oleh

Ansy Lema: RUU Provinsi Kepulauan NTT Sebagai Upaya Transformatif Pengentasan Kemiskinan

-NASIONAL-536 views

JAKARTA, SwaraNTT.NET – Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) II, Yohanis Fransiskus Lema, menjadi narasumber dalam acara Focused Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Badan Keahlian DPR RI.

Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka mencari masukan penyiapan konsep awal naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi NTT.

Dalam diskusi tersebut hadir beberapa narasumber lainnya, seperti Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia Nomleni, Bupati Manggarai Barat Agustinus Dula, Bupati Manggarai Timur Andreas Agas, Pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr. Inosentius Samsul.

Dalam materinya Ansy Lema memaparkan beberapa hal kunci dalam FGD tersebut.

Politisi PDI Perjuangan asal NTT itu mendukung penyusunan RUU Provinsi NTT, karena menurutnya saat ini, keberadaan Provinsi NTT terbentuk berdasarkan UU Nomor 64 Tahun 1958. UU ini juga menjadi landasan pembentukan Provinsi Bali dan NTB secara bersamaan.

Ansy Lema mengatakan, UU ini tidak lagi relevan dengan kondisi NTT saat ini. NTT harus memiliki UU tersendiri yang berisikan arah pembangunan ke depan, berdasarkan pada ciri, identitas atau karakteristik lokal NTT.

“Paradigma besar yang harus menjadi tujuan dari RUU Provinsi NTT adalah pengentasan kemiskinan yang menuju pada kesejahteraan serta keadilan,” jelas Ansy Lema dalam memaparkan materinya.

Lebih lanjut jelas Ansy Lema adalah realitas NTT. NTT adalah provinsi kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 1.192 dan didominasi oleh pertanian lahan kering serta merupakan beranda depan Negeri.

Baca Juga :   Presiden Lepas Kontingen Gerakan Pramuka untuk Ikuti Jambore Kepanduan Dunia XXIV di AS

Menurut Ansy lema, NTT memiliki wajah kemiskinan, dengan persentase kemiskinan NTT (20,90%) jauh berada di atas persentase kemiskinan nasional (9,78%).

“NTT adalah provinsi termiskin ketiga di Indonesia dan hanya memang dari Papua dan Papua Barat,” Jelas Politisi PDI Perjuangan

Distribusi terbesar ekonomi NTT, menurut Ansy Lema, ada pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu sebesar 28,00%.

“Tiga sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan NTT (28,00%) adalah: peternakan (33,79%), tanaman pangan (29,09%), dan perikanan (19,07%). Artinya, slogan Nelayan, Tani, Ternak harus menjadi arah pembangunan ke depan, sesuai dengan karakteristik/ciri perekonomian NTT,” Jelasnya.

Dari sisi pertanian, menurut Ansy Lema, yang harus dikembangkan adalah pertanian lahan kering. Total luas lahan kering 1,331 juta hektar.

“NTT harus mengembangkan tanaman pangan lokal dan tanaman perkebunan serta hortikultura unggulan seperti jagung, sorgum, ubi kayu nuabosi, kopi, jeruk keprok soe, dan sebagainya,” Jelas Ansy Lema.

Dari sisi peternakan, menurut Ansy lema, NTT harus mengembangkan peternakan babi. NTT adalah provinsi dengan jumlah populasi babi terbesar di Indonesia (27,26% yaitu 2,4 juta ekor dari total populasi babi nasional yang berjumlah 8.922.654 ekor di 2019).

Dari sisi perikanan, menurut Ansy lema, NTT perlu mengembangkan ikan, rumput laut, dan garam.

Karena itu, Ansy Lema, menekankan bahwa RUU Provinsi NTT harus menjadi bentuk perlindungan, sekaligus peningkatan kesejahteraan nelayan, petani, dan peternak,”

“RUU ini juga harus dapat memberikan solusi atas kemiskinan NTT,” Jelas politisi PDI Perjuangan itu.

News Feed