oleh

Ketua Bawaslu NTT: Pemda Lebih Proaktif Dalam Hal Pendanaan Pilkada 2020

KUPANG, SwaraNTT.Net Persoalan dana pilkada 2020 di dua  Kabupaten di NTT diantaranya, kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, belum menemukan titik terang.

Kementerian  Dalam Negeri (Mendagri) telah mengundang pemerintah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat sebagai penyelenggara pilkada serentak 2020 dengan agenda membahas masalah anggaran Pilkada yang belum ada titik terang tersebut.

Kepada media ini, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Mauritius Djawa, SH., menjelaskan saat ini untuk kabupaten Manggarai Barat sudah dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), dari usulan awal Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat sebesar 13 Miliar lebih, yang disetujui dalam pembahasan bersama TPAD sebesar 11 Miliar lebih.

“utk Manggarai Barat SDH dilakukan pembahasan bersama TAPD dari usulan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat 13 miliar lebih disetujui dalam pembahasan 11 miliar lebih,” Jelas Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Mauritius Djawa, Melalui WhatsApp.

Menurut Dia, untuk kabupaten Manggarai Barat direncanakan pada tanggal 09 oktober ini akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“kita berharap hasil kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan NPHD dan apabila TDK ada halangan tgl 9 Oktober SDH dilakukan TTD NPHD,” Jelas Ketua Bawaslu NTT.

Terkait dengan kabupaten Manggarai, Menurut Thomas Mauritius Djawa, Kabupaten Manggarai sudah dilakukan pembahasan namun tidak sesuai dengan usulan Bawaslu kabupaten Manggarai, Jelasnya.

“sementara utk kabupaten Manggarai SDH dilakukan pembahasan namun TDK sesuai usulan Bawaslu kabupaten Manggarai dan hasil pertemuan bersama Depdagri ditegaskan segera dilakukan pembahasan lagi bersama TAPD sampai dengan batas waktu tgl 14 Oktober 2019” Jelas Thomas Mauritius Djawa.

Lebih lanjut Ketua  Bawaslu NTT menjelaskan, kita semua berharap agar agenda lima tahunan yang sudah terjadwal untuk Pemilihan Kepala Daerah bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan karena sukses pilkada adalah sukses kita semua bukan hanya sukses  penyelenggara pemilu, kami(Bawaslu)  adalah bagian dari salah satu elemen yang turut ambil bagian dalam penyelenggaraan pilkada yang mempunyai hajatan besar ini sebenarnya pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah”.

Baca Juga :   Penetapan Anggaran Pilkada 2020 Dinilai Mengabaikan Permendagri Nomor 44

“kami juga berharap Pemda lebih proaktif dalam hal pendanaan pilkada dan tidak ada alasan Anggaran tidak tersedia untuk Agenda besar ini dan agenda wajib yang harus dibiayai oleh Pemerintah Daerah,” . Jelas Ketua  Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa.

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed