oleh

Orang Tua Siswa Penerima Bantuan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) SDI Mbongos, Pertanyakan Kebijakan Kepala Sekolah

Ruteng, Swarantt.net – Orang tua murid penerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) mempertanyakan kebijakan Kepala Sekolah SDI Mbongos, Desa Lalong, Kec. Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai.

Fransiskus Sales Jangkas, S.Pd yang sampai hari ini belum mencairkan dana tersebut. Orang tua murid yang kebetulan mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) merasa dibohongi oleh  Kepala Sekolah.

Pasalnya, pada tahun 2018 siswa-siswi SDI Mbongos mendapat bantuan dana PIP. Tetapi hingga kini dana tersebut belum sampai ke tangan penerima bantuan.

Menurut informasi Dia mengaku, dana tersebut sudah dicairkan tetapi hingga kini belum diterima oleh siswa termasuk anaknya. Setiap kali mereka menanyakan kapan dana itu dicairkan Kepala Sekolah selalu memberikan jawaban yang tidak pasti.

Demikian disampaikan oleh orang tua murid yang namanya enggan dimediakan kepada swarantt.net melalui sambungan telepon Selasa (12/02/2019). Dia mengaku sangat kecewa dengan tindakan kepala sekolah yang sampai saat ini belum mencairkan dana tersebut.

Ada yang janggal dari kebijakan tersebut kata Dia, bahwa dana tersebut ada yang sudah dicairkan oleh pihak bank, namun belum sampai ke tangan siswa penerima bantuan, tetapi itupun tidak semua, ada yang dicairkan ada yang tidak.
“Macam no ami  hot orang tua murid kolep lite  toema danga bae kole, hanya woko nggoop lite ye woko denges lami informasi nggoo pe bahwa seng situ mangas ata keluard ga, hot cau le rud bukud, sedangkan dami sot nggoo lite ga ya, sot ta kumpul one kepala sekolah apad one pisa ga, toe keta ma jelasd lite ga, nggitu, bo bo kelas yang sama kin lite ye,  mangas ata keluard mangas ata toed ,nggitu” ( kami sebagai orang tua murid tidak terlalu paham,hanya karena ada informasi bahwa ada yang sudah keluar (cair red) tetapi mereka yang pegang sendiri bukunya, tapi yang kumpul di kepala sekolah sudah tidak jelas, memang masih kelas yang sama, ada yang sudah keluar ada yang belum)” jelas Dia.

Menyoal besaran bantuan yang diterima setiap siswa, orang tua murid ini mengaku kisaran antara Rp.275.000 – Rp.450.000 setiap anak. Dia menambahkan menurut informasi pencairan bantuan tersebut sudah dilakukan pada bulan Mei 2018 lalu, tetapi hingga saat ini bantuan tersebut sudah tidak jelas dan belum diterima oleh siswa penerima bantuan.
“Seng situ ga Wulang lima olos lite ga,hitus ata morad ga, ngo cek le BRI ga poli emi du bulan lima olod ga, nggitu, tahun 2018, sementara alasan diha ga toedi ma keluard, nenggitu” (uang tersebut sudah diambil pada bulan Mei tahun 2018 lalu, itu yang hilang,sementara alasan kepala sekolah bahwa uang tersebut belum dicairkan)” katanya.

Sementara itu kepala sekolah SDI Mbongos Fransiskus Sales Jangkas, S.Pd kepada swarantt.net pertelepon Selasa (12/02/2019) membantah keras semua laporan tersebut. Dia menjelaskan bahwa proses pencairan tersebut akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019.
“Sudah diinformasikan,hari sabtu to,tanggal berapa, tanggal 23 mungkin, syukur kalau tanggal 16 Februari, imbuhnya.

Terkait dengan uang yang sudah cair dari bank tahun 2018 tetapi belum sampai ke tangan siswa kata Dia bukunya sudah diprint out, ada persoalan internal yang harus diselesaikan sehingga proses pencairannya ditunda. Menurut Dia uangnya sudah ada di sekolah dan hari Sabtu tanggal 23  akan dibagikan dan pasti semuanya akan terealisasi.

“Sudah print out semua bukunya,ia ada persoalan sedikit tempo hari disini dan itu interen sekali,dan tidak ada masalahnya e” kata Dia.

Kalau dana bantuan ini sampai dengan tanggal yang ditentukan, tetapi juga tidak diberikan kepada siswa penerima bantuan lanjut orang tua murid ini, maka  kasus ini akan dilaporkan kepada polisi.
“Jadi a memang hitu kanang kat dami gi ta ite, kudu rencana lapor hitu kat gi, lapor one polisi ko one a, ae nggoo kaut ta ceing kaut ise ata pecing tombo ta ite, ae lut kaut hot bae tombo, memang nggitu rencanan lite” (itu saja dari kami,rencananya mau dilaporkan kepada polisi atau siapa saja yang bisa membahasakan keluhan kami,kami hanya mengikuti saja) tutupnya.

Proses pencairan tertunda menurut kepsek Frans karena masih ada masalah internal yaitu terkait dengan keseragaman dan masalah administrasi dan bahkan ada siswa penerima yang buku rekeningnya hilang.

“Ia sudah ada di sekolah hanya nanti pada hari Sabtu itu akan diberikan  kepada mereka” katanya. Dia menjamin semuanya akan terealisasi.

Dia menambahkan jumlah siswa yang menerima bantuan sebanyak 108 orang dan 20 orang belum diaktifasi nomor rekening. Menurut Dia besaran bantuan setiap siswa berbeda, ada yang Rp.225.000 dan ada yang Rp.450.000, hal ini kata dia berdasarkan aturan dari pusat.

Ditanya soal rencana orang tua murid akan melaporkan masalah ini ke polisi atau lembaga lain Kepsek Frans enggan berkomentar.

Hal lain yang disampaikan oleh orang tua murid ini adalah pungutan yang lakukan pihak kepala sekolah pada saat sambut baru tahun 2018. Masing-masing siswa dikenakan biaya Rp.60.000 dengan dalih untuk pengadaan foto. Jumlah siswa yang mengumpulkan uang tersebut sebanyak 50 orang, sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp. 3.000.000, namun hingga kini foto tersebut tidak ada.

Terkait masalah pungutan ini Kepsek Frans langsung membantah. Bahwasannya tidak ada pungutan uang Rp. 50.000 per siswa untuk kepentingan dokumentasi (foto red) sambut baru yang hingga saat ini fotonya belum dicetak dan dibagikan kepada siswa.
“ini fotonya ada disini,saya tidak tau itu sambut baru,tidak ada foto  Rp.60.000 disini,nanti itu konfirmasi ke paroki saja, ada guru yang mengurus itu saya punya, administrasi di paroki semua itu, tidak benar,saya tidak tau itu urus itu foto,nanti mereka datang ke sekolah saja, ini fotonya masih ada ini, masa ada foto yang Rp.60.000 satu orang” tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Maximus Gandur belum berhasil dikonfirmasi. SMS dan telepon tidak direspon.

Untuk diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan tujuan agar memudahkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, serta untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out).[silve]

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed