oleh

Opini: Kesuksesan Pemilu Sangat Bergantung Pada Kerja – Kerja Kepengawasan

Ruteng, Swarantt.net – Secara harafiah Pemilu dapat diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Pemimpin, baik itu Presiden, DPD, DPR, Gubernur, Walikota maupun Bupati.

Pemilu yang sukses adalah Pemilu yang berjalan aman, lancar, demokratis, baik dari segi substansial maupun prosedural.

Pemilu yang sukses bukan hanya dilihat ketika calon Pemimpin sukses terpilih jadi Pemimpin, tetapi Pemilu yang sukses dapat dilihat dari setiap tahapan Pemilu yang dilewati bersama, secara umum mulai dari tahapan pemuktahiran data, tahapan penetapan calon, tahapan kampanye, tahapan Pemungutan Suara, tahapan perhitungan suara dan penetapan hasil Pemilu.

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai dari tahapan Pemilu ini, yakni terpilihnya Pemimpin atas kehendak rakyat dan atas keabsahan konstitusi, bukan atas kehendak Penyelenggara.

Gambaran diatas menjadi tantangan berat bagi Penyelenggara Pemilu khususnya Penyelenggara Pemilu Pengawasan, mulai dari tingkat Bawaslu, Panwascam, PPL sampai tingkat paling bawah, yakni PTPS.

Opini ini ditulis bukan bermaksud untuk mengesampingkan kerja – kerja Penyelenggara teknis dan bukan bermaksud untuk memasuki wilayah kontroversi dari Penyelenggara teknis, tetapi opini ini dibuat dengan tujuan untuk membuka cakrawala terhadap kerja – kerja kepengawasan agar dapat saling mengisi hal – hal yang dapat membantu Penyelenggara teknis. Oleh karena itu Saya berani katakan bahwa kesuksesan Pemilu sangat bergantung pada kerja – kerja kepengawasan yang bersatu dan bersinergi dengan Penyelenggara Pemilu teknis.

Pada tahapan Pemilu 2019, Pengawas sangat membutuhkan konsentrasi dan daya juang tinggi untuk mengawasi kerja – kerja Penyelenggara teknis, kerja – kerja pasangan calon maupun regulasi yang diatur.

Tiga tugas Pengawas ini menjadi titik tolak keberhasilan hajatan Pemilu.

Kita bertolak dari tahapan pemuktahiran data Pemilih. Dalam proses ini Panitia Pemuktahiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih sibuk mendatangi Rumah Warga, menemui Pemilik Rumah, menginterview Pemilik Rumah dan menginventarisir Pemilik Rumah kedalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan berbasis dokumen kependudukan yang dimiliki, seperti KTP, Nik, KK dan surat keterangan yang dikeluarkan Dispendukcapil.

Pantarlih pasti memakai acuan data DP4 untuk pemuktahiran ini.

Dalam tahapan ini, kerja Pantarlih tentunya diawasi langsung oleh Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disebut PPL.

PPL telah diberikan kewenangan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 108 Tentang Tugas Mengawasi Pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih.

Dalam pengawasan itu, PPL berwewenang menerima laporan dari Pemilik Rumah apabila Pantarlih belum menginventarisir salah satu anggota Keluarga kedalam DPS atau nama salah satu anggota Keluarga itu tidak ada dalam DP4.

Aduan itu kemudian diteruskan oleh PPL ke Panwascam dan Panwascam langsung memeriksa dan mengkaji lalu merekomendasikan itu kepada pihak yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang, yakni Panitia Perhitungan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK.

Kewenangan Panwascam ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 106 Tentang Kewenangan Panwascam.

Selain itu, PPL juga melakukan pencermatan data DP4 dan data hasil pemuktahiran yang dilakukan Pantarlih, apabila PPL menemukan Pemilih belum terdata atau dugaan pelanggaran lain, maka PPL berwewenang meneruskan temuan itu ke Panwascam yang nantinya akan direkomendasikan oleh Panwascam ke PPK untuk diakomodir kedalam Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Dari DPSHP itu Panwascam dan PPL melakukan pencermatan ulang sebelum semua Pemilih terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Itulah kerja – kerja kepengawasan pada tahapan pemuktahiran data karena keberhasilan terakomodirnya Pemilih kedalam DPT sangat bergantung pada pihak yang mengawasi langsung kerja Penyelenggara teknis.

Setelah DPT diplenokan, PPK langsung mengirimnya ke Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU untuk diplenokan di tingkat Kabupaten/Kota.

Selain itu Panwascam juga merekomendasikan juga hasil pencermatannya ke Bawaslu Kabupaten/Kota agar bisa dikaji ulang di tingkat pleno bersama KPU.

Salah satu tugas penting Pengawas adalah tersalurnya hak Masyarakat dan terakomodirnya hak suara kedalam DPT. Tugas itu akan menjadi tantangan berat pada kerja – kerja Pengawasan agar terciptanya Pemilu yang jujur dan adil.

Sebagai Penyelenggara yang menegakan hukum tentunya Pengawas bekerja dengan tataran regulasi yuridis normatif, yakni Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam regulasi ini tertuang jelas larangan dan sanksi hukum bagi semua Peserta Pemilu, Partai Politik maupun Pasangan Calon.

Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada September 2018 lalu Peserta Pemilu terikat dengan beberapa aturan, yakni salah satunya adalah larangan bagi Kepala Desa maupun aparat Desa untuk mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif.

Disini letak peran Pengawas untuk mengecek semua bakal calon dan mengawasi langsung proses pencalonan sampai pada penetapan calon, sebab demokrasi yang sesungguhnya adalah untuk kemaslahatan Peserta Pemilu sendiri agar terwujudnya Pemilu yang berwibawa dan bermartabat.

Selanjutnya dalam tahapan kampanye ada juga sejumlah sanksi dan larangan bagi para Peserta Pemilu jika tidak ingin berhadapan dengan Pengawas, yakni kampanye diluar jadwal, kampanye tanpa mengantongi STTP, money politik, keterlibatan ASN dan isu Sara.

Peran Pengawas pada tahapan kampanye ini sangat vital dibicarakan dalam konteks menegakan aturan main kampanye, seperti dilarang memberi iklan di media sebelum masa kampanye, dilarang memasang bahan kampanye selain di tempat – tempat yang sudah ditentukan, dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah selama masa kampanye, dan lain – lain.

Pengawas harus gigih dan tangguh dalam menghadapi berbagai dinamika politik yang selalu berubah – ubah dengan sejuta permasalahan yang sangat kompleks. Pengawas harus betul – betul menegakan aturan demi mewujudkan Pemilu yang bersih dari segala tindakan oknum yang mau merusak demokrasi ini.

17 April 2019 sudah didepan mata. Tanggal, bulan dan tahun itu merupakan waktu yang krusial bagi para Penyelenggara Pengawasan khususnya pada tingkat bawah, yakni Pengawas TPS.

Pengawas TPS butuh tingkat keseriusan dan kejelian dalam mengawasi tahapan pemungutan suara, perhitungan suara sampai pada pendistribusian kotak suara dari TPS ke PPS.

Jika Pemilihan tahun lalu Pengawas TPS hanya berhadapan dengan 1 kotak suara, maka Pemilu kali ini Pengawas TPS berhadapan dengan lebih dari satu kotak suara. Oleh karena itu, kesuksesan berlangsungnya Pemungutan Suara dalam TPS sangat bergantung pada Pengawas yang bekerja pada saat itu.

Persoalan regulasi harus dipahami oleh Pengawas TPS jika dalam perhitungan suara terjadi perselisihan. Pengawas TPS dituntut untuk mampu bekerja secara profesional karena dinamika Pemilu kali ini sangat rawan terjadi perselisihan, apalagi setelah ditetapkannya NTT sebagai Daerah rawan Pemilu 2019 dari segi Kamtibmas.

Sekarang terhitung sebulan lagi Kita melaksanakan Pemilu. Pengawas TPS belum juga dilantik dan dibimtek. Waktu kedepan adalah waktu yang ekstra untuk Pengawas TPS yang mampu bersinergi dan bekerja secara profesional.

Oleh karena itu, melalui tulisan ini Saya mengatakan bahwa Pemilu kali ini di Kabupaten Manggarai sukses dan berjalan aman, sebab pada tingkatan Pengawas sudah bekerja secara maksimal. Dapat dibayangkan jika tidak ada Pengawas dalam Pemilu ini, maka yang terjadi hanyalah Pemilu yang bernuansa konspirasi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed