oleh

Harapan untuk Elit Katolik

-OPINI-1.733 views

Oleh: Florianus Jefrinus Dain

Tinggal di Nggalak, Reok Barat, Manggarai.

===================================

Setelah pelantikan DPR RI dan DPRD beberapa waktu yang lalu, masyarakat tentunya memiliki harapan besar akan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Masyarakat berharap agar keterwakilan elit-elit itu mampu menyalurkan aspirasi demi kepentingan umum. Untuk itu, politik mesti didefinisikan sebagai ruang bersama dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek politik. Ruang itu adalah dialektika di mana disusun gagasan, ide, dijalankan misi untuk mereka yang tidak direpesentasikan suaranya dalam rezim yang telah lewat. Melalui ruang inilah demos kembali menemukan eksistensinya dalam politik.

Hegemoni

Namun, belakangan ini, ruang bersama itu seringkali diisi oleh praktek “superioritas posisional” yang dipadukan dengan pendisiplinan cara berpikir masyarakat. Bagian terpenting dari “superioritas posisional” adalah hegemoni dan dominasi pengetahuan yang membentuk rasionalitas instrumental. Demos dilihat sebagai objek pendisiplinan. Pengetahuan itu diekstraksi dan didistribusikan untuk melumpuhkan kesadaran kirtis. Seringkali ditampilkan pendekatan-pendekatan epistemik terhadap masyarakat yang terpinggirkan. Hal ini mirip dengan cara kerja penjajah dalam membangun wacana dan hegemoni terhadap negara jajahan.

Kajian-kajian tentang kemiskinan, ketidakadilan dipaparkan kepada publik sebagai prestasi besar serentak mendongkrak prestise elit politik. Memang satu sisi merupakan bentuk inventarisasi data lapangan secara kuantitatif masyarakat. Sisi lain, kajian-kajian itu hanya menghasilkan apa yang dinamakan Gayatry Spivak sebagai “kekerasan epistemik” kalau tanpa sebuah solusi yang nyata dan konstruktif. Pembentukan wacana semacam ini hanya menambah beban masyarakat. Akhirnya masyarakat menelan pil opium, yang mengikirs kesadaran kritis. Mereka dilindas dengan produk dominasi pengetahuan-pengetahuan, tanpa suatu transformasi menuju subjek politik. Artinya masyarakat sedang diobjektivikasi sebagaimana konsep Michel Foucault.

            Objektivikasi subjek berarti adanya pereduksian subjek menjadi objek pendisiplinan dalam kajian-kajian epistemik, lalu lupa solusi konkret terhadap ketimpangan sosial masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat hanya dijadikan objek politik, tanpa keterlibatan penuh dalam dialektika kebaikan bersama. Yang dirasakan masyarakat ialah hadirnya elit-elit politik dalam wacana-wacana diskursus elitis yang melihat realitas dari kaca mata penelitian, minim kerja praksis. Hasilnya kebijakan dan pembangunan cenderung dipaksakan, hingga tersingkirnya masyarakat lemah. Padahal, kebijakan pembangunan itu mesti berakar dan bertitik tolak dari kenyataan sosial masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak sedang membangun resistensi atau anti-intelektualisme. Namun, sering kali ketaatan pada asas-asas akademik membuat elit-elit politik tinggal dalam menara gading pengetahuan. Akibatnya lupa daratan.

Lebih lanjut bahaya yang sering muncul dari praktek “superioritas posisional” ialah menguatnya pragmatisme dalam diri elit politik. Cita-cita bersama dicaplok oleh hasrat individualisme. Politik bukan lagi dilihat sebagai ruang bersama, melainkan hanya sebatas memenuhi kepentingan sebagian orang. Kehadiran dalam ruang bersama tidak lagi memperjuangkan ide, gagasan, dan misi, tetapi hanya melepas hasrat golongan.

Diskurus tentang kemiskinan, ketidakadilan, human trafficking, dan berbagai kepincangan sosial masyarakat hanya merupakan konsumsi intelektual yang bersifat elitis. Artinya kemiskinan, ketidakadilan, human trafficking yang diobral dalam ruang publik hanya bersifat wacana untuk menyedot perhatian masyarakat. Di balik kajian-kajian itu, terselip logika ekonomis yaitu mempolitisasi kenyataan-kenyataan sosial masyarakat demi keuntungan pribadi.

Spiritualitas Keterlibatan Otentik

            Oleh karena itu, hemat saya perlu dan mendesak elit-elit politik itu memaknai keterwakilannya dalam kekuasaan. Keterwakilan elit-elit politik dalam kekuasaan mesti mampu membongkar arsitektur politik yang cenderung hegemoni dan pragmatis. Salah satu harapan dan sorotan masyarakat ialah tentang keterwakilan elit Katolik.

            Soal keterwakilan elit-elit Katolik dalam kekuasaan saat ini, masyarakat mesti bangga dan memberikan apresiasi setinggi-tinngginya. Mereka adalah utusan masyarakat (Katolik) yang memberikan diri untuk memperjuangkan kepentingan umum. Pemikiran-pemikiran mereka tidak diragukan lagi. Namun, pertanyaan penting yang perlu dijawab ialah apakah keterwakilan elit-elit Katolik ini mampu melabrak kekuasaan yang cenderung apatis serentak berpihak kepada yang lemah?

Pertanyaan ini bertolak dari kenyataan bahwa ada segelintir elit Katolik baik nasional maupun lokal yang bermain dalam politik kotor. Ada beberapa pertunjukan yang memperlihatkan ketidakmampuan elit-elit Katolik dalam mengontrol  dua tegangan yaitu antara tunduk pada kepentingan umum dan kepentingan diri (baca:golongan). Satu pembacaan yang tidak berlebihan bahwa kecendrungan elit-elit Katolik terlalu loyal dengan kepentingan diri. Seringkali elit-elit Katolik itu dikooptasi oleh kepentingan oligarki, lupa pada mereka yang terpinggirkan.

Padahal masyarakat mengharapakan elit-elit Katolik untuk secara tegas memperlihatkan dirinya sebagai intelektual-intelektual organik yang mampu membangun peradaban politik yang sehat. Bukan saja tinggal dalam menara gading pengetahuan, melainkan juga mendarat dalam kehidupan nyata masyarakat. Maka hendaknya elit-elit Katolik itu dijiwai oleh semangat ke-Katolik-an dalam memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Katolik seperti integritas, kejujuran, pluralisme, keberpihakan pada yang kecil harus dijunjung tinggi. Nilai-nilai ini mesti diinstitusionalisasi dalam tindakan politik. Dengan demikian, masyarakat ditempatkan sebagai subjek politik.

Karena itu, menurut Spivak elit-elit politik itu mesti memposisikan diri sebagai intelektual yang secara strategis dan sungguh bekerja (Tuhiwai Smith, 2005:100). Mereka perlu membangun paradigma baru yaitu “dari pendekatan epistemologis ke kerangka kerja praksis”. Masyarakat saat ini membutuhkan dialektika dan misi keberpihakan dari elit. Artinya bahwa elit-elit Katolik mesti menyadari dirinya sebagai tangan kanan Yesus dalam membangun dunia. Gaya politik Yesus selalu mengedepankan solidaritas dengan kaum terpinggirkan. Agar terbukti keterlibatan otentik dengan lemah dan terpinggirkan,  elit-elit Katolik mesti meruntuhkan oposisi biner antara “kita” dan “mereka”.

Ada upaya keterlibatan otentik dengan menanggalkan prasangka-prasangka epistemologis, rasisme, dan berbagai identitas,  lalu masuk dalam pengalaman-pengalaman hidup masyarakat. Menurut Antonio Gramsci, elit Katolik perlu membangun kesadaran diri sebagai intelektual organik yang mampu “menyelam” ke dasar-dasar kehidupan masyarakat. Misalnya, salah satu elit Katolik nasional yang cukup mendapat perhatian kita dalam catatan sejarah ialah I. J. Kasimo. Perhatian dan muara perjuannganya ialah kaum lemah. Karena itu, politik mesti dimengerti sebagai panggilan suci serentak medium humanisasi dan deliberasi (Budi Kleden, 2012: 226).

Proses deliberasi ini akan menyempitkan jarak antara elit politik Katolik dengan masyarakat yang terpinggirkan. Keterlibatan aktif elit-elit Katolik akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang diluncurkan. Paus Benediktus XVI dalam ensikliknya Deus Caritas Est sangat menekankkan tugas sentral politik dalam membangun tatanan kehidupan yang adil. Ia mengharapkan sebuah kerja nyata dari negara dalam memberantas ketidakadilan, kemiskinan dan berbagai ketimpangan sosil-kemasyarakatan dengan meruntuhkan stuktur-sturktur penyebab. Dengan demikian, pembangunan-pembangunan itu bersifat humanis dan mampu memberdayakan masyarakat. Hanya dengan kemampuan “turun ke bawah” dan mengidentifikasi diri sebagai kaum tertindas, elit-elit Katolik dengan mudah menyalurkan kue pembangunan yang tepat sasar.

Baca Juga :   Pentingnya Pemuda Dalam Ruang Politik

Komentar

News Feed