Uskup Sipri juga menyatakan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam memberikan masukan kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah sangatlah penting.
Kritik yang dimaksudnya kata dia, bukan untuk memecah belah, melainkan bagian dari usaha bersama untuk membangun masyarakat secara umum.
“Kami senang karena Bapak Gubernur datang menyampaikan berbagai program pembangunan. Sebagai tokoh agama, kami tentu akan memberikan pandangan-pandangan moral dan etis, agar proses pembangunan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” tuturnya.
Hal serupa juga pernah disampaikan Uskup Sipri saat mengahdiri kegiatan Tahunan Pastoral Ekologi Pastoral, di Gereja Paroki Imakulata Wae Kajong, Reok Barat, pada 2024 lalu.
Disebutkan Uskup Sipri, perlu diingat bahwa Gereja itu merupakan bagian dari negara. Gereja kata dia hanya memberikan pilar-pilar dan memposisikan nilai-nilai, “Nilai itu adalah nilai, bukan karena kepentingan dan transaksional”.
“Ingat, gereja itu bagian dari negara. Apa yang menjadi kebijakan negara dalam arti tententu kalau itu menyimpang dari kepentingan masyarakat kita di depan tetapi sepantas bagaimana menegakkan dan memposisikan nilai-nilai,” terang Uskup Sipri Hormat, kepada Swara Net.
