oleh

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Tengah Jeritan Bangsa Yang Merindukan Keadilan

Oleh: Soeratman, SH (Advokat/Konsultan Hukum) Jogjakarta

Betapa banyaknya persoalan yang sedang dihadapi Bangsa ini sehingga membutuhkan penanganan solutif agar persoalan-persoalan itu bisa diatasi dengan baik.

Dari sekian banyak persoalan itu salah satu benang merah yang bisa ditarik adalah masih sulitnya Masyarakat miskin mendapat bantuan hukum dan akses keadilan. Hasil penelusuran Penulis membuktikan bahwa di tengah situasi Bangsa yang makin memprihatinkan ini masih terdapat praktek Penegak hukum yang condong pada sekelompok orang berduit untuk beracara di Pengadilan, dengan begitu istilah “hukum tumpul keatas tajam kebawah” benar adanya.

Dalam kondisi Bangsa seperti ini Masyarakat miskin perlu mendapat bantuan hukum untuk memperjuangkan hak-hak Mereka agar keadilan dapat dirasakan. Organisasi bantuan hukum merupakan tempat bagi orang miskin untuk mencari keadilan itu.

Urgensi Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi hukum secara cuma-cuma kepada Penerima bantuan hukum, dalam hal ini Masyarakat miskin.

Pengertian bantuan hukum ditinjau dari segi istilah memiliki dua makna, yakni legal aid dan legal assitansce. Istilah legal aid biasanya dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum untuk artian sempit, yakni pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Mereka yang tidak mampu. Sedangkan legal assitansce dipergunakan untuk menunjukan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, yakni pemberian hukum kepada seseorang yang tidak mampu dan pemberian hukum kepada seseorang yang telah menetapkan honorariumnya (dibayar).

Dari kedua istilah diatas Penulis bermaksud untuk mengulas beberapa pandangan tentang bagaimana loyalitas Pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuannya secara cuma-cuma kepada Masyarakat miskin di tengah Bangsa yang merindukan keadilan.

Bantuan hukum yang mau diberikan itu masuk dalam semua aspek seperti, bantuan hukum kasus pidana, bantuan hukum kasus perdata, bantuan hukum kasus tata usaha Negara, bantuan hukum persidangan pengadilan tingkat 1, bantuan hukum persidangan tingkat banding, bantuan hukum persidangan tingkat kasasi, bantuan hukum peninjauan kembali, bantuan hukum upaya perdamaian, bantuan hukum pemeriksaan pendahuluan, bantuan hukum putusan Pengadilan dan lain sebagainya.

Pemberi bantuan hukum seperti itu diharapkan mengikuti seluruh proses hukum sampai selesai atau perkaranya telah memenuhi kekuatan hukum tetap. Selama Penerima bantuan hukum itu tidak mencabut surat kuasa khusus, maka Pemberi bantuan hukum harus mengawal proses itu sampai selesai.

Lalu siapakah yang masuk dalam kategori orang yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma?

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum disebutkan yang berhak mendapatkan bantuan hukum ialah Masyarakat miskin yang tidak mampu.

Pasal 1 ayat (1) “Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin”.

Untuk mendapatkan itu maka Masyarakat miskin harus melampirkan surat keterangan miskin, Jamkesmas, kartu beras miskin atau dokumen lainnya, setelah itu baru bisa mendapatkan bantuan hukum.

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945, artinya Negara Indonesia bertanggung jawab atas kehidupan Rakyatnya agar bisa mendapatkan akses hukum dan keadilan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 27 ayat (1) “Setiap orang sama dihadapan hukum” dan pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak mendapat pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa orang kaya dan miskin sama dihadapan hukum (eauality before the law).

Berkenan dengan tema yang diusung bahwa tugas dan tanggung jawab Pemerintah adalah memberikan bantuan hukum bagi orang miskin seperti yang tertuang dalam pasal 34 ayat (1).

Tidak dapat dipungkiri bahwa akses hukum bagi Masyarakat miskin di Indonesia masih sangat sulit, hal ini disebabkan minimnya pemohon bantuan hukum tentang keberadaan lembaga. Advokat juga seringkali enggan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Masyarakat miskin. Oleh karena itu Masyarakat miskin seharusnya perlu mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dari lembaga dan Advokat mengingat persoalan Bangsa Indonesia masih bergelut pada persoalan yang menghantam orang miskin.

Jenis kasus yang sering dihadapi Masyarakat miskin di Indonesia sangat banyak, baik pidana maupun perdata. Namun yang sering dijumpai adalah kasus perdata sengketa tanah.

Dominan kasus itu membuat Masyarakat miskin harus melawan Negara dan melawan orang yang punya modal. Jika persoalan itu dibawa ke ranah hukum maka kemungkinan besar Masyarakat miskin akan kalah. Lalu siapakah Advokat yang rela memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Masyarakat miskin dalam situasi seperti itu?. Masyarakat miskin terpaksa harus menderita dan pasrah terhadap segala putusan.

Maka dari itu mulai sekarang Masyarakat miskin harus mengetahui lembaga hukum yang dapat mendampingi Mereka dalam setiap persoalan hidup dan melawan para Pemilik modal yang terkesan represif.

Negara harus peka, Negara tidak boleh jauh dari Masyarakat miskin karena bantuan hukum adalah hak bagi Masyarakat miskin.

 

Baca Juga :   Lubang Hitam Kebudayaan Kita

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed