oleh

Dinas P3A Kabupaten Manggarai Bersama WVI Gelar Kegiatan Pelatihan Konvensi Hak Anak

Manggarai, SwaraNTT.Net – Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Manggarai bekerja sama dengan WVI menggelar kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak yang berlangsung di Aula Spring Hill Kamis – Jumat (08-09/12/2022).

Kegiatan tersebut melibatkan 50 orang peserta, dari berbagai organisasi dan instansi di Kabupaten Manggarai.

Adapun hal-hal yang di bahas dalam kegiatan tersebut dinataranya adalah pengertian tentang konvensi Hak Anak, Mengatur Hak Sipil anak, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta memfasilitasi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak serta menjelaskan tentang klaster dari Hak Anak.

Dalam sesi diskusi peserta dibagi dalam 6 kelompok, masing-masing kelompok menganalisa UU yang mengatur tentang hak-hak anak, selanjutnya dipresentasikan.

Kepala Dinas P3A Silvanus Hadir dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan Tujuan dari kegiatan pelatihan tersebut adalah untuk mengingatkan kepada semua tentang prinsip-prinsip pengakuan dan martabat yang melekat pada anak-anak yang berlandaskan kemerdekaan keadilan dan perdamaian.

Lebih lanjut kata Kadis Silvanus juga untuk mencegah tindakan diskriminasi pada anak. Sehingga Dia berharap dari kegiatan pelatihan konvensi Hak Anak tersebut bisa terwujud hak-hak anak melalui sekolah, rumah / keluarga dan masyarakat, sehingga terlahir anak-anak yang cerdas, ceria, sehat dan berakhlak mulia.

“semua kita berharap dari pelatihan ini, bisa melahirkan kesadaran bahwa sangat penting bagi kita untuk mengakui apa yang menjadi hak anak, baik itu dari sekolah misalnya berhak mendapatkan pendidikan, juga mereka berhak untuk menyampaikan pendapat” katanya.

“pengakuan terhadap hak-hak anak akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan phsikologinya, sehingga pertumbuhannya juga positif, cerdas, ceria, sehat, dan berakhlak mulia, nah disini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan semuanya, tetapi butuh kerja sama, kolaborasi semua pihak” tutupnya.

Sementara itu Narasumber kegiatan Dr. Hamid Patilima, S. Krim, M. SI.P dalam materinya menjelaskan Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Baca Juga :   RSUD Ruteng Kembali Mengisolasi Satu Orang PDP

Ini kata Dia disepakati oleh negara di dunia pada tahun 1989 dan Indonesia mengakses KHA pada tahun 1990, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Pengakuan Hak Anak kata Dia dengan cara tidak melakukan kekerasan terhadap anak, yaitu tidak mengeluarkan kata-kata kasar terhadap anak. Tidak boleh merendahkan martabat manusia terlebih khusus anak-anak. Konvensi Hak Anak di Indonesia kata Hamid dilakukan pada tanggal 25 Agustus 1990, melalui kepres nomor 36 tahun 1990 dan termaktub UU nomor 33 tentang HAM 1999.

“kapan konvensi hak anak di Indonesia, yaitu tanggal 25 Agustus tahun 1990,melalui kepres nomor 36 tahun 1990”, ujar Hamid.

Lebih lanjut Dr. Hamid menjelaskan, terkait dengan hak anak ini, setiap orang wajib memberikan ruang untuk mereka, memberikan fasilitas, kenyamanan, keamanan serta keselamatan, sehingga anak-anak akan tumbub menjadi generasi yang kuat serta bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal.