oleh

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

-OPINI-87 views

            Oleh : Peppy Kurniawan

Sejak awal berdirinya republik ini, demokrasi adalah sebuah pilihan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konsep demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat.

Demokrasi memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik serta persamaan bagi seluruh warga negara dewasa untuk ikut menentukan agenda dan melakukan kontrol terhadap pelaksanaan agenda yang telah diputuskan secara bersama.

Dalam sistem demokrasi, mereka yang terpilih adalah yang dipersepsikan bisa mewakili rakyat dan juga atas kemauan politik yang memilihnya. Karena dipilih oleh rakyat, mereka mesti bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu, wakil rakyat seharusnya bisa amanah dalam menjalankan mandatnya

Dalam negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi. Pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan pemilu yang baik melahirkan harapan yang lebih baik akan masa depan demokrasi bangsa.

Pemilu juga sebagai sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis. Pemilu pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya.

Karena itu, sebagian dari warga negara yang sudah punya hak pilih mewakilkan kepada mereka yang dianggap bisa melaksanakan aspirasinya. Itulah yang dinamakan demokrasi perwakilan.

Maka, dibuatlah mekanismenya. Memilih pemimpin puncak pemerintahan, seperti presiden dan wakil rakyat, anggota legislatif, dan DPD, dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum. Inilah sistem demokrasi, suara lelaki sama dengan suara perempuan, suara seorang pejabat sama dengan suara seorang preman, dan seterusnya. Pokoknya, banyak-banyakan perolehan suara.

Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya (Miriam Budiardjo: Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, 2008).

Namun dalam perjalanannya, penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia masih ada kekurangan, salah satunya adalah kurangnya pasrtisipasi masyarakat. Hal itu terbukti dengan rendahnya presentase partisipasi masyarakat pada pesta Demokrasi beberapa tahun akhir-akhir ini.

Mereka biasanya disebut Golongan Putih (Golput). Golput memutuskan untuk tidak memberikan suaranya dalam Pemilu, baik untuk memilih anggota DPR,DPS, DPRD, dan Presiden seperti , serta memilih kepala daerah lewat Pilkada.

Tingginya tingkat Golput disebabkan oleh berbagai faktor Penyebab, pertama, figur pemimpin yang diajukan dalam suatu pesta demokrasi kurang berkenan di hati pemilih. Penyebab kedua pemilih mulai jenuh dengan proses demokrasi lima tahunan yang tidak membawa perubahan bagi kehidupan rakyat.

Penyebab ketiga, pemilihan umum (Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden) tidak lagi dipandang rakyat pemilih sebagai sesuatu yang prioritas atau sangat diperlukan dalam membangun kehidupannya sehari-hari termasuk regulasi, konflik dalam partai politik, serta para kandidat kepala daerah yang tidak memiliki nilai jual di mata masyaraka dan sebagainya.

Semakin tinggi jumlah masyarakat yang Golput, berarti tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu semakin rendah.

Lalu, bolehkah Golput? Memilih dalam Pemilu adalah hak bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memiliki KTP. Namun bagi mereka yang memutuskan untuk tidak memilih apapun alasannya alias menjadi Golput, sebenarnya tidak menyalahi aturan perundang-undangan apapun, sehingga tidak dapat dipidana.

Meskipun begitu, Pasal 308 UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menjerat orang siapapun yang mengajak orang lain untuk golput.

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).” Pasal 308 UU No.8/2012 tentang Pemilu.

Pasal tersebut menunjukan bahwa jika ada seseorang yang menghalangi siapapun untuk memilih, orang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum.

Tetapi jika seseorang memutuskan untuk Golput karena pilihannya sendiri, yang bersangkutan tidak melanggar aturan hukum apapun.

Sebagai warga Negara yang baik, kita perlu memiliki sikap dalam menentukan pilihan. Pilihan kita hendaknya mengutamakan, mendukung siapa, yang berkehendak baik dan yang memperjuangkan kebaikan umum.

Partisipasi bertujuan mendorong aktif kegiatan demokrasi untuk semua proses kepemiluan. Kepentingan fokus partisipasi menjadi indikator peningkatan kualitas demokrasi dan kehidupan politik bangsa.

Secara prinsipil, demokrasi merupakan partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan-keputusan politik dan menjalankan pemerintahan.

Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri.

Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.

Kita semua menginginkan hidup di negara, di mana semua orang mengalami keamanan, kebebasan dan kesempatan, demi mengalami kehidupan yang semakin sempurna. Kita juga mengharapkan generasi selanjutnya menikmati kesejahteraan. Hal ini hanya mungkin jika kita membuat keputusan politik yang bijaksana dan mengusahakan pembangunan masyarakat berdasarkan keadilan dan kemanusiaan yang beradab.

Memang tidak ada calon yang sempurna. Namun, memilih calon yang tidak 100 % selaras dengan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara hanya dapat dibenarkan, jika keputusan tersebut kita buat secara bijaksana, dengan mendengarkan hati nurani. Sehingga pilihan kita tetap menjunjung tinggi kebaikan dan meminimalkan keburukan. Jika ternyata semua calon buruk, menurut pertimbangan matang kita, maka bisa memilih calon yang nilai buruknya paling sedikit.

Satu Suara untuk Perubahan, Tolak Golput..!!!

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed