oleh

Ini Tuntutan Mahasiswa Asal Sumba Barat Terkait Tapal Batas

-DAERAH-726 views

KUPANG, SwaraNTT.NETPernyataan sikap penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa asal Sumba Timur di ruangan rapat Komisi I dihadiri oleh anggota komisi V DPRD NTT , Selasa, 02/06/2019.

Aksi ini dilakukan oleh mahasiswa asal Sumba Barat karena keputusan Gubernur NTT tentang penetapan tapal batas daerah antara Desa Wetana dengan Desa Karang Indah tidak berdasarkan hasil kesepakatan antara Bupati Sumba Barat dengan Bupati Sumba Barat Daya saat melakukan peninjauan lokasi di Desa Karang Indah pada tanggal 20 Juni 2019.

Ini Tuntutan mahasiswa Asal Sumba Barat Dengan Anggota DPRD Komisi V NTT

Dasar sikap penolakan kami, terhadap keputusan sepihak yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur:

  1. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, SH. tidak konsisten terhadap penyataannya yang disampaikan dihadapan masyarakat umum Kabupaten Sumba Barat, bahwa pada Tanggal 11 Januari 2019 saat melakukan Kunjungan Kerja di PT. Mitra Niaga di Desa Wetana Kabupaten Sumba Barat, Gubernur menyatakan bahwa Desa Karang Indah masuk dalam wilayah admnistrasi Kabupaten Sumba Barat.

 

  1. Pada Tanggal 27 Februari 2019 melaksanakan rapat penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya yang dipimpin oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan dihadiri oleh Bupati Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, dengan kesepakatan sebagai berikut:

A. Batas administrasi pada sub segmen Karang Indah dengan Wetana (bagian selatan) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat  Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu berada di KALI POLA PARE;

B. Tanggal 06 Mei Tahun 2019 akan diadakan Penyerahan Desa Karang Indah beserta seluruh aset di dalamnya dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat; dan

C. Batas wilayah administrasi Pemerintah antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya tidak menghilangkan sejarah kepemilikan atas tanah/lahan baik dalam hak privat maupun hak komunial (adat) dan budaya orang Kodi di Kabupaten Sumba Barat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan keputusan sepihak yang dilakukan oleh Gubernur NTT  yang tidak sesuai dengan hasil kesepakata antara Bupati Sumba Barat dan Bupati Sumba Barat Daya, maka kami masyarakat Desa Wetana Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat, menolak keras keputusan sepihak yang dilakukan oleh Gubernur NTT tentang penetapan tapal batas daerah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya yang ditetapkan di Desa Karang Indah tanggal 20 Juni 2019.

Setalah mahasiswa asal Sumba Barat membacakan tuntutannya di depan Anggota DPRD Komisi V  Yang dipimpin langsung bapak Winston Rondo beserta anggota DPRD lainnya

Menurut Anggota DPRD NTT, Winston Rondo, yang menerima mahasiswa asal Sumba Barat mengatakan akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa sesuai mekanisme yang ada di DPRD NTT.

“Pasti akan kami tindak lanjuti, Kehadiran mahasiswa juga membuka mata bahwa tidak gampang selesaikan tapal batas, bukan hanya 2 menit atau 30 menit,” katanya.

Winston Rond0, menyayangkan apa yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan tapal batas, ternyata belum final dan tuntas, karena masih menyisakan masalah. Padahal disebutkan bahwa penyelesaian batas Sumba Barat dan Sumba Barat Daya hanya 2 menit.

“Kami berharap penyelesaian batas harus tuntas. Jangan hanya cepat, tapi harus libatkan dua belah pihak” Cetus Anggota DPRD Winston Rondo dihadapan mahasiswa asal Sumba Barat.

Melalui sambungan telepon, Umbu Bintang,  mantan Bupati Sumba Tengah pun angkat bicara terkait dengan keputusan Gubernur NTT,  Viktor Laiskodat.

Menurut Umbu Bintang, pendekatan yang dilakukan oleh Gubernur NTT kurang pas karena pendekatan kekuasaan tidak ada ruang untuk berdialog  dengan rakyat, rakyat harus diajak bicara tentang dirinya jangan orang lain yang membicarakan sekalipun itu pemerintah /pemimpin yang tidak menghayati karakter rakyat Gaura.

Jadi saran  Saya lanjut Mantan Bupati Sumba Tengah, libatkan rakyat Gaura dan rakyat Kodi karena sesungguhnya mereka bersaudara, libatkan mereka yang tau tentang pengelolan pemerintahan dan pembinaan/pelayanan masyarakat sebelum sumba barat mekar dan mereka yg menjadi penggagas pemekaran dan yang terpenting bicara atas dasar kejujuran dan mencari yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat.

Umbu Bintang menjelaskan, Orang yang tau tentang batas wilayah Gaura dan Kodi diantaranya Umbu Djima, mantan Bupati tahun 1990 sd 1995, Julianus Poteleba, Yance Tenabolo mantan camat Lamboya, M.U.Pawolung mantan camat Kodi, Umbu Sappi Pateduk/umbu bintang mantan kepala bappeda Sumba Barat dan Hengki Liyanto untuk menanyakan siapa yang menyerahkan tanah yang sekarang dipakai sebagai perkebunan kakao/coklat,  ucap Umbu Bintang.

Secara terpisah, Melkyanus Pote Hadi, salah satu tokoh muda asal Sumba Barat, berharap agar DPRD benar-benar membantu menyelesaikan ini, jika terjadi konflik horisontal  siapa yang bertanggung jawab? Tentu gubernur bertanggung jawab, karena memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, Ujarnya.

 

Baca Juga :   Jimur Siena Katrina Caleg Perempuan Pertama Asal Manggarai Timur Lolos DPRD Propinsi NTT

Penulis: MPH

 

Komentar

News Feed