oleh

Hari Buruh dan Ketar Ketir PHK

Oleh : Kunto Wisnu Aji, SH

Praktisi Hukum

Biasanya, menginjak tanggal 1 Mei sorak sorai para buruh dan serikat buruh bersatu padu turun di jalanan. Aksi tersebut semata-mata agar eksistensi dan hak-hak buruh senantiasa dipandang. Bahwa buruh juga selaku pihak yang berpengaruh dalam bergulirnya roda perekonomian. Namun, kondisi saat ini, membuat aksi-aksi persatuan dari para buruh tampak nihil.

Coronavirus telah membuat status dari buruh beralih menjadi pengangguran. Dalam guyonan bahasa jawa, para buruh yang ter-PHK menamai dirinya berstatus ODP (Ora Duwe Penghasilan/tidak punya penghasilan). Ketika perekonomian sedang merosot, nasib kesejahteraan buruh pun ketar-ketir di ujung tanduk.

Ketar-ketir itu hadir di kala banyak perusahaan yang menghentikan sementara produksinya. Seolah nasib buruh tak menentu. Penghentian itu berdampak pada eksistensi para buruh yang ter-PHK. Pandemi Coronavirus semakin menjadi-jadi seiring Pemerintah Pusat melalui Presiden menetapkan Kepres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus. Dampaknya dapat dikategorikan sebagai effect domino yang mewabah dalam sendi-sendi kehidupan, tidak hanya soal darurat kesehatan dan darurat ekonomi, namun juga melebatnya darurat PHK.

Kelamahan Hukum Perburuhan
Tidak dipungkiri adanya PHK besar-besaran dimungkinkan membawa konsekuensi hukum di kemudian hari. Hak buruh untuk melakukan upaya hukum gara-gara diPHK diakomodir dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial. Sengketa perselisihan PHK menjadi salah satu objek yang dapat bermuara ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bisa jadi setelah, atau bahkan saat masih dalam situasi Coronavirus ini sangat dimungkinkan terjadi gugatan oleh buruh yang terkena PHK.

Dari sisi kalangan pengusaha, tentu beban menghidupi ribuan buruh juga bukan persoalan yang ringan, dalam situasi perekonomian yang sedang merosot, para pengusaha merasakan nafas yang megap-megap. Omset yang menurun drastis. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah PHK menjadi solusi tepat dalam hal situasi seperti ini? Tidakkah ada cara lain yang bisa menyejukkan kedua belah pihak?

Kelemahan hukum perburuhan di Indonesia terletak pada status hubungan hukum. Di dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker), mengatur hubungan hukum buruh terbagi menjadi 2 (dua), yakni perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu (PKWTT). Namun problemnya, status buruh yang bekerja di Indonesia amat jarang sekali didasarkan pada perjanjian, entah itu PKWT atau PKWTT.

Baca Juga :   Asas Fictie Hukum dan Dilema Keadilan Masyarakat Pedesaan

Kebanyakan dari mereka hanyalah berstatus buruh harian lepas. Yang secara hak dan kewajiban minim akan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Buruh harian lepas sendiri tidak diatur eksplisit dalam UU Naker. Rentan bagi buruh harian lepas mendapat perlakukan semena-mena dengan hak-hak yang disepelekan. Termasuk lemah secara hukum terhadap jaminan hak-haknya akibat PHK Coronavirus.

Buruh berstatus harian lepas tidak memiliki legal standing yang kuat untuk mengajukan gugatan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial. Berbeda dengan yang berstatus PKWT atau PKWTT. Sangatlah lemah kedudukan hukum bagi buruh harian lepas, mereka kesulitan untuk mengajukan gugatan akibat PHK apabila hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 UU Naker tidak dipenuhi oleh perusahaan. Sehingga seharusnya, PHK bukanlah solusi. No work no pay kiranya bisa lebih membuat buruh merasa lebih lega dibandingkan harus terkena PHK.

Artinya, ketika nanti Coronavirus sudah reda, mereka dapat kembali bekerja, tanpa harus mencari pekerjaan baru lagi. Hemat penulis dari kondisi demikian, renungan dan rekomendasi bagi para legislator dan Presiden casu quo Kemenaker untuk menghapus keberadaan buruh harian lepas. Semua pekerja atau buruh di Indonesia harus dijamin dengan perjanjian tertulis, baik berupa PKWT atau PKWTT.

Dilema Kartu Prakerja
Langkah pemerintah ini tampaknya kurang disambut baik. Mencuat berbagai kritik terhadap kebijakan kartu pra kerja yang dulu digalakkan Jokowi ketika debat capres. Dalam konteks ramainya PHK, pra kerja dinilai terlampau prematur untuk dihadirkan, mengingat proses verifikasi penerima pra kerja juga secara acak dan tidak merata. Para buruh yang ter-PHK lebih menginginkan bantuan tunai dibandingkan dengan pelatihan kerja. Mengingat kebutuhan hidup yang harus terus dicukupi. Yang dibutuhkan para buruh korban PHK saat ini ialah pekerjaannya dapat kembali dan segera PDP (Pengen Duwe Penghasilan/ingin punya penghasilan lagi).

Admin/SN

Komentar

News Feed