oleh

Tafsir Sosial Bunuh Diri

Oleh, Ben Senang Galus

Hari Jumat (02/08/2019), saya mendapat kirim Whatsapp (WA) dari seorang teman Jurnalis di Ruteng, Kabupaten Manggarai. Dalam WA-nya kepada saya, salah seorang petani di Waso, Ruteng mati karena gantung diri. Kemudian saya diminta untuk menulis fenomena ini.

Kasus bunuh diri ini menambah daftar panjang kasus bunuh diri di Kabupaten Manggarai, setelah sebelumnya menimpa seorang pelajar,  seorang wanita di Jembatan Wae Garit,   seorang pemuda di Kuwu, seorang kakek di Satar Mese yang memilih menggorok lehernya sendiri (https://www.floresa.co/2019).

Dari tahun ke tahun angka bunuh diri menunjukkan prevalensinya cukup tinggi. Tahun 2017 sampai memasuki semester kedua 2018 jumlah kasus bunuh diri di Kabupaten Manggarai mencapai kurang lebih 10 kasus.
Tindakan bunuh diri diduga sebagai akumulasi kekecewaan terhadap sistem sosial, ekonomi, dan agama  yang gagal mendidik anggota masyarakat menjadi manusia yang berwatak kuat dan tahan banting, menjadi manusia.

Yang kerdil jiwa dan pikirannya, menjadi manusia yang takut berkompetisi. Dengan kata lain bunuh diri menunjukkan potret kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan agama. Ketiga sistem ini tersumbat, semuanya berjalan sendiri-sendiri. Manusia dijadikan sebagai obyek pertarungan yang tidak sehat.

Mengutip A.E. Wood (1982), mengatakan, tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh manusia tidak hanya terdorong  oleh naluri semata, akan tetapi juga dipicu oleh :
1). Tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar (basic need), kebutuhan rohani, dan kebutuhan sosial  (dereived need),
(2. Faktor transfomasi  sosial dari masyarakat (negara) agraris ke masyarakat (negara) industri,
(3. Persaingan hidup semakin ketat.

Di tengah persaingan itu, manusia memangsa satu sama lainnya (homo homini lupus–Thomas Hobbes)
Bunuh diri itu mencerminkan kondisi sosial dan kebudayaan masyarakat pada umumnya dalam menghadapi proses akulturasi yang berlangsung amat pesat dan luas jangkauannya.

Walaupun masyarakat, sebagaimana halnya dengan masyarakat manusia lainnya, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dalam arti luas, akan tetapi perubahan yang berlangsung dalam tempo yang relatif singkat dan menjangkau hampir segenap sektor kehidupan, dapat menyebabkan masyarakat kehilangan akal sehat dalam menghadapinya.

Dalam kondisi demikian, masyarakat dihadapkan pada tiga pilihan, yaitu bekerja keras untuk menanggulangi tantangan, melarikan diri dari kenyataan, atau melakukan bunuh diri. Celakanya hanya sebagian kecil masyarakat yang, karena kepekaannya melihat peluang, mampu menyesuaikan diri dan mengambil manfaat. Sebagian besar warga masyarakat justru cenderung untuk melarikan diri dari kenyataan atau bersikap masa bodoh. Sedang sebagian kecil warga yang tidak mempunyai banyak pilihan  justru melakukan  bunuh diri sebagai sebuah pilihan.

Walaupun jumlah warga yang memilih tindakan bunuh diri sebagai protes terhadap perubahan lingkungan (sosial, ekonomi–termasuk agama) yang kurang menguntungkan itu tidak besar, namun dampaknya sangat luas. Masyarakat yang pada umumnya tidak sanggup menghadapi berbagai tantangan, akhirnya terseret untuk ikut melakukan bunuh diri sebagai pilihan untuk menghadapi tantangan ketika cara-cara konvensional tidak efektif lagi.
Tindakan bunuh diri nampaknya merebak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi selama masa pembangunan berorientasi pertumbuhan.

Pembangunan yang dititik beratkan pada bidang ekonomi itu telah meningkatkan kegiatan sosial, ekonomi dan politik yang memerlukan  dukungan pranata sosial yang menjamin keadilan sosial (social justice), demokrasi politik (political democracy), kebebasan budaya (cultural freedom), dan penguataan kultur keagamaan (kerohanian).

Penerapan tekonologi maju yang mahal biayanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, telah memperkenalkan nilai-nilai merkantil, materialistik dan kompetitif yang memacu timbulnya persaingan. Akan tetapi persaingan tanpa aturan main yang jelas akhirnya mengembangkan persaingan yang tidak sehat yang merangsang tindakan bunuh diri, kembali menjadi model penyelesaian masalah.

Hermeneutika Bunuh Diri
Meminjam catatan, Marsel Robot (Kematian Yang Mempesona: Sebuah Hermeneutika Bunuh Diri, 2006), mengatakan “Mereka tidak melakukan bunuh diri, mereka sedang membunuh negara atau tepatnya mereka dibunuh oleh realitas karena diyatimpiatukan oleh keadaan. Toh, kalau mereka bunuh diri, itu bukan untuk mati, tetapi itulah cara paling ekstrim untuk melampiaskan rasa frustrasi terhadap kemiskinan yang tak tertahankan. Atau cara tipikal rakyat Indonesia untuk melakukan balas dendam atas kesengsaraan sebagai rakyat Indonesia.

Singkatnya, bunuh diri sebagai bentuk protes terhadap realitas yang dikonstruksi negara. Karena itu, Anda tidak mempunyai hak untuk menguburkan jenazah-jenazah mereka selain pemerintah atau utusannya.”
Lebih lanjut Marcel Robot, mengatakan, dalam perspektif hermeneutika sosial, “bunuh diri” bukanlah sekedar happenings (kejadian belaka yang kadang acak), melainkan sebagai doings yakni perbuatan atau tindakan bertujuan. Bunuh diri, oleh karena itu, adalah tindakan sosial. Suatu tindakan yang direncanakan dan bertujuan, baik bagi si pelaku bunuh diri maupun orang lain.

Dengan kata lain, bunuh diri merupakan simptom yang mengandung perihal unjuk rasa terhadap realitas. Sebagaimana pengemis dan pengamen di simpang jalan dapat dimaknai sebagai cara lain untuk meminta semangkuk keadilan dan sedekah harta dari kekayaan negara yang direguk secara angkuh oleh segelintir orang (koruptor).

Baca Juga :   Realitas dan Harapan

Karena itu, apabila ditanya: mengapa seseorang bertindak bunuh diri? Mengapa tidak membunuh orang lain? Atau yang paling arif, mengapa tidak meminta wejangan seorang rohaniwan? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dirujuk pada pandangan sisiolog Brian Fay. Fay mengkatagorikan niat atau motif tindakan atas lower intentional level (tingkat atau derajat niat yang rendah) dan higher intentional level (derajat niat yang tinggi).

Suatu tindakan sangat mungkin dimaknai dalam dua level tujuan sekaligus. Apa yang disebut lower intentional level ialah bahwa seseorang bunuh diri karena “kemiskinan”. Realitas hidup seorang bernama rakyat Indonesia dikepung oleh bukan saja harga kebutuhan pokok naik, melainkan karena seluruh kebutuhan untuk hidup meningkat dan sulit dicapainya.

Dalam tindakan yang sama (bunuh diri) tersirat pula higher intentional level. Pemaknaan pada tingkat ini, bunuh diri merupkan meta-aksi. Artinya, seorang melakukan bunuh diri bukan untuk menghindari perjumpaan dengan realitas yang terus-terus menderanya, melainkan bunuh diri merupakan cara untuk mengucapkan makna tertentu kepada negara. Dalam konteks itulah seseorang dibunuh oleh realitas.

Bila pada lower intention level tindakan bunuh diri merupakan tujuan, maka pada higher intention level tindakan bunuh diri merupakan strategi atau metode pengucapan makna. Dengan begitu, tindakan bunuh diri bukanlah sebuah simptom “politik kematian”, apalagi dikategorikan sebagai trend paling keren untuk menamatkan hidup di bumi, melainkan ia, si pembunuh diri adalah fundamentalist yang menolak perjumpaan dengan keadaan, atau menghindari secara radikal realitas penderitaan yang sengit dan pahit. Dan realitas yang dimaksud dikonstruksi oleh negara melalui politik pembangunan.

Penjelasan di atas dapat diperluas dalam ranah praksis dengan mengacu pada pandangan Johan Galtung. Galtung pernah mengatakan, pembangunan tidak lain adalah usaha penghapusan-penghapusan kesengsaraan, seperti perdamaian adalah penghapusan-penghapusan perang. Sedangkan bunuh diri merupakan jawaban ekstrim terhadap penderitaan. Dengan kata lain, apabila misalnya kebijakan pembangunan tidak sanggup mensejahterakan, apalagi kalau terjadi sebaliknya (menyebabkan rakyat semakin menderita), maka sesungguhnya telah terjadi tindakan represi atau tindakan kekerasan oleh negara terhadap rakyatnya. Kekerasan jenis ini oleh Galtung dikategorikan seagai kekerasan struktural.

Inti kekerasan struktural adalah eksploitasi. Dalam konsep Galtung eksploitasi diartikan sebagai cara mendistribusikan kekayaan secara tidak adil. Beberapa orang yang berada di puncak (topdog) mendapatkan lebih banyak distribusi kekayaan daripada sebagain besar orang di bawah (underdog) terlunta. Dan yang paling sial ialah apabila pihak underdog dirugikan terus-menerus hingga mereka kekurangan makanan, penyakitan, lalu mati atau mematikan diri (bunuh diri).

Tentu terlalu naif untuk begitu saja memparalelkan penjelasan Galtung dengan perangai pemerintah Indonesia yang korup. Namun, realitas kemelaratan rakyat tidak bisa dipandang sebagai sisi lain atau tidak inheren dengan tugas pemerintah. Lantas bunuh diri hanya dipahami sebagai happenings. Betapapun penderitaan rakyat produk tindakan kekerasan atau bentuk penganiayaan terhadap kehidupan rakyat.

Pada pihak lain, ironi sosial sepanjang jalan pembangunan tidak pernah redah. Korupsi di kalangan topdog merimbun di mana-mana, sedangkan kemelaratan di kalangan underdog terdapat di mana-mana. Kalangan topdog asyik mementaskan kamuflase semacam gerakan “kejarlah daku kau ‘kan kutangkap” di mana koruptor dibebaskan, bahkan berlenggang anggun di atas karpet merah menuju istana, sedangkan di kalangan underdog terjadi eskalasi bunuh diri.
Rakyat Indonesia bagai burung audan di tepi jurang yang hanya hidup untuk mengenal sedih dan derita.

Lantas ada yang menolak keadaan itu dengan membunuh diri. Sebilah pisau atau seutas tali gantung diurapi dengan teologi Jawa: “toh hidup ini hanya sekadar tempat singgah minum air. “Sebab, segala kesibukan kita “hanya menunda kekalahan”, kata penyair Chairil Anwar. Namun, bunuh diri karena kemiskinan adalah sebuah simptom yang mewartakan kematian nurani bangsa, isyarat lenyapnya kesadaran akan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Simpton politik kematian yang dilakukan oleh manusia karena tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar (basic need), kebutuhan sosial  (dereived need), dan menguatnya transfomasi  sosial dari masyarakat (negara) agraris ke masyarakat (negara) industri, kemudian menuju ke masyarakat informasi. Selain itu sebagai bentuk kegagalan gereja mewartakan kerajaan Allah di tengah perhimpitan sosial ekonomi. Gereja selalu mewartakan “hanya orang miskin yang layak masuk surga”. Karena banyak orang menjadi miskin sebagai sebab kegagalan Gereja mewartakan kerajaan Allah, kematian juga tidak pernah datang, akhirnya orang miskin memilih bunuh diri sebagai jalan terbaik. Oleh sebab itu gereja, negara harus bertanggungjawab atas politik kematian ini. Demikian pula Gereja harus tak henti-hentinya mewartakan, kematian hanya kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Kematian melalui bunuh diri adalah dosa dan melawan kehendak Tuhan.

Ben Senang Galus, penulis buku “Mazhab Tamsis, Hukum Inkluisif Berkeadilan”,

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 comment

News Feed