oleh

Iuran BPJS Naik Lagi, Pembangkangan Putusan MA?

-OPINI-359 views

Oleh: Kunto Wisnu Aji, SH (Praktisi Hukum)

===============================

Mendekati akhir 2019, ramai menyoal terbitnya Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dalam Pasal 34 berisi kenaikan biaya iuran BPJS. Respon masyarakat yang dalam hal ini oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia melakukan judicial review Pasal 34 Perpres No. 75 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung RI (MA). Bak gayung bersambut, permohonan uji materil dikabulkan oleh MA yang tertuang dalam Putusan No. 7 P/HUM/2020 dengan mengurai pertimbangan hukum, bahwa Pasal 34 Perpres a quo secara spirit yuridis, sosiologis, dan filosofis bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Saat ini sedang santer-santernya menjadi sorotan, terkhusus bagi para ahli hukum di Indonesia. Belum sempat terlalu merasakan “sukma” Putusan MA No. 7 P/HUM/2020, (Yuniar Riza Hakiki, 2020), Presiden kembali menaikan iuran BPJS melalui penerbitan Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018. Masih dalam Pasal yang sama yakni Pasal 34, dijumpai kembali bahwa iuran BPJS naik 100 persen. Heran, aneh bin ajaib memang menghinggapi pikiran penulis, apa sebenarnya motif politic will yang digagas oleh Presiden tetap ngotot menaikan iuran BPJS. Di sisi lain, norma tersebut-kan sudah tidak digdaya dengan adanya Putusan MA No. 7 P/HUM/2020. Muncul pertanyaan apakah hal tersebut wujud pembangkangan Presiden terhadap putusan MA?

Beberapa poin penting pertimbangan hukum yang perlu digarisbawahi dari Putusan MA adalah pertama, negara berkewajiban dan bertanggungjawab atas penemuhan hak atas kesehatan yang mana hal tersebut menjadi hak asasi sebagai rechtside (vide: Pasal 28H ayat 1 dan 3 jo. Pasal 34 ayat 2 dan 3 UUD NRI 1945). Kedua, kenaikan iuran BPJS telah menggeser paradigma tanggung jawab negara untuk memenuhi hak atas kesehatan, menjadi beralih memberikan beban dan tekanan ekonomi warga negara, mengingat situasi ekonomi sedang lesu dan surut.

Masih pada pertimbangan MA, yang ketiga, kenaikan iuran BPJS melanggar asas-asas penyelenggaraan jaminan kesehatan dalam UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011. Keempat, kenaikan iuran BPJS telah mengecewakan masyarakat pada umumnya dinilai bertentangan dengan asas pengharapan yang layak.

Memperhatikan hal tersebut, hemat penulis, kiranya Putusan a quo telah padat dalam memenuhi rasa keadilan bahwa ternyata kemunculan Pasal 34 Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya, bahkan malah membebani. Sehingga patut untuk dibatalkan.

Baca Juga :   Tantangan dan Peluang Bonus Demografi Bagi Masyarakat NTT

Presiden Harus Taat

Norma Pasal 34 Perpres No. 75 Tahun 2019 telah dianulir oleh MA melalui Putusan MA No. 7 P/HUM/2020. Sehingga muncul pertanyaan, untuk apa Presiden kembali terbitkan Pasal yang sama dan membebani kantong rakyat? Bukankah harusnya Presiden tunduk pada Putusan Pengadilan? Secara konstitusional, MA selaku lembaga kekuasaan kehakiman yang menegakan hukum dan keadilan, yang salah satunya ditugasi untuk melakukan uji materil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga berlawanan dengan undang-undang. Dalam hal uji materil, putusan MA memiliki sifat yang final (tidak ada upaya hukum lain) dan mengikat umum. Tak lupa pula, hasil dari putusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara.

Dalam kaitannya membentuk Perpres, Presiden memiliki kekuasaan penuh memegang pemerintahan (Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945), namun penghormatan terhadap putusan pengadilan bagi Presiden hukumnya adalah wajib. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum. Hal ini perlu dikembalikan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan machtstaat yang menonjolkan kekuasaan. Sehingga legal effect-nya, siapapun harus tunduk pada putusan pengadilan, tidak terkecuali seorang Presiden. Dengan diketoknya palu hakim yang berbuah Putusan No. 7 P/HUM/2020, seharusnya Presiden tidak sepatutnya menaikan kembali iuran BPJS, apalagi dalam situasi ekonomi yang lagi awut-awutan tak menentu akibat pandemi Coronavirus ini.

Checks and Balances

Menyoal dalam situasi demikian, ada tawaran 2 (dua) solusi. Pertama dibutuhkan peran checks and balances DPR selaku wakil yang meneriakan keluhan rakyat. DPR memiliki kewenangan mengingatkan agar Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Terutama mengingatkan telah adanya Putusan MA yang bersifat final dan mengikat, telah inkrah menganulir Pasal kenaikan BPJS. Sehingga sudah tidak elok lagi bilamana Presiden masih ngotot untuk menaikan BPJS.

Kedua, apabila DPR tidak peka untuk mengingatkan Presiden, maka terpaksa rakyat harus kerja keras lagi untuk melakukan uji materil ke MA. Namun problemnya, jika oleh MA kembali dibatalkan, dan esok hari Presiden kembali tidak patuh dan ngotot menerbitkan Perpres lagi, maka jaminan perlindungan hak atas kesehatan rakyat yang wajib dipenuhi negara hanya menjadi drama yang bertubi-tubi tak berkesudahan dan tidak ada ujung kepastian hukumnya.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed