oleh

Jelang Pemilu, Bawaslu Manggarai Gelar Rakor Sentra Gakkumdu

MANGGARAI, SwaraNTT.net Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Manggarai menggelar rapat kordinasi bersama sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) di hotel Revayah,Carep Ruteng (7-8 April). Rapat kordinasi tiga lembaga penegak hukum pemilu tersebut dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan menejalang hari pemungutan suara dalam pemilihan umum mendatang.

Terpantau media ini,belasan anggota Sentra Gakkumdu di kabupaten  Manggarai dari unsur Polres Manggarai,Kejaksaan Negeri Manggarai dan Bawaslu Kabupaten Manggarai tampak serius mengikuti kegiatan rapat kordinasi. Turut hadir juga kordinator divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran (HPP) dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se kabupaten Manggarai.

Kegiatan rakor dibuka oleh ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai ,Marselina Lorensia didampingi kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Herybertus Harun. Bertindak sebagai naras umber adalah Pembina Setra Gakumdu yakni Kasi Pidum Kejaksaan Negeri I Dewa Gede Samara Putra,SH   dan Kasat Reskrim Polres Manggarai Iptu Wira  Satria Yuda,S,Ik

Dalam sambutan pembukaan Lorensia mengatakan rapat kordinasi sentra gakkumdu dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas anggota dan panitia pengawas pemilu ditingkat kecamatan. Nara sumber  katanya akan memaparkan materi berkaitan dengan prosedur penanganan pelanggaran pidana baik dalam proses penyelidikan maupun penuntutan.

“Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota sentra gakkumdu dan panwascam khususnya divisi HPP,kegiatan ini sangat penting dalam menghadapi pemilu yang  tersisa beberapa hari lagi”katanya. Karena itu,pengawas pemilu tentunya harus siap untuk menghadapinya.

Sedangkan Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Manggarai  I Dewa Gede dalam materinya mengatakan peran Sentra Gakkumdu sangat strategis dalam penanganan pelanggaran Pidana Pemilu. Dalam menangani dugaan pelanggaran pidana Pemilu unsur yang mempengaruhi keberhasilan dari penegak hukum antara lain peraturan,factor petugas atau penegak hukum,sarana atau fasilitas dan kesadaran hukum masyarakat.

Sementara Kasat Reskrim Polres Manggarai AKP Wira  memaparkan peran kepolisian dalam penanganan pidana pemilu,Wira juga menyampaikan sistimatika penanganan tindak pidana pemilu,mulai dari laporan atau temuan,kemudian melakukan kajian atau klarifikasi dan dilanjutkan dengan penyidikan. “Jika berkas lengkap diteruskan ke JPU guna diproses lebih lanjut” katanya.

Dikatakan sesuai ketentuan pasal 476 pasal 1 UU 7 tahun 2017 sebuah laporan atau temuan  diteruskan ke polisi paling lama 1 x24 jam sejak Bawaslu/Panwaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Lebih lanjut,dalam pasal 476 ayat 2,Bawaslu/Pengawas Pemilu kordinasi dengan Polisi dan Jaksa dalam menyatakan sebagai tindak pidana pemilu setelah kordinasi dalam Gakkumdu. [Gusty]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed