oleh

Dramaturgi Politik Menuju Pemilukada

-OPINI-1.160 views

Oleh: Florianus Jefrinus Dian

Mahasiswa STFK Ledalero, Tinggal di Ritapiret

==================================

Hiruk pikuk persiapan pemilukada serentak sudah terasa panas. Agenda-agenda politik sudah meluncur deras, baik visi maupun misi. Baliho-baliho, kampanye politik di media sosial pun nyata sudah bertebaran. Itu artinya masyarakat berhadapan dengan narasi pertarungan visi-misi. Bagi politisi populis-progresif dan memiliki visi-misi yang baik, tentu mendapat perhatian serius dari rakyat.

Bagi rakyat, menebar visi-misi berarti mewujudkannya ketika duduk di kursi pemerintahan. Kenyataannya, di beberapa daerah janji-janji politik itu tidak terealisasi dengan baik oleh kekuasaan. Ada cerita pembangunan yang kurang ramah terhadap rakyat, kerusakan lingkungan, proyek mangkrak, jalan hancur, irigasi mubazir dll.. Cerita-cerita ini mengindikasikan bahwa janji politik itu seringkali sulit dieksekusi. Artinya kekuasaan gagal dalam pembangunan.

Selain pembangunan, reformasi birokrasi tidak dijalankan dengan baik. Terdapat kepincangan dalam mengelola kekuasaan sehingga tampak ada permainan politik dalam menentukan jabatan. Mutasi jabatan yang massif, terstruktur dan sistematis menjelang pemilukada sudah menjadi rahasia umum. Asas meritokrasi hanyalah teori yang berseliweran di buku. Tujuannya jelas yaitu membangun jaring-jaring serta basis dukungan, dari hulu sampai hilir. Inilah wajah politik yang perlu dievaluasi. Segala sesuatu selalu diinstruksi oleh politik.

Panorama pencitraan semakin kuat dan disusun secara canggih. Di beberapa  media misalnya, penciptaan panggung politik sudah dibungkus dengan narasi-narasi “prestasi” politis elit. Kita acungkan jempol untuk “prestasi-prestasi” itu. Sisi lain, ada sinyal kuat upaya elit untuk meredam rapor merah selama kekuasaan. Tidak diberitakan berbagai kagagalan elit di media massa. Mengapa demikian? Karena kegagalan seringkali “membunuh” dan menurunkan elektabilitas. Bagi Kenneth Duva Burke model seperti itu disebut dramatisme. Elit politik sedang berkamuflase dan bermain pentas di atas panggung. Tujuannya ialah menciptakan kekaguman dan keterkejutan bagi masyarakat.

Dramaturgi

Sejalan dengan itu, Erving Goffman mengemukakan konsep dramaturgi. Dramaturgi Goffman menekankan bahwa tindakan sosial seseorang merupakan rentetan pertunjukan drama dalam sebuah pentas. Dramaturgi dalam ranah  sosiologi sering menitikberatkan pada pengalaman kehidupan sehari-hari. Erving Goffman lalu menarik tindakan sosial sehari-hari sebagai pertunjukan teatrikal (Mulyana, 1999:87).  Melalui teori dramaturgi, Goffman menggambarkan  manusia dalam kehidupan nyata dengan para pemain atau pemeran di atas panggung. Peran manusia ialah memainkan suatu bentuk citra atau bayangan. Tujuan pertunjukan adalah untuk membuat publik percaya terhadap apa yang disajikan.

Menurut Goffman, setiap individu membuat keputusan untuk mempresentasikan dirinya melalui pengelolaan kesan dan melanjutkan pertunjukannya untuk memastikan bahwa citra atau bayangan tersebut mendapat pengaruh. Aspek penting teori dramaturgi dalam konteks komunikasi adalah konsep publik, hubungan antara individu dengan publik. Dalam teori dramaturgi terdapat dua esensi yaitu konsep front stage dan back stage. Dalam interaksi tatap muka, kedua konsep ini saling terhubung satu sama lain, tetapi berada pada dua wilayah yang berbeda.

Pertama, depan panggung atau front stage. Setiap pertunjukkan, publik menangkap dan memberikan penilaian terhadap aktor berdasarkan berbagai petunjuk atau kriteria normatif. Berdasarkan penilaian itulah kita memperlakukan orang lain atau sebaliknya. Dengan kata lain, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka secara sengaja kita menampilkan diri sebagaimana yang diinginkan. Kedua, belakang panggung atau back stage. Panggung belakang selalu berkaitan dengan panggung depan. Panggung belakang ialah tempat menampilkan diri apa adanya. Ketika pertunjukan telah selesai, aktor kembali ke panggung belakang dan merasa lega bahwa berbagai tindakan yang ditampilkan di atas panggung telah secara bebas diekspresikan.

Politik

Sebagaimana drama, politik tidak lain merupakan panggung sandiwara, tempat banyak aktor bermain. Dalam politik seorang aktor akan beramin di panggung depan dan belakang sekaligus. Kadang-kadang panggung depan tidak selalu menggambarkan panggung belakang. Muatan politik pencitraan panggung depan sangat kuat. Demikian juga panggung belakang yang penuh dengan intrik dan skenario politik. Peran aktor politik di panggung depan selalu ditentukan oleh orang-orang di balik layar.

Memang panggung politik selalu menghendaki setiap aktor untuk berkamuflase. Seringkali orang membangun cerita dan citra dengan gaya bahasa yang indah. Jalannya cerita selalu di-setting sedemikian rupa dalam semangat konspirasi. Dalam kaitan pilkada serentak, ada banyak rekayasa yang ditampilkan panggung depan. Berbagai pembanguan, proyek mangkrak, kerusakan lingkungan, jalan rusak, irigasi yang tidak pernah selesai, tidak akan ditampilkan pada panggung depan. Panggung politik selalu diisi dan dihiasai oleh bermacam-macam “prestasi”. Kegagalan seringkali di-crop demi meningkatkan elektabilitas dan keterpilihan.

Padahal, masyarakat menginginkan antara panggung depan dan panggung belakang selalu tampil secara otentik. Jangan ada dusta antara elit dan masyarakat. Jangan ada konspirasi yang kurang sehat antara tampilan depan dan belakang. Politik itu selalu berurusan dengan kebaikan bersama. Politik menghendaki agar setiap elit tampil secara otentik. Dan politik menurut  Aristoteles dimaknai sebagai medan yang agung. Disebut agung karena kedudukannya yang mulia, merangkum seluruh aspek kehidupan  manusia (Riyanto, 2011:36).

Pelajaran untuk Masyarakat

Maka, jelang pemilukada sebaiknya masyarakat membuat skenario politik untuk lawan elit yang gagal dalam pemerintahan. Kini saatnya kesadaran kritis itu tumbuh dalam rangka menghindari persilangan kepentingan di tingkat elit. Setiap visi-misi itu diverifikasi dan diuji dalam ruang dialektika. Kita berharap visi-misi itu menyentuh kebutuhan masyarakat. Di samping itu, masyarakat perlu merefleksikan birokrasi dan pembangunan yang telah lewat sebagai kriteria normatif dalam pilkada mendatang.  Eric Voegelin menekankan sikap reflektif itu selalu berintegrasi dalam sejarah manusia (Ibid., 2011:40). Sikap reflektif ini sangat penting dalam menentukan pemimpin politik. Untuk itu, hemat saya membaca politik jelang pemilukada harus dilihat dari sisi sejarah elit politik.

Pemilukada adalah jembatan sekaligus ajang untuk penentuan sejarah baru. Nasib rakyat selalu ditentukan oleh figur politik yang duduk dalam tampuk kekuasaan. Untuk mendapatkan figur yang bijaksana, pilihan rasional-kritis menjadi kriteria utama. Hindari diri dari kontaminasi rekayasa panggung depan sambil melihat secara jeli aktor-aktor di belakang panggung. Rekam jejak elit politik mesti diketahui secara baik. Kadang-kadang panggung depan mengelabui mata dan pikiran.

Lebih dari itu, masyarakat coba memilih pemimpin yang tampil realistis. Kita tidak sedang membutuhkan pemimpin yang bermain sandiwara di panggung politik. Depan layar dan masyarakat mereka berkoar-koar demi kebaikan umum. Tapi kebijakan-kebijakan cenderung kontra produktif. Karena itu, abaikan elit politik yang kurang bermasyarakat melalui pembangunan-pembangunannya. Kita berharap agar panggung politik itu diisi oleh orang yang loyal, realistis dan selalu menempati janjinya secara tuntas.

Baca Juga :   Asas Fictie Hukum dan Dilema Keadilan Masyarakat Pedesaan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed