oleh

Anggota DPRD Yohanes Rumat Desak Pemprov NTT Cairkan Uang Kesejahteraan Guru SMA/SMK

-DAERAH-11.811 views

MANGGARAI, SwaraNTT.Net – Pemerintah Provinsi (pemprov) NTT belum membayar tunjangan kesejahteraan (Kesra) guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTT, Minggu 26/08/2019.

Pengakuan seorang guru komite yang mengajar di salah satu SMA Negeri di Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai yang namanya enggan dipublikasikan mengaku, sejak peralihan status SMA/SMK ke provinsi pada tahun 2017 lalu sampai saat ini tidak ada perhatian dari pemprov NTT

Terkait info pencairan uang kesra dari pemprov NTT, menurutnya kami sudah lelah dengan janji dari pemerintah nyatanya sampai saat ini tidak ada kejelasannya, curhatnya kepada media ini.

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, persoalan ini muncul setelah peralihan SMA/SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sejak saat itu juga nasib kami sebagai guru honorer tidak jelas, Ungkapnya.

Penjelasan Anggota Komisi V DPRD NTT

Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat, S.E, menjelaskan, pada awal bulan Juli 2019 lalu kami sudah mengundang pemprov untuk sidang dengar pendapat terkait uang kesra bagi guru SMA/SMK di NTT.

Menurutnya, berdasarkan penjelasan dari dinas Pendidikan NTT  ke Komisi V DPRD bahwa ada penambahan data baru 2.500 guru komite dan honorer dimana pemprov sebelumnya sudah menganggarkan 11.000 guru yang akan dicairkan.

Lebih lanjut Yohanes Rumat, menjelaskan yang menjadi kendala menurut penjelasan kadis pendidikan pada saat rapat dengar pendapat dengan komisi V DPRD NTT pada bulan juli lalu bahwa, ada penambahan jumlah tenaga guru komite dan honorer, kesulitan oleh pihak dinas pendidikan untuk mendapatkan absen sejak awal bulan januari sampai bulan berjalan untuk pembayaran dan kemampuan para guru untuk tidak memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan provinsi  NTT sebagai syarat nasional.

Baca Juga :   Diduga Tilep Dana PIP, Kepala Sekolah SDI Mbongos Dilaporkan ke Dinas Pendidikan

Terkait dengan hal tersebut menurut Yohanes Rumat ada tiga komponen yang mungkin menjadi kendala dalam proses pencairannya, misalnya persyaratan oleh guru yang bersangkutan masih mengalami kendala, dinas pendidikan provinsi sebagai pengguna anggaran dan sistem di bank yang birokrasinya sulit.

“Kalau sampai saat ini belum dibayar oleh pemprov NTT perlu dipertanyakan, yang tidak betul itu kepala dinas dengan seluruh jajarannya atau pola di bank yang terlalu terbelit-belit aturannya dan Kalau tidak segera dibayar oleh dinas pendidikan berarti ada yang tidak beres di dinas tersebut”, Jelasnya.

Sementara dari sisi anggaran menurut Yohanes Rumat, sudah tidak ada masalah terkait pencairan uang kesejahteraan bagi guru honorer dan komite semua anggota DPRD komisi V yang menangani Pendidikan tidak mempersoalkan dengan adanya perubahan data baru dari dinas pendidikan yang terpenting segera lakukan proses pencairan kasian para guru komite dan honorer.

Ia juga menjelaskan, persetujuan anggarannya pada awal tahun 2019 lalu sudah dianggarkan 56 miliar kalau sampai saat ini masih bermasalah berarti pengaturan di dinas tersebut yang tidak beres.

“Diawal tahun anggaran sudah dianggarakan karena masuk anggaran murni, persetujuan anggarannya berlaku sejak  januari 2019 itukan satu tahun anggaran berjalan, berarti pembayarannya sejak 1  (satu) januari sebenarnya” Jelasnya. [Gusty N]

 

Komentar

News Feed