oleh

Dinkes Manggarai Gelar Bimtek Bagi Pengelola Fasilitas Kefarmasian

Manggarai, SwaraNTT.Net – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggelar kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi petugas pengelola fasilitas kefarmasian, berlangsung di Aula Dinkes Manggarai, pada Selasa (30/08/2022).

Ditemui media ini di ruang kerjanya, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Manggarai, Theresia N. A. Gandi, mengatakan bimtek tersebut berlangsung selama dua hari sejak 29-30 Agustus 2022, yang dihadiri 50 petugas pengelola kefarmasian dari 25 Puskesmas se-Kabupaten Manggarai.

“Peserta yang hadir dalam kegiatan bimtek tersebut para Apoteker dan asisten Apoteker, sebagai pengelola kefarmasian di tingkat Puskesmas,” jelas Kabid SDK Theresia.

Tujuan dari bimtek tehadap pengelola fasilitas kefarmasian jelas Kabid Theresia, adalah meningkatkan pemahaman dan kompetensi teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian mengenai management pengelola sarana farmasi yang sesuai dengan standar kefarmasian sehingga menghasilkan mutu pelayanan yang baik.

Kabid Theresia, juga menerangkan sumber daya manusia kesehatan yang bergerak dalam pelayanan khususnya pada fasilitas pelayanan kefarmasian berperan penting untuk menyediakan dan memberikan sediaan farmasi (obat) yang bermutu karena fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan muara peredaran sediaan farmasi yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat (pasien).

Ia juga menjelaskan, Apoteker sebagai pengelola obat di setiap Puskesmas menjadi tanggung jawab penuh terkait sediaan farmasi. Sedangkan pengelola program mengikuti standar pelayanan yang sudah ditentukan.

Dalam bimtek tersebut jelas Kabid Theresia, pengelola fasilitas kefarmasian di setiap Puskesmas harus membuat perencanaan yang baik.

Baca Juga :   Anggota DPRD Manggarai Kartianus Durun Tampung Aspirasi Masyarakat Desa Kajong Melalui Reses

Kepada seluruh petugas pengelola kefarmasian, Kabid Theresia, menegaskan agar penetapan formularium obat harus sesuai dengan ketersediaan obat yang ada.

“Yang berhak mengeluarkan resep itu dokter, minimal dokter harus pegang cek list ketersediaan obat dari pengelola kefarmasian,” terangnya.

Ia juga berharap dengan penerapan formularium obat dalam pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas, maka akan tercapai pelayanan kesehatan yang optimal melalui penggunaan obat yang rasional, sehingga pasien akan mendapatkan obat yang tepat, berkhasiat, bermutu, aman dan terjangkau.