BAWASLU NTT: Peserta Pemilu di Dihimbau Taati Aturan Kampanye

0
331

KUPANG, SwaraNTT.net ~ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan seluruh peserta Pemilu agar mentaati semua aturan dalam pemilu, Rabu 03/10/2018.

Dihubungi melalui sambungan telephone kepada media ini ketua Bawaslu propinsi NTT Thomas M. Djawa mengungkapkan, sekarang sudah masa kampanye Pemilu 2019 Ia mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu untuk tidak berkampanye di tempat ibadah.

Ketua Bawaslu propinsi NTT Thomas M. Djawa mengingatkan kepada seluruh Peserta Pemilu, baik Parpol maupun perorangan, untuk melaporkan setiap kegiatan Kampanye yang dilakukan. Laporan pemberitahuan tersebut sesuai PKPU harus dilaporkan ke KPU Paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan kegiatan.

Ia juga menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus terkait larangan kampanye yaitu dilarang beriklan di media cetak dan media Online sebelum masa kampanye, iklan pada masa kampanye hanya boleh dilakukan 21 hari yang berakhir dengan dimulainya masa tenang.

Untuk iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta rapat umum dilaksanakan pada tanggal 24 Maret-13 April 2019 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

“Meskipun kampanye sudah dimulai ada dua hal yang belum dapat dilakukan, rapat umum dan iklan kampanye melalui media massa. Dua metode ini belum bisa dilakukan peserta pemilu,” kata Dia.

Selain itu menurut Thomas yang menjadi perhatian khusus kita di NTT adalah soal penempatan alat peraga kampanye (APK) yang ada dibeberapa kabupaten kota dimana-mana sudah lakukan pemasangan APK.

“Sementara semua APK yang terpasang harus mendapat persetujuan dari KPU dan difasilitasi oleh KPU sedangkan APK yang terpasang sekarang ini seperti di jalan-jalan pertokol dan di pohon-pohon itu adalah APK yang difasilitasi oleh para calon legislatif (caleg) sendiri”, Ungkap Thomas.

Thomas mengimbau kepada aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa beserta jajarannya untuk senantiasa menjaga netralitas dalam tahapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019

“Dalam UU Desa dicantumkan bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota, keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu. Kepala desa juga dilarang menjadi pengurus parpol dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah,” Ungkap Ketua Bawaslu NTT

Pemerintah desa itu tidak hanya kepala desa/perbekel. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga, rukun warga dan sebutan lainnya.

“Bawaslu memastikan bahwa pelaksana tim kampanye tidak melibatkan kepala desa, perangkat desa, rukun tetangga atau rukun warga dalam urusan kampanye,” tegasnya. [Nathan G/SN]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here