oleh

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Desak Dinas PPO Kabupaten Manggarai Cek keberadaan SD Madona Di Cibal Barat

Ruteng, Swarantt-net – Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (kemendikbud) mendapat respon dengan pemberitaan media ini pada tanggal 14/01/2018 lalu terkait “SDN Madona di Kecamatan Cibal Barat Butuh Perhatian Pemerintah Kabupaten Manggarai”.

Setelah itu kemendikbud menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai untuk melihat langsung kondisi SD Madona di Kecamatan Cibal Barat.

Pada tanggal 15/01/2019, Sekretaris Dinas PPO kabupaten Manggarai Fransiskus Gero, Herman Manesa dan Staf Pembangunan melihat langsung kondisi SD madona di Kecamatan cibal Barat

Kepada media ini kadis PPO Kabupaten Manggarai,  Maksi Gandur menyampaikan bahwa setelah berita itu diturunkan dan mendapatkan perintah dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia,  pihaknya dengan sigap melihat langsung Kondisi Ruangan kelas di SDN Madona pada tanggal 15 Januari 2019.

“waktu itu saya langsung diperintahkan oleh menteri Pendidikan untuk cek langsung kondisi di SDN Madona, ya disana memang masih kekurangan satu ruangan kelas” Ungkap Maksi Gandur selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai (Rabu, 16/01/2019).

Ia menambahkan bahwa Kondisi rill SDN Madona saat ini mempunyai 6 (enam) Rombongan belajar, sedangkan jumlah rungan kelas hanya 5 (lima) unit, dengan kondisi demikian maka SDN Madona masih kekurangan Satu ruangan Kelas. Dan rungan kelas yang diberitakan sebenarnya Rumah guru yang dibangun melalui swadaya masyarakat, tapi karena kekurangan 1 ruangan kelas sehingga rumah itu dijadikan ruang kelas siswa, Ungkap Maksi Gandur.

Lebih lanjut Maksi mengungkapkan bahwa Pada tahun 2018 Dinas Pendidikan mengusulkan SDN Madona untuk mendapat tambahan 1 ruang kelas baru yang bersumber dari dana DAK untuk tahun anggaran 2019, namun ditolak oleh aplikasi KRISNA ( Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

Setelah ditelusuri penyebab penolakan usulan 1(satu) ruang kelas tersebut karena data yang terinput di data pokok pendidikan jumlah rombel 6 (enam),  kemudian jumlah ruang kelas 6 (enam), seharusnya jumlah ruang kelas harus diinput 5 (lima) oleh operator sekolah. Kekliruan ini, Dinas telah mengingatkan operator sekolah untuk menginput data ruangan kelas hanya 5(lima) unit.

“Untuk Anggaran 2019, kamai sudah usulkan pada tahun 2018 namun ditolak oleh aplikasi Krisna,  dan ternyata penyebabnya karena kekliruan oleh operator sekolah dalam menginput data” Lanjut Maksi.

Terkait perhatian Pemerintah, Dia Menambahkan, Pada prinsipnya Pemeritah Kabupaten Manggarai memberikan perhatian penuh pada kemajuan pembangunan pendidikan di Manggarai secara keseluruhan, adil dan merata termasuk  pemenuhan fasilitas pendidikan di SDN Madona, Cetus kadis PPO.

Lebih lanjut Ia Mengungkapkan, Pengelolaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Manggarai menganut prinsip  prioritas, bertahap dan berkelanjutan.  Pembangunan ruangan kelas memang menjadi prioritas Pemerintah Daerah namun karena keterbatasan dana maka dilakukan  secara bertahap dan berkelanjutan dengan rincian sebagai berikut :

“Kami tetap upayakan untuk pemenuhan fasilitas pendidikan di SDN Madona,  pembangunan ruangan kelas tetap menjadi prioritas,  namun karena keterbatasan dana sehingga sehingga dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan” Ungkapnya.

Kadis PPO menambahkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai sangat serius memperhatikan pemenuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Manggarai secara keseluruhan dan di SDN Madona khususnya. Kekurangan 1 ruang  kelas, Selanjutnya ruang Laboratorium, Perpustkaan, Ruang Guru, Kantor dan Kantin Sekolah akan dibangun secara bertahap.

“kami pastikan pembangunan satu ruangan kelas di SDN Madona akan dilakukan pada tahun 2020 mendatang,  dan fasilitas yang lainya akan dibangun secara bertahap” Tutup Maksi. [Pepy kurniawan]

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed