oleh

Edy Rihi Sebut Fraksi Golkar Manggarai Tidak Menunjukkan Kelasnya Sebagai Partai Kaliber

Manggarai, SwaraNTT.Net – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Fraksi Hanura, Edison Rihi Mone, kritisi sejumlah anggota DPRD Fraksi Golkar Manggarai, pasalnya telah mengusulkan Hak Angket namun alpa saat sidang Paripurna Internal Hak Angket, yang digelar pada Senin 3 Oktober 2022 lalu.

Melalui sambungan telepon, pada Senin 3/10 malam, Edy Rihi, menyayangkan sikap 4 anggota DPRD dari partai Golkar selain Zakarias.

Politisi Hanura itu menyebutkan, Partai Golkar selama ini saya selalu hormati dalam setiap paripurna, hari ini mereka tidak menunjukkan kelasnya, sehingga cukup disayangkan.

Baca Juga: Golkar Tak Hadir Paripurna HA, Edy Rihi: Ini Ejakulasi Dini Tanpa Hasil

Secara etika, jelas Edy Rihi, mereka yang mendalilkan maka mereka harus membuktikan dalil itu, sehingga rakyat tereduksi betul bahwa angket yang dilakukan memenuhi kriteria.

Secara tatib menurut Edy Rihi, fraksi Golkar telah melanggar, karena telah menyurati lembaga DPRD secara resmi dan Ketua DPRD Manggarai, Matias Masir sudah mendisposisikan, namun dengan gampangnya mereka tidak hadir.

Menurut Edy Rihi, Partai Golkar telah melanggar, dan Partai Golkar sedang melecehkan lembaga Dewan dan melecehkan dirinya sendiri.

Hari ini Partai Golkar tidak menunjukkan kelasnya sebagai partai yang kaliber.

“Saya mau katakan, saat ini kita dan masyarakat Manggarai sedang di prank oleh Fraksi Golkar, tak hanya itu Pemerintah Kabupaten Manggarai sedang di prank sama fraksi Golkar,” sebut anggota DPRD asal Satar Mese itu.

Baca Juga: Ketua DPRD Manggarai Kecewa Dengan Fraksi Partai Golkar

Menurut Edy Rihi, seolah-olah yang diperjuangkan oleh Fraksi Golkar Manggarai, sedang mengestafetkan suara masyarakat Manggarai, ternyata mereka sedang mempermainkan kita semua.

Terkait Pelanggaran

Dikatakan Edy Rihi, dirinya tidak menemukan ada pelanggaran undang-undang dan cacat hukum dalam setiap keputusan yang diambil oleh Bupati Manggarai, yang merugikan kepentingan umum.

Meng-angketkan Bupati dan Wakil Bupati sebagai penyelenggaraan negara itu adalah perintah undang-undang.

Dirinya juga mengatakan, Hak Angket itu jangan dibuat main-main, karena defenisi angket itu sangat luar biasa.

“Jangan gatal di kaki garuk di kepala, ini ejakulasi dini tanpa hasil,”

Ditanya, apakah kasus ini dipolitisasi?, anggota DPRD Edy Rihi, mengatakan apakah ada bukti atau setidak-tidaknya nama Bupati Manggarai disebutkan?.

Baca Juga :   Thabis 6 Imam OFM Di Ruteng, Ini Pesan Uskup Silvester

Menurut Edy Rihi, ini hanya momentum politik saja, karena menjelang tahun 2023 sudah masuk tahun politik.

Semua orang memanfaatkan semua moment untuk berekspresi, kebetulan seksi saja ketika orang berbicara ibu Bupati, karena berita menarik.

Disetiap paripurna, sebut Edy Rihi, dirinya sering mengatakan, bahwa hal ini merupakan penghakiman terhadap Bupati dan ibu Bupati, sementara mereka tidak buat apa-apa.

“Bahkan nama mereka sering disebut dan di catut, malah mereka adalah korban dari perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Sampai saat ini, tegas Edy Rihi, nama Bupati Manggarai, tidak disebutkan, apakah sebagai saksi, apakah sebagai terlapor atau seorang yang dimintai klarifikasi oleh aparat penegak hukum?.

“Sampai pada detik ini, Bupati Manggarai, tidak pada posisi itu,” tegas Edy Rihi.

Kemudian ada nama istri Bupati Manggarai, yang disebutkan, Edy Rihi, menyebutkan setiap hukum orang yang disebutkan namanya tidak ada salahnya ketika aparat penegak hukum memintai klarifikasi.

“Inikan masih klarifikasi dan istri Bupati Manggarai masih orang yang merdeka kok, bukan sebagai terlapor, hanya karena namanya disebut makanya dipanggil oleh Polisi, apakah benar atau tidak, kan begitu,” beber anggota DPRD Edy Rihi.

Sambung Edy Rihi, persoalan ini harus melihat dari dua sisi secara fair, Bupati berdiri dengan posisinya sendiri dan ibu Bupati harus dilihat dari relnya tersendiri.

Media ini telah menghubungi Ketua DPC Partai Golkar Manggarai, Yoakhim Jehati, terkait alasan empat orang anggota DPRD yang tidak hadir saat Paripurna Hak Angket, yang telah diagendakan pada Senin 3/10, oleh ketua DPRD Manggarai, Matias Masir, namun belum direspon.