oleh

Fraksi PKB DPRD Kabupaten Manggarai, Soroti Program Kampung KB

Manggarai, SwaraNTT.Net – Fraksi PKB DPRD Kabupaten Manggarai menyoroti program Kampung KB yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2KBP3A/BKKBN) Kabupaten Manggarai.

Pada sidang Dewan Jumat (16/07/2020) berdasarkan penjelasan pemerintah mengatakan, penyerapan anggaran dari program kampung KB ini sudah mencapai 90 persen lebih.

Tetapi Fraksi PKB DPRD Kabupaten Manggarai mempertanyakan keberhasilan dari serapan anggaran tersebut. Pasalnya dampak dari programnya hingga saat ini belum terlihat.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Manggarai, Kosmas Banggut kepada SwaraNtt.Net Kamis, (23/07/2020) di sekretariat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tenda Ruteng.

Lebih lanjut Anggota Dewan yang juga Ketua DPC PKB Manggarai ini mengatakan, semestinya serapan anggaran harus diikuti dengan keberhasilan program. Karena menurutnya serapan anggaran 90 persen lebih itu menunjukan keberhasilan yang sangat luar biasa.

“Yang kita pertanyakan, saat ini dampak dari program Kampung KB itu apa, semestinya juga programnya harus kelihatan hasilnya, dengan serapan anggaran 90 persen lebih itu. Tetapi kalau serapan anggaran besar, sementara hasilnya tidak kelihatan, ya patut kita pertanyakan. Karena sudah dibahas di Dewan maka Fraksi PKB, akan mengevaluasi terhadap program ini,karena kita ragu,apakah dilaksanakan secara benar atau tidak” kata Kosmas.

“Kita juga sudah minta data kepada pemerintah terkait dengan program kampung KB ini,tetapi hingga saat ini kita belum terima” katanya.

Hal senada juga disampaikan anggota Dewan lain Kartianus Durun. Anggota dewan ini mengatakan dengan dana yang cukup besar yaitu Rp 3 milir lebih programnya harus dievaluasi.

“sudah bagus dari serapan anggarannya yaitu 90%, ada juga yang sudah 100%, tetapi apakah hasilnya juga sudah sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, apalagi anggarannya itu gelondongan, ini menjadi catatan penting bagi Fraksi PKB” tegas Kartianus.

Sementara itu Anggota Dewan Krispinus Jehata mengatakan bahwa, persoalan kampung KB sudah sering diangkat di sidang paripurna dan sidang komisi DPRD Kabupaten Manggarai.

“ini soal sudah sering diangkat, baik di sidang komisi maupun paripurna, berarti ada yang tidak beres” ungkapnya.

Untuk diketahui berdasarkan data yang dihimpun media ini, Kampung Keluarga Berencana (KB) dicanangkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016 lalu. Secara umum, tujuan dibentuknya Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
(KKBPK), serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Baca Juga :   Pekerjaan Lapen Berkualitas Buruk, Masyarakat Desa Lenda Minta Keseriusan Dinas PU Kabupaten Manggarai

Adapun Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori yaitu:
(1) Kumuh
(2) Pesisir
(3) Daerah Aliran Sungai (DAS)
(4) Bantaran Kereta Api
(5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan)
(6) Terpencil
(7) Perbatasan
(8) Kawasan Industri
(9) Kawasan Wisata
(10) Padat Penduduk

Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada Kampung KB selain keluarga, PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang memiliki lansia.

Sedangkan sasaran sektoral disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing yang pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta kader pembangunan lainnya.

Penulis : Silve

News Feed