oleh

GESAR Menggelar Audiensi Bersama Kementrian Dalam Negeri Terkait Kasus Hibah Tanah PEMDA Manggarai ke PT. Pertamina

Jakarta, swarantt.net – Gerakan Sadar Rakyat (GESAR) kembali menyambangi gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 18 Februari 2019.

GESAR yang menjadi wadah berhimpunnya Mahasiswa asal Manggarai ini, beraudiensi dengan Pihak Kemendagri dalam rangka membahas kasus Hibah tanah Pemerintah Daerah Manggarai Ke PT. Pertamina.

Sebelumnya, Pada 15 Februari 2019 Gesar melakukan Aksi di depan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Melalui Koordinatornya Anno Leonardo Panjaitan, GESAR meminta Kementerian Dalam Negeri  untuk segera memanggil Bupati Manggarai guna mempertanggungjawabkan proses pengibaan tanah Pemda Kabupaten manggarai Kepada PT. Pertamina yang disinyalir bermasalah.

“Mendagri harus segera Panggil Bupati Manggarai, karena proses hibah yang dilakukan oleh Pemda Manggarai kepada Pertamina diduga kuat bermasalah”, ujar Anno, sapaan akrabnya.

Senada dengan Anno, Jendral Lapangan GESAR Marselinus Padju Gampar mengatakan bahwa Mendagri harus memanggil Bupati Manggarai yang tidak mempertimbangkan sisi keadilan dalam menghibahkan tanah Pemda.

“Bupati Manggarai benar-benar tidak mempertimbangkan sisi keadilan dalam mengambil kebijakan hibah ini”, ujar Gampar.

Menjawab tuntutan GESAR, Emil Poeky dari Direktorat Jendral Bina Keungan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri mengatakan bahwa Mendagri akan melakukan koordinasi internal terlebih dahulu dan akan memanggil Bupati Manggarai.

“Kami akan melakukan koordinasi di internal Kementerian dan segera memanggil Bupati Manggarai  untuk dimintai keterangan”, ujar Emil.

Berikut Kajian Lengkap dan Pernyataan Sikap Gerakan Sadar Rakyat (GESAR) :

1. Bahwa tujuan kita bernegara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam alinea Keempat UUD ’45. Sebagai landasan konstitusional atas seluruh cita-cita, tujuan, orientasi dan pelaksanaan kehidupan bernegara, pasal 33 UUD ’45 telah meletakkan hukum dasar sebagai sumber dari segala sumber hukum agar seluruh kegiatan pembangunan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah wajib dilakukan untuk semata-mata bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

2. Bahwa dalam konteks kehidupan bernegara, UUD ’45 telah memberikan jaminan bagi seluruh rakyat, untuk atas inisiatif, kehendak dan kemauan bebasnya sendiri, berpartisipasi dalam mengontrol jalannya Pemerintahan guna memastikan bahwa kekuasaan negara yang secara atributif dilimpahkan kepada Pemerintah, benar-benar dijalankan secara konsisten dan konsekuen untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia; tidak menyimpang dari konstitusi dasar negara; sesuai dengan peraturan perundang-undangan; menghormati hak-hak budaya, social, ekonomi dan adat istiadat masyarakat; tidak bersifat manipulatif demi kepentingan penguasa, pengusaha dan kroni-kroninya.

3. Bahwa dalam rangka mengisi pembangunan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu, Pemerintah (Pusat dan Daerah) diberikan kewenangan hukum untuk menjalankan peran sebagai pengelola barang milik daerah “BMD” agar dimanfaatkan sebesar-sebesarnya bagi kepentingan rakyat.

4. Bahwa Kepala Daerah Kabupaten Manggarai telah mengambil kebijakan untuk meng-hibah-kan tanah BMD seluas 24,640 M2, yang terletak di desa Wangkung, Kecamatan Reok, kabupaten Manggarai-NTT kepada PT Pertamina (Persero).

4. Bahwa sebagai bagian integral dari masyarakat Manggarai, kami beraliansi dalam Gerakan Sadar Rakyat (GESAR) menyampaikan sikap tegas menolak keputusan Kepala Daerah Manggarai tersebut karena dinilai sarat kepentingan individu, menyimpang dari semangat Pancasila dan Pasal 33 UUD ’45, bertentangan dengan hukum, tidak memperhatikan aspirasi masyarakat dan sangat merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

6. Bahwa keberatan dan penolakan GESAR terhadap keputusan “hibah” oleh Kepala Daerah Manggarai ini didasarkan pada alasan-alasan dan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Asal-muasal Tanah :

1. Bahwa berdasarkan dokumen berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 44/SPUMH/1982, Nomor: 45/SPUMH/1982, Nomor: 46/SPUMH/1982 dan Nomor: 50/SPUMH/1982, diketahui bahwa pembebasan dan pelepasan hak atas tanah tersebut bertujuan untuk kepentingan umum.

2. Berpijak pada surat pelepasan hak atas tanah demi kepentingan umum tersebut, diterbitkanlah Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 3 Tahun 1987.

3. Tanah BMD tersebut telah digunakan selama puluhan tahun oleh Pertamina sebagai lokasi DEPOT, dalam keadaan tidak jelas apakah dipakai gratis dan disewa dari Pemda Manggarai selaku pemegang hak pakai.

Sumber Masalah

Masalah mulai muncul ketika:
1. Kepala Daerah Manggarai telah mengambil kebijakan untuk melepaskan Hak Pakai Nomor: 3 Tahun 1987 atas tanah tersebut dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 196A/300.6/III/2018, tanggal 26 Maret 2018;

2. Setelah melepaskan hak atas tanah tersebut pada 22 Maret 2018, Kamelus Deno, SH., MH., yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai telah mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai;

3. Untuk menindaklanjuti surat dimaksud, pada 17 April 2018, Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai lalu mengajukan surat kepada Kepala kantor Wilayah BPN Provinsi NTT. Kemudian, pada 09 Mei 2018, Kakanwil BPN NTT mengajukan “Permohonan Hak Pengelolaan atas tanah seluas 24.640 M2, terletak di Desa Wangkung, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai” dengan surat nomor: 316/14.53/V/2018;

4. Sementara itu, pada 08 Oktober 2018, Direktorat Manajemen Aset (SVP Asset Operation Management) Pertamina mengirim Surat Permohonan Hibah Atas Tanah TBBM Reo kepada Bupati Manggarai dengan surat No. 068/120000/2018-SO dengan melampirkan pendapat Hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;

5. Menindaklanjuti surat Pertamina itu, pada 22 Oktober 2018, Bupati Manggarai telah mengajukan permohonan “Hibah Aset Tanah Pertamina Reo” dengan surat Nomor: Pem.130/192/X/2018 kepada Ketua DPRD Manggarai. Bunyi atau perihal surat permohonan sangatlah aneh karena kesannya tanah obyek hibah itu adalah kepunyaan Pertamina. Kalau tanah itu sudah dipunyai Pertamina, apakah relevansinya perbuatan hukum “hibah” itu?

6. Dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa dalam periode waktu antara bulan Mei sampai dengan Oktober 2018, ada 2 (dua) peristiwa hukum yang terjadi, yaitu pelepasan hak pakai atas tanah BMD dan permohonan hak pengelolaan atas obyek tanah yang sama. Ini sebuah kejadian hukum yang amat luar biasa. Apakah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengetahui peristiwa pelepasan hak tanah pakai BMD ini?

Analisis Yuridis : 
1. Norma dasar atas usaha pengelolaan dan pemanfaatan BMD adalah kesejahteraan dan kemakmuran untuk rakyat. Norma dasar ini sekaligus menjadi tujuan bernegara sebagaimana diletakkan dalam pembukaan UUD ’45 alinea ke-empat. Pengelolaan tanah BMD sebagai cabang produksi yang penting bagi negara, pertama-tama harus didasarkan pada ketentuan Pasal 33 UUD ’45;

2. Pasal 33 ayat (2) UUD ’45 dan (3) dan peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 serta Permendagri No. 19 Tahun 2016 merupakan aturan hukum yang harus ditaati dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah BMD. Ditentukan bahwa kriteria dan syarat obyektif BMD yang dihibahkan adalah: (1) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; (2) tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah; (3) peruntukkannya secara spesifik telah ditetapkan; (4) memberikan nilai manfaat bagi Pemda dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan (5) memenuhi syarat penerima hibah.

3. Pertamina (Persero) tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Walaupun menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 22 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, BUMN termasuk salah satu Lembaga yang berhak menerima “hibah BMD”, namun khusus mengenai BUMN Persero termasuk Pertamina harus dikecualikan dari ketentuan tersebut, karena:

4. Sejak lahirnya UU BUMN No. 19 Tahun 2003 dan PP No. 31 tahun 2003, yang membolehkan Pertamina melakukan penjualan saham (privatisasi), maka Pertamina harus dianggap telah melepaskan haknya untuk memperoleh hibah tanah BMD kecuali sedang menjalankan “penugasan khusus untuk menyelenggarakan fungus kemanfaatan umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 PP No. 45 tahun 2005.

5. Merujuk pada ketentuan Pasal 65 PP No. 45 Tahun 2005 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Permendagri No. 19 Tahun 2016, maka dapat disimpulkan bahwa Pertamina tidak berhak menerima hibah tanah BMD tersebut karena Pertamina bukan merupakan “lembaga sosial, budaya, keagamaan atau lembaga Pendidikan yang bersifat non komersial”. Artinya, definisi “kepentingan umum” menjadi alasan hukum sebuah institusi berhak menerima hibah tanah BMD adalah kepentingan umum yang bersifat “sosial, agama, kebudayaan dan pendidikan non komersial”. Lagi pula, tidak saat BUMN berhak menerima hibah BMD melainkan pada saat yang ditentukan oleh pemberi tugas yaitu Pemerintah melalui Menteri teknis terkait bekerja sama dengan Kementerian yang berhubungan dengan tugas pokok penugasan.

6. Berdasarkan analisis yuridis poin c.1 sampai dengan c.5 di atas, kami berkesimpulan bahwa pemberian hibah tanah BMD dimaksud jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD ’45, PP No. 27 Tahun 2014; UU No. 19 tahun 2003; PP No. 27 Tahun 2014 dan Permendagri No. 19 tahun 2016. Karena itulah GESAR menolak dengan tegas serentak menuntut pembatalan hibah tanah BMD Manggarai dimaksud.

7. Dari segi hukum pertanahan juga, hibah tanah BMD ini sarat dengan pelanggaran hukum. Masalahnya terletak pada fakta bahwa ketika Bupati Manggarai mengalihkan tanah BMD dimaksud dengan cara hibah kepada Pertamina, hak pakai atas Pemerintah Tingkat II Manggarai justru telah dilepaskan oleh Bupati Manggarai sendiri dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 196A/300.6/III/2018, tanggal 26 Maret 2018.

8. Konsekuensi yuridisnya adalah Kepala Daerah Kab. Manggarai telah tidak mempunyai hak apa pun atas tanah obyek hibah itu karena sejak terbitnya surat pelepasan tersebut maka status tanah menjadi tanah negara bebas. Hak Pakai No. 3 Tahun 1987 telah tidak berlaku.

Tuntutan : 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, GESAR Menyatakan Sikap sebagai berikut:

1. Menolak keputusan HIBAH tanah BMD di Wangkung, Reok oleh Kepala Daerah Kabupaten Manggarai PT Pertamina Persero;

2. Mendesak Mendagri untuk segera memanggil Bupati Manggarai agar diberikan teguran keras dan membatalkan pemberian hibah tanah BMD kepada PT. Pertamina (Persero);

3. Mendesak Mendagri agar meminta Menteri BUMN memerintahkan Dewan Direksi PT Pertamina (Persero) segera mengembalikan tanah hibah BMD milik Pemkab. Manggarai;

4. Jika Bupati Manggarai bersikeras mempertahankan keputusan hibah tanah BMD tersebut kepada PT Pertamina (Persero), GESAR mendesak Mendagri agar membuat rekomendasi kepada Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah ini;

5. Apabila Mendagri tidak serius memberikan respon terhadap tuntutan dan aspirasi GESAR ini, GESAR akan melakukan gerakan demonstrasi terus-menerus untuk mengembalikan hak atas tanah ini guna mempertahankan hak Pemkab (rakyat) Manggarai guna kepentingan masyarakat Manggarai.

Demikianlah Pernyataan Sikap ini GESAR buat dan nyatakan di hadapan seluruh rakyat Indonesia agar menjadi peringatan bagi siapa pun untuk tidak sembrono dalam mengambil kebijakan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan BMD.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *