oleh

Memaknai Pelantikan DPRD Mabar 2019/2024

-OPINI-734 views

Agustinus Edward Tasman, Researcher Fellow pada Policy Research Organization – Change Operator (Change’O) Manggarai Raya. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Hilarius A. Hadur dan Rikardus Y. Goa yang telah mereview dan menghadirkan insight berbeda pada beberapa bagian artikel ini.

Ruteng, Swarantt.Net – Jumaat 30 Agustus 2019 kemarin, Gubernur Nusa Tenggara Timur mengukuhkan 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Manggarai Barat (DPRD Mabar) terpilih dalam Pemilihan Umum Legislatif 2019 lalu. Mengambil tempat di ruang sidang utama DPRD Mabar, pengukuhan itu itu dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan disaksikan oleh hampir 500-an undangan.

Sesuai regulasi yang berlaku, pengukuhan ini dilegitimasi secara penuh dalam sebuah rapat paripurna dewan, dengan agenda pokok pengucapan sumpah/janji para anggota terpilih sebagai wakil syah rakyat Mabar di DPRD, periode 2019-2024. Dengan itu, negara mengakui secara resmi eksistensi mereka sebagai pejabat-politik-publik-kenegaraan, baik secara de facto, dan lebih-lebih dari segi de jure.

Pertanyaan yang kemudian menggoda untuk dijawab adalah apakah mereka yang terlantik akan sanggup memenuhi tuntutan masyarakat dalam kerja-kinerja mereka 5 tahun kedepan melebihi kerja-kinerja pendahulunya 5 tahun sebelumnya? Pertanyaan itu layak diajukan karena entah disadari atau tidak, peristiwa pelantikan itu juga seperti sebuah engsel yang disatu bagian membuka babak baru kerja-kerja representatif DPRD Mabar 5 tahun ke depan; tetapi dibagian lain “menutup buku” terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh pendahulu-pendahulunya, 5 tahun sebelumnya. Tetapi, apa ukurannya? Tidak kalah pentingnya kemudian adalah bagaimana memaknai pelantikan itu sendiri?

Momentum Istimewa

Moment atau Momentum selalu merupakan suatu yang penting dalam politik. Kelebihan seorang politisi, seringkali hanya diukur melalui, bagaimana ia menciptakan dan memanfaatkannya secara maksimal. Bagi ke 30 puluh anggota DPRD dan siapapun yang memilih berkiprah membangun Manggarai Barat melalui jalur politik kepartaiaan, pandangan seorang filsuf politik Italia diatas tentu berlaku juga.

Dalam hubungan itu, peristiwa pengambilan sumpah/janji anggota DPRD Mabar periode 2019-2024 itu menjadi momentum istimewa bagi mereka. Ini karena kenyataan bahwa mereka sendirilah yang telah menciptakan dasar-dasar kehadiran dan keberadaanya sebagai momentum istimewa, baik secara individual maupun kumulatif/kepartaian,.

Secara individual, momentum hari itu mereka sendiri yang ciptakan karena dari 479 caleg (279 laki-laki dan 147 perempuan) yang terdaftar secara resmi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Mabar untuk berlaga secara resmi dalam pileg kemarin, hanya 30 orang (29 laki-laki dan 1 perempuan) yang akhirnya dipilih masyarakat Manggarai Barat dan dikukuhkan negara secara resmi.

Sedangkan dari segi kumulatif/kepartaian, momentum istimewa ini mereka ciptakan karena dari 73 partai politik yang terdaftar di Kemenkuham sebagai calon peserta pemilu 2019, hanya sebanyak 27 partai politik yang pergi mendaftar dan 16 yang dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU. Dengan pertarungan yang begitu ketat keluar yang dipaksakan sistem penghitungan suara yang berlaku, maka suka atau tidak suka, kedalam mereka harus bekerjasama bahu-membahu bersama rekan sejawat sesama partai untuk memperoleh hasil suara yang maksimal, terutama untuk suara kumulatif partai.

Semuanya terbukti ketika caleg-caleg dari dari 16 partai itu kemudian harus berkompetisi untuk menduduki kursi di DPRD Mabar. Hasil yang muncul menghadirkan kenyataan bahwa warga yang berhak memilih seturut undang-undang hanya memberikan mandatnya kepada 13 partai saja, yakni, sesuai urutan perolehan suara, Partai NasDem (5 Kursi); PDIP, PAN, PKB, Partai Demokrat, Partai Golkar dan Partai Hanura (3 kursi), PKS (2 Kursi), PPP, Partai Perindo, PBB, PKPI, dan Partai Gerindra (1 Kursi).

Karena itu, tidak seorang pun diantara DPRD Mabar yang terpilih itu bisa berbusung dada, mengklaim bahwa keberhasilannya terpilih sebagai anggota dewan dalam periode 5 tahun ke depan, semata-mata hanya karena kemampuan individual semata-mata. Tanpa kerjasama-kolektif ke dalam diantara sejawat sesama partai masing-masing, adalah suatu yang mustahil pada akhirnya sebuah partai bisa menghadirkan wakilnya dalam DPRD, meski dengan resiko ada sejawat yang lainnya harus bersabar menanti pileg berikutnya karena kurang suara, untuk tidak kita katakan gagal.

Semua fakta itu diangkat lagi dengan sengaja disini hanya untuk mengatakan bahwa dengan itu pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Mabar itu merupakan momentum pembuka bagi partai politik untuk menunjukkan prestasi kaderisasi yang telah dijalankannya. Di dalam sumpah/janji yang diucapkan anggota DPRD terlantik, ada partai politik sebagai lembaga yang hadir sebagai the invisible hand dibalik layar keberhasilannya. Keterpilihan itu teraih dalam lingkungan agenda setting, ideologi yang menghablur dalam kurikulum pemenangan dan sumber daya ekonomi kepartaian. Dengan itu, berhasil atau tidak, baik atau buruk kerja-kinerja representasi masing-masing anggota DPRD terpilih kelak, dalam dan pada dirinya sendiri merupakan akumulasi kaderisasi serentak aktualisasi ideologi kepartaian.

Di pihak lain, momentum Pengambilan sumpah/Janji kita sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mabar Periode 2019-2024 itu sesungguhnya juga telah dinanti-nantikan oleh pemeritah Daerah, sebagaimana terbukti dengan kehadiran Bupati dan Wakil Bupati. Dengan pelantikan tersebut, pemerintah Mabar kini tetap memiliki mitra baru pilihan rakyat dalam menyelenggrakan pemerintahan daerah karena yang dilantik akan meneruskan, mengelaborasi, dan bahkan menginisiasi produk kebijakan baru dari apa yang sudah dibahas bersama oleh pemerintah dengan anggota DPRD demisioner periode jabatan sebelumnya.

Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskan mengenai “susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Sebagai penjabarannya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Singkatnya, Pemerintah Daerah adalah eksekutif, sedangkan Pemerintahan Daerah merupakan unsur gabungan antara eksekutif dan legislatif.

Untuk kembali pada hal yang dibahas diatas, itulah landasan yuridis kemitraan DPRD dan Pemerintah Daerah. Karena itu, kendati DPRD sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah, dimandatkan untuk mendukung sekaligus mengkritisi kinerja pemerintah daerah, namun kerjasama dan sikap saling menghargai diantara kedua lembaga itu sebagai mitra tentu perlu terus dijaga dan dibina, sehingga menjadi sebuah tradisi politik yang baik bagi perkembangan demokrasi di Manggarai Barat.

Sedangkan bagi masyarakat Mabar pada umumnya, pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Mabar Periode 2019-2024 itu sangat boleh jadi menjadi satu-satunya peristiwa politik yang mereka tunggu-tunggu, setelah menunaikan hak mereka pada 17 april lalu. Pelantikan itu penting untuk memastikan bahwa calon yang telah mereka pilih dan ditetapkan sebagai “yang terpilih” oleh KPU Mabar dalam pemiliham legislatif itu dikukuhkan secara resmi keterpilihannya oleh negara.

Pengambilan sumpah/janji itu dengan sendirinya menjadi momentum awal untuk memasang mata, apakah mandat konstituen akan menjadi bagian dari suara-suara interupsi wakilnya di ruang sidang dewan nantinya, atau malah kepentingan pribadi yang dimunculkan. Untuk menyingkat, maka dengan pelantikan itu, kini tibalah saatnya bagi masyarakat untuk memastikan utang janji yang telah diucapkan oleh para caleg yang kemudian menjadi anggota DPRD terlantik/defenitif, mulai dibayar.

Perlu diingatkan bahwa ucapan seorang caleg yang dinyatakan pada saat kampanyenya pada dasarnya hanya sebuah janji belaka untuk memberikan proyeksi kepada pemilihnya yang ingin dikerjakan kelak jika terpilih (Rose and Miller:2001). Janji itu bukan sumpah karena sumpah mesti disertai jaminan hukum didalamnya atas tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam kapasitas pengambil sumpah sebagai pejabat publik (bdk, Darurat Demokrasi, Yasraf Amir Piliang, Kompas, 2013).
Karena itu, dengan Pengucapan sumpah/janji jabatannya, masing-masing anggota DPRD Mabar itu telah memberi jaminan hukum terhadap ucapan bersifat janji mereka selaku kandidat pejabat publik selama kampanyenya, yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu bagi rakyat Mabar pemilihnya. Tidaklah berlebihan jika moment pengambilan sumpah anggota DPRD Mabar Periode 2019-2024 dijadikan sebagai momentum awal bersama; Rakyat, Partai Politik, Pemerintah Daerah, dan Anggota DPRD itu sendiri

Namun, menciptakan momentum adalah satu hal. Tetapi, Bagaimana memanfaatkannya adalah hal yang lain lagi. Persis yang terakhir ini sesungguhnya soal utama yang akan dihadapi masyarakat politik Mabar 5 tahun ke depan!

Memanfaatkan Momentum

Manggarai Barat sesungguhnya bukan Mabar yang dulu lagi! Dalam satu dasawarsa terakhir, keberadaan binatang komodovaranus yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari the new seven wonders di dunia, harus diakui telah membawa berkah tersendiri bagi perkembangan/pembangunan kehidupan masyarakat Manggarai Barat.

Penetapan Manggarai Barat sebagai salah satu dari 10 destinasi utama oleh pemerintah Pusat kemudian semakin melipatgandakan berkat itu. Dengan penetapan itu, tidaklah kemudian mengherankan bila saat ini ada yang menobatkan Mabar sebagai “Kabupaten Internasional”; “Bali Baru”; dan lain sebagainya. Dalam kunjungannya yang terakhir, Presiden Jokowi bahkan ingin meningkatkan status destinasi Mabar sebagai kawasan wisata premium super prioritas;. Gubernur Laskodat menginisiasi kejuaraan tinju kelas Internasional dan yang paling baru Labuan Bajo menjadi tempat karantina putri-putri rupawan peserta kontes Miss Grand Indonesia 2019.

Terlepas dari ada juga masalah yang pasti dibawanya serta – seperti persoalan agraria, dll, berkah yang terhadirkan semua itu bagi Mabar sesungguhnya bukan hanya pada sektor pariwisata, tetapi juga sektor kehidupan masyarakat lainnya seperti Ekonomi, Kesenian, Transportasi, dan lain-lain. Karena itu, tentu tidak ada pilihan lain bagi kita masyarakat Manggarai Barat dalam menghadapi semua itu, selain meresponnya secara positif bersama-sama.

Maka bagi anggota DPRD Mabar Periode 2019-2024 utamanya, soal sesunguhnya adalah, pertama, bagaimana sumpah/janji mereka selaku anggota DPRD Mabar yang diucapkan dalam momentum-istimewa-rapat-paripurna-perdana diatas bisa menjadi code of conduct dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang ditetapkan pasal 365 UU.No.17 tahun 2014 mengenai MD3. Kedua, sumpah/janji itu menjadi dasar dalam menjalankan wewenang dan tugas yang ditetapkan oleh pasal 366 Undang-Undang yang sama; serta, ketiga, semua ketetapan pasal 373 mengenai kewajiban mereka selaku anggota DPRD.

Lewat mandat eksistensial yang dititipkan oleh Undang-Undang itu, secara spesifik DPRD Mabar diharapkan mampu hadir sebagai katalisator relasi Negara-Pasar-Rakyat untuk memperkuat posisi tawar Mabar di isu Global Tourism, dengan membawa serta sektor-sektor lain sebagai penyokong pariwisata, guna terciptanya integrasi sektor yang holistik, dan secara tidak langsung, berkeadilan, bagi seluruh masyarakat Mabar.

Karena itu, kesetiaan terhadap dan pengamalan sumpah/janji ini penting dalam kerja-kerja representatif anggota dewan. Kenyataan telah membuktikan bahwa sudah terlalu banyak contoh eksepsi para pejabat publik kita atas sumpah/janji jabatannya. Sumpah yang diucapkan cenderung hanya sebagai formalitas hukum dan institusi semata, tetapi tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali. Sumpah diucapkan untuk dilanggar. Pelanggaran hukum yang terus saja terjadi di berbagai lembaga politik kita pasca reformasi membuktikan itu secara telak.

Dalam kerangka setia terhadap dan mengamalkan sumpah/janji dalam kerjanya itu, maka DPRD Mabar bersama Pemerintah Daerah sebagai mitranya dalam 5 tahun ke depan, diharapkan bekerjasama dalam menghasilkan produk kebijakan-kebijakan yang fokus utamanya “diarahkan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan daya saing daerah dengan mulai lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah, hubungan antardaerah, hubungan Pemerintah dan Pasar, hubungan pasar dan partisipasi rakyat, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan kepariwisataan global.

Hal-hal ini semakin mendesak bukan saja untuk merespon perkembangan Mabar diatas, tetapi juga terutama bagi DPRD Mabar khususnya, untuk memperbaiki citra lembaga ini yang terus dikritik masyrakat karena produktifitasnya dianggap rendah dalam menghasilkan produk kebijakan-kebijakan yang populis serta responsif terhadap tuntutan perubahan. Sebagai mitra, kelembagaan dewan dimandatkan untuk hadir sebagai bagian dari kuasa yang dipisahkan (trias politica), bukan malah terjebak dalam aksi unjuk taring dan unjuk gigi antar kelembagaan (eksekutif vs legislatif). Apalagi bila melanggengkan hegemoni politik legislatif atas eksekutif (legislative heavy) dan karena itu menempatkan rakyat hanya sebagai penikmat power game trickle down effect (tukang tadah remah-remah sisa permainan kekuasaan).

Untuk menyingkat, sesungguhnya tidak ada kondisi pasti sebagai teman atau awan antara DPRD dan pemerintah, sebab amanah rakyat yang dijadikan sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan sikap politik. Karena itu, DPRD Mabar periode ini jelas harus untuk berdiri diantara kepentingan rakyatnya dan arus besar global yang masuk tanpa henti ke Mabar. DPRD diharapkan selalu memberi bahkan menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar tidak khilaf dalam pengambilan kebijakannya yang malah kemudian lebih banyak menyengsarakan rakyat Mabar sendiri. Hanya bila ini dilakukan, maka niscaya DPRD Mabar periode 2019-2024 akan benar-benar hadir sepenuhnya sebagai lembaga representasi politik penyambung aspirasi masyarakat terhadap pemerintahnya, seperti yang dikendaki masyarakat Mabar selama ini.

Quo Vadis

Dalam lima tahun ke depan, akan banyak kebijakan untuk rakyat Manggarai Barat yang dihasilkan DPRD dan Pemerintah. Karena bermitra, anggota DPRD beserta aparatus Pemerintah dari berbagai dinas/badan/kantor, serta stakeholder lainnya, akan sering bertemu dalam berbagai momentum politik yang akan datang dengan sendirinya untuk tujuan menghasilkan kebijakan-kebijakan itu.

Tetapi apakah momentum demi momentum itu bisa menjadi dan memenuhi kriteria momentum istimewa seperti peristiwa pelantikan diatas? Apakah DPRD dan Pemerintah, bisa memanfaatkan momentum demi momentum itu secara produktif untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Manggarai Barat? Apakah ke-30 anggota DPRD Mabar yang dilantik itu akan memakai fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Representasi yang dianugrahkan undang-undang kepada mereka berdasar dan sesuai Undang-undang yang mengaturnya dan senantiasa setia berpegang teguh pada sumpah/janji yang telah diucapkannya?

Jawabannya berpulang pada komitmen mereka semua untuk menghasilkan semakin banyak kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan tanah Manggrai Barat dan masyarakat yang mendiaminya, lebih daripada sebelumnya. Tetapi yang jelas, bagi anggota DPRD Mabar periode 2019-2024 komitmen itu sudah dimulai dengan mengambil sumpah/janji 30 agustus kemarin dan akan terus ditagih masyarakat pemenuhannya 5 tahun ke depan.

Bagi Mabar yang memiliki keistimewaan dengan keberadaan Komodovaranus, momentum perubahan itu mungkin akan senantiasa hadir, dan pelantikan angggota DPRD 2019-2024 kemarin menandai momentum perubahan itu untuk 5 tahun ke depan. Tetapi pada akhirnya, hanya kerja-kinerja anggota DPRD yang mampu memanfaatkan sebuah momentum biasa menjadi istimewa, yang akan dicatat dan dikenang dalam sejarah perkembangan dan kemajuan “Kabupaten Internasional” Manggarai Barat itu, sang “Bali-Baru” di ujung barat bumi-” Nusa Bunga” Flores-NTT-“New Tourism-Teritory”

Selamat atas pelantikan saudara-saudari sekalian. Selamat bekerja

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed