oleh

Para Buruh Pelabuhan di Labuan Bajo Ancam Mogok Kerja

Manggarai Barat, SwaraNTT.Net – Permasalahan upah buruh bongkar/muat barang General Cargo (GC), terhadap 6 (enam) buah kapal yang belum dibayar oleh TKBM Tacik Mori Ata Ngaran di Pelabuhan Kelas II Labuan Bajo, NTT, belum juga menemui titik terang.

Sebelumnya jumlah kapal yang telah dibongkar oleh buruh adalah 4 (empat) buah kapal pengangkut  barang GC, yakni Kapal Kamri dengan isi muatan yudit asal pengiriman surabaya, Kapal Ala Makmur, dengan isi muatan barang-barang toko asal Surabaya, Kapal Citra Saudara isi muatan semen, beras, kardus, asal Makasar, dan Kapal Nusantara Indah isi muatan barang-barang toko asal Surabaya.

Baca Juga: Pengusaha PBM dan Ketua Kadin Mabar, Hampir Adu Jotos

Namun jumlah ini bertambah menjadi 6 (enam) kapal dan belum juga ada pembayaran sedikiit pun.

Lukas Lujin, Mandor Gang 1, di pelabuhan kelas II Labuan Bajo, saat dimintai keterangan terkait belum dibayarnya upah mereka mengatakan, akan melakukan mogok kerja, bahkan memblokir sementara aktifitas pelabuhan Labuan bajo, jika upahnya belum juga di terima.

“kalau tidak di bayar nanti pasti mogok sedikit,” Ungkapnya.

Diketahui sebelumnya bahwa, upah bagi buruh di Pelabuhan itu belum diberikan, karena para pengusaha masih keberatan terkait harga yang ditetapkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, bahwa Kepala Syahbandar Pelabuhan II Labuan Bajo, Simon B. Baon, dituding telah sepihak dalam menetapkan tarif Bongkar/Muat barang di pelabuhan.

Baca Juga :   Satgas Yonif MR 413/Bremoro Bantu Sembako Kepada Masyarakat Gambut

Namun Simon membantahnya, karena menurut dia, Syahbandar tidak punya wewenang untuk menetapkan tarif bongkar muat pelabuhan.

Kalau bicara keselamatan, pengendalian dan pengawasan, Lanjut Simon, itu merupakan otoritas pelabuhan.

Lebih lanjut, kata Simon, Kami datang di sini untuk menyiapkan tata kelola pelabuhan. Sedangkan terkait Koperasi TKBM itu sesuai peraturan Kementerian Perhubungan.

Kepala Syahbandar, Simon B. Baon juga menyampaikan, bahwa untuk memperoleh kesepakatan soal tarif GC yang masih dipersoalkan, dia mengatakan, akan melakukan pertemuan kembali bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pemilik PBM, dan TKBM.

Sementara itu, terkait tagihan terhadap 6 (enam) kapal pengangkut barang General Cargo (GC) yang belum dibayar, kata Simon, dari hasil rapat, selasa (11/8/2020), menyepakati bahwa, pihak pengusaha akan segera mebayarnya, dengan menggunakan tarif sebelumnya, yakni tarif yang saat ini dipersoalkan.

“Ya tarif yang sudah dibongkar  tetap dibayar mengunakan KKB yang ada, tarif yang ada,” Katanya.

Laporan: Volta