oleh

Kacabjari Manggarai di Reo Tetapkan Lagi 2 Tersangka Baru Korupsi ADD Salama

RUTENG, Swarantt.netPemeriksaan Kasus Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Reok rupanya memasuki babak baru.

Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo (Kacabjari), Ida Bagus Putu Widnyana akhirnya menetapkan lagi 2 Tersangka Baru pada Kamis 2 Mei 2019 lalu.

Jika Kepala Desa Salama telah mengekam dalam jeruji besi beberapa waktu lalu kini giliran Bendahara dan Konsultan Perencana sekaligus Pengawas yang jadi tersangka berikut.

2 Tersangka baru itu, yakni Bendahara inisial A dan Konsultan Perencana sekaligus Pengawas inisial SJT Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT.

Bendahara inisial A berasal dari Desa Salama sedangkan Konsultan Perencana sekaligus Pengawas inisial SJT itu berasal dari Racang, Desa Watu Baur, Kecamatan Reok yang bekerja di Desa Salama.

Dalam penetapan tersangka itu Kacabjari Manggarai di Reo dibantu oleh Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Intelejen, Dan Datun Varian Jati Utomo, SH.

“Kami tetapkan keduanya pada Kamis lalu sekitar Pukul 13.00 Wita dan langsung diserahkan ke Rumah Tahanan Ruteng sekitar Pukul 16.00 Wita” Tutur Kacabjari Manggarai di Reo yang akrab disapa Bagus itu.

Keduanya itu, Tutur Bagus, ditetapkan sebagai tersangka dalam peran kasus korupsi yang berbeda-beda sesuai dengan kapasitas masing-masing.

“Kalau peran Bendahara inisial A sesuai dengan fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan Kepala Desa Salama sebelumnya. Nota-nota yang dibuat tidak sesuai dengan pengeluaran riil atau pengeluaran yang sebenarnya, kwitansi SPJ juga dibuat fiktif” Jelas Bagus.

“Kalau Konsultan Perencana sekaligus Pengawas inisial SJT tidak melaksanakan fungsi pengawasan, tidak melakukan fungsi kontrol dengan baik, tidak menuangkan hasil pengawasannya dalam sebuah laporan dan tidak pernah turun ke lapangan.”Jelasnya lagi.

Akibat dari tidak melakukan pengawasan, Ungkap Bagus, pengerjaan proyek di Desa berdampak pada RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana sehingga muncul indikasi korupsi.

“Konsultan yang membuat perencanaan umum dan menetapkan RAB. Kalau perencanaannya tidak didukung dengan pengawasan dan tidak pernah tertuang dalam laporan bagaimana Kami tahu proyeknya berjalan” Ungkap Bagus.

Karena itu, Ungkapnya lagi, berkas perkara keduanya akan displit terpisah untuk dipertanggung jawabkan dalam fakta persidangan nantinya.

Bagus pun mengatakan bahwa penetapan tersangka ini didasari dengan hasil pemeriksaan terhadap kerugian negara selama 3 tahun, yakni TA 2015, 2016 dan 2017 hingga mencapai Rp. 565.600.000 Rupiah.

Berkas pemeriksaan keduanya juga akan segera ditahap duakan sebelum dibawah ke Pengadilan Tipikor Kupang guna mengikuti sidang. (Berto Davids).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed