oleh

Asas Fictie Hukum dan Dilema Keadilan Masyarakat Pedesaan

Oleh : Peter Galis Antong
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Flores

Perkembangan zaman tentu akan mempengaruhi perkembangan hukum. Sampai dengan saat ini, terdapat banyak sekali produk hukum baik berupa undang-undang maupun peraturan daerah hingga peraturan desa, yang telah ditetapkan dan masih akan terus bertambah serta diperbaharui. Tentu saja banyak masyarakat terlebih masyarakat di pedesaan yang belum mengetahui substansi atau bahkan keberadaan dari produk hukum yang terus bertambah dan diperbarui tersebut.

Dalam ilmu hukum terdapat asas yang menganggap semua orang tanpa terkecuali mengetahui hukum yang dikenal sebagai Asas Fictie Hukum atau Fiksi Hukum. Fiksi Hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure) tanpa terkecuali. Dalam bahasa Latin dikenal pula adagium ignorantia jurist non excusat, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan. Seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu. Yang menjadi pertanyaan, kapan seseorang dianggap telah mengetahui adanya suatu hukum dan peraturan perundang-undangan?

Realita Penerapan Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan
Konteks kehidupan masyarakat pedesaan yang masih kental dengan adat istiadat yang sejatinya dihadapkan pada dualisme hukum yaitu antara hukum positif dan hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Lalu bagaimna akses antara kedua hukum tersebut di masyarakat pedesaan, tentu untuk akses hukum adat sangat jelas terakses dengan begitu cepat ke seluruh masyarakat adat, hal itu karena masyarakat adat tersebut berada dalam satu wilayah hukum adat yang kecil, sedangkan hukum positif atau hukum yang berlaku seluruh wilayah Indonesia cendrung lamban dan bahkan masyarakat pedesaan itu tidak tahu kalau hari ini ada Undang-Undang baru, hal itu terjadi karena minimnya sarana teknologi dan komunikasi untuk wilayah pedesaan.

Tentang kapan masyarakat pedesaan mengetahui tentang adanya hukum atau peraturan yang berlaku…? Jawabannya adalah “ketika masyarakat itu menjalani sanksi atau hukuman sebagai akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum”.Mereka tidak mengetahuinya sama sekali tentang suatu perbuatan itu telah dilarang oleh suatu undang-undang yang telah berlaku, tapi mereka akan tahu dan sadar kalau perbuatan itu dilarang ketika mereka ada di balik jeruji besi, sungguh ini suatu realita kehidupan masyarakat di pedesaan, mereka jarang mendapat sentuhan atau asupan ilmu hukum dari lembaga pemerintah atau dari pihak-pihak yang berkewajiban untuk itu.

Berlakunya asas fictie hukum
Berlakunya asas Fiksi Hukum adalah ketika syarat-syarat mutlak penerbitan peraturan perundang-undangan tersebut telah dipenuhi, sebagai contoh untuk berlakunya Undang-Undang (UU) adalah ketika diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Menteri / Sekretaris Negara. Tanggal mulai berlakunya suatu UU adalah berdasarkan tanggal yang ditentukan dalam UU itu sendiri. Jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam UU, maka UU itu mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam LN untuk Jawa dan Madura, dan untuk daerah daerah lainnya baru berlaku 100 hari setelah pengundangan dalam LN. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka setiap masyarakat sudah dianggap mengetahui peraturan atau undang-undang tersebut.

Negara Berlindung Dibalik Asas Fictie Hukum

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang yang vital terkait Asas Fictie Hukum dimana setiap orang atau masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dengan pernyataan tidak mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut dan berlakunya sejak saat peraturan tersebut dicatatkan dilembar Negara. Namun, dalam praktek kehidupan sehari-hari seringkali muncul permasalahan yang diakibatkan masih banyak warga masyarakat terutama di pedesaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan karena ketidaktahuannya perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Contoh ilustrasi dari ketidaktahuan hukum masyarakat:

1. Seorang pengendara motor diberhentikan dan dikenakan sanksi oleh polisi di tengah perjalanan menuju kantornya karena tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Pengendara tersebut mengaku tidak mengetahui adanya peraturan yang mewajibkan menyalakan lampu utama pada siang hari. Dengan mendasari pada Fiksi Hukum, tentu saja pengendara motor tersebut tetap dikenakan sanksi karena tidak menyalakan lampu utama pada siang hari yaitu pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berdasarkan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

2. Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan memberikan komentar “Comment” pada unggahan seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga :   Tantangan dan Peluang Bonus Demografi Bagi Masyarakat NTT

3. Contoh sederhanaya lagi seperti kasus hukum yang dialami oleh Nenek Minah yang dihukum karena mencuri 3 buah kakao di kebun Milik PT tempat dia bekerja. Kemudian juga ada guru yang ditahan karena mencubit muridnya di sekolah.

Dari contoh kasus hukum diatas tentu pada dasarnya bahwa para pelaku tidak tahu kalau perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan bagi pelanggarnya akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Fiksi hukum sejatinya membawa konsekwensi bagi Pemerintah. Setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat. Kalau masyarakat melanggar hukum lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah. Namun prakteknya dalam keadaan ketidaktahuan hukum ditengah masyarakat tidaklah menjadi suatu alasan untuk tidak dituntut,dalam hal ini Negara telah berlindung dibalik asa fictie hukum.

Perlu kita ketahui bahawa hukum yang berlaku di Indonesia hari ini merupakan hukum hasil adopsi hukum Belanda termasuk penerapan asas-asas hukum didalamnya. Asas fictie hukum yang diberlakukan Belanda di Indonesia pada saat penjajahannya merupakan upaya paksa dari Negara penjajah tersebut untuk menguasai Indonesia. Dalam bidang keperdataan Belanda menerapkan asas domein verklaring yang artinya bahwa “tanah masyarakat yang tidak dapat dibuktikan dengan surat maka secara otomatis tanah tersebut akan menjadi milik pemerintah (Belanda).

Jelas pada saat itu tanah milik masyarakat masih melekat sistem hak milik menurut hukum adat masing-masing daerah yang mana tidak adat bukti tertulis atau bukti surat. Tujuan diberlakukannya asas tersebut oleh Belanda adalah untuk menguasai tanah masyarakat yang selanjutnya untuk usaha perkebunan Belanda di Indonessia.

Sebagai sebuah asas yang dianggap taken for granted dari sistem hukum Indonesia kolonial (Hindia-Belanda), fiksi hukum seyogyanya ditinjau kembali. Implementasinya di negara kesatuan dengan berjuta-juta pulau seperti Indonesia sudah semestinya segera ditelaah secara kritis. Sebagai sebuah instrumen kebijakan, hukum harus memenuhi tiga segi demi efektivitas pengimplementasiannya.

Pertama, filosofis. Hukum yang diterapkan mesti berada dalam koridor cita hukum (rechtsidee) negara, yakni Pancasila. Pancasila mesti menjadi norma dasar (grundnorm) yang melandasi segala norma yuridis negara. Esensi Pancasila yang terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial mesti bisa diekstraksi-formulasikan ke norma-norma kehidupan

Kedua, yuridis. Setelah cita hukum dirumuskan, kesemuanya wajib dijabar-wujudkan dalam instrumen normatif hukum. Instrumen normatif semacam Undang-undang Dasar (UUD), Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan lainnya menjadi wujud representasi, interpretasi, dan implementasi atas Pancasila.

Ketiga, sosiologis. Segi ini meniscayakan bahwa segala norma, ketika diejawantahkan secara teknis dalam peraturan perundang-undangan, seyogyanya tidak melawan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Masyarakat menjadi titik-tolak, sarana, sekaligus tujuan hukum. Keberlakuan hukum, dengan demikian, tak akan terlepas dari masyarakat sebagai sasaran akhirnya.

Kita harus mampu mengkritisi setiap persoalan, contohnya dalam persoalan hukum sekarang ini yang menurut hemat penulis, perlunya merekonstruksi kembali hukum kita, harus benar-benar berdasarkan cita-cita luhur bangsa tentang keadilan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara perlunya diberlakukannya sas publisitas atas pemberlakuan Undang-undang di Negara tercinta ini.

Asas Publisitas
Asas fiksi hukum telah menafikan segi sosiologis dari hukum itu sendiri. Rakyat dianggap mengetahui segala peraturan yang dibikin negara. Negara tak berkewajiban melakukan upaya untuk menyuluhi instrumen yuridis yang diterbitkannya. Kewajiban untuk mempublikasikan peraturan ke sebanyak mungkin warga negara dengan sendirinya gugur tatkala Pemerintah secara resmi menempatkannya dalam LembaranNegara.

Asas fiksi hukum yang kini berlaku mesti segera diganti atau harus disertakan dengan asas publisitas, dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki akses dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas menunjukkan, adalah kewajiban pemerintah untuk memublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum, agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara tegas asas publisitas. Pemerintah harus berupaya untuk menyebarkan setiap produk perundang-undangan kepada masyarakat dan tidak serta-merta mengandalkan asas fiksi hukum untuk memastikan keberlakuan hukum.
Budaya hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari intensitas disseminasi dan penyuluhan yang dilakukan para penyelenggara negara kepada masyarakat. Setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan penyuluhan hukum sebagai bagian dari proses edukasi dan pembudayaan hukum. Dengan kata lain, fiksi hukum harus didukung dengan sosialisasi hukum secara memadai.

.

Komentar

News Feed