oleh

Ketika Advokasi Menjadi Provokasi

-OPINI-2.657 views

Oleh: Willy Grasias

Opini saya beberapa saat lalu, ramai diperbincangkan di jagat maya. Ada yang mengapresiasi, ada mengkritisi dengan sejuk, tapi ada juga yang cenderung mempersalahkan saya.

Saya tetap pada pendirian bahwa langkah JPIC adalah sebuah tindakan provokasi. JPIC dan para pembelanya boleh saja mengatakan bahwa langkah JPIC adalah sebuah advokasi. Masing-masing pihak silakan berpendapat. Waktu jualah akan membuktikan.

Di era demokrasi, tatkala rakyat kian terdidik, dan teknologi komunikasi sudah menembus batas wilayah, tiada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada hanky-panky yang bisa ditutup-tutupi. Semua terang-benderang.

Advokasi adalah sebuah tindakan mulia. Karena dalam advokasi ada pencerahaan, pembelaan, dan harapan yang diberikan.

Mencerahkan artinya memberikan pengetahuan, pengertian, dan kesadaran. JPIC adalah pihak yang memberikan pencerahan kepada masyarakat Lengko Lolok dan Luwuk.

Baca Juga: Ini Poin-poin Penting yang Disepakati dalam RUU Minerba

Membela artinya memberikan bantuan kepada pihak yang terancam kehilangan hak, baik hak milik, hak-hak lainnya hingga hak yang paling asasi.

Memberikan harapan artinya warga Lengko Lolok dan Luwuk diberikan gambaran yang masuk akal dan bisa diwujudkan bahwa nasib mereka akan lebih baik. Dalam advokasi, harapan yang diberikan bukan harapan kosong, tapi harapan yang dapat diraih dalam hitungan manusiawi.

Langkah JPIC bisa saja menjadi 100% advokasi jika dua syarat utama terpenuhi

Pertama, JIPC sudah melakukan penelitian tentang batu gamping  di Lengko Lolok dan memetakan secara jelas Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). JIPC memiliki tenaga ahli di bidang geologi yang bersertifikat.

Jika tidak memiliki sendiri tenaga ahli, JPIC sudah menyewa geolog untuk melakukan penelitian di lokasi tambang dan hasil penelitian sudah ada di tangan mereka.

Kedua, pihak yang menolak tambang adalah mayoritas. Bukankah hanya sembilan keluarga. Ini adalah fakta lapangan. Di era keterbukaan ini, siapa saja yang melakukan intimidasi dan melanggar HAM bisa dengan mudah tertangkap mata.

Yang terjadi nun jauh disana, sebanyak 154 keluarga  atau 95% masyarakat terdampak menerima tambang batu gamping dan pabrik semen, dan hanya 9 keluarga yang menolak, yaitu 2 keluarga di Lengko Lolok dan 7 keluarga  di Luwuk.

HAM ke-9 keluarga silahkan diperjuangkan. Tapi, jangan membuat pernyataan seakan-akan 163 keluarga di Lengko Lolok dan Luwuk menolak tambang dan pabrik semen. Ini adalah tindakan manipulatif, intimidatif, dan provokatif.

Ketiga, rakyat Lengko Lolok dan Luwuk sudah lama hidup miskin. Mayoritas mereka hidup dengan menjual kayu bakar dari lamtoro. Pertanian tidak mengubah nasib mereka.

Baca Juga: UU Baru Minerba: IUP dan IUPK Wajib Reklamasi dan Pascatambang Sukses 100%

Saat ini, ada peluang di depan mata. Mereka mendapatkan uang yang cukup. Mereka tetap mendapatkan rumah yang dibangun perusahaan tambang, lengkap dengan fasum dan fasos.

Dengan uang lebih, mereka bisa membuka usaha dan membeli tanah lagi. Uang yang mereka dapat adalah daya ungkit yang membuat mereka bisa tinggalkan kubangan kemiskinan. Sebagian besar mereka pun masih memiliki lahan di desanya.

Harapan apa yang dijanjikan JPIC kepada warga Lengko Lolok dan Luwuk? Rakyat dan pemerintah lebih paham cara untuk menaikkan taraf hidup.

Saya kurang paham ketika JPIC memilih lokasi pertemuan dengan sejumlah keluarga penolak tambang, bukan di Lengko Lolok atau Luwuk. Apakah JPIC ditolak di dua kampung itu? Kalau ditolak, mengapa mereka menolak?

Sangat tidak pantas jika JPIC mempersalahkan ke-154 keluarga yang setuju tambang. Sikap a priori bukanlah sikap yang sesuai nilai Kristiani.

Datanglah ke Lengko Lolok dan Luwuk. Dengar aspirasi mereka secara objektif. Silahkan memberikan pandangan dan mengadvokasi mereka, tapi jangan memaksa mereka. Karena mereka punya kewenangan untuk menentukan masa depan mereka.

JPIC adalah organisasi yang membawa nama Gereja. Namanya saja Justice, Peace and Integrity of Creation (Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Captaan).

Saya membayangkan, yang ada di organisasi ini adalah figur-figur yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, sangat ahli dibidangnya, dan memiliki integritas tinggi. Nyatanya tidak demikian.

Dalam pengaduan ke Komnas HAM mestinya yang dikedepankan adalah objektivitas. Bukan manipulasi fakta

Bagaimana mungkin JPIC tidak menyebut bahwa dari 163 keluarga di Lengko Lolok dan Luwuk ada 154 keluarga yang setuju tambang batu gamping dan  pabrik semen?

Mengapa JPIC melakukan sebuah tindakan “gebyah uyah”, kata orang Sunda yang artinya “menggeneralisasi”  seakan seluruh keluarga terdampak menolak tambang dan pabrik semen!

Jika HAM sembilan keluarga menjadi perhatian, bagaimana dengan HAM 154 keluarga yang setuju tambang batu gamping  dan pabrik semen.

JPIC adalah elemen institusi gereja yang selayaknya memahami apa yang disebut oleh Paus Yohanes XXIII  dengan “aggiornamento”, yaitu membuka jendela untuk melihat perubahan dunia terjadi dengan begitu banyak cepat. Tanpa mengindahkan  “aggiornamento”,  maka JPIC akan mengalami “qui ascendit sinela bore, disendit sine honore” , artinya yang naik panggung tanpa persiapan akan turun tanpa kehormatan.

“Concern” Dunia

Bukan cuma JPIC. Semua manusia beradab di dunia kini concern terhadap lingkungan. Sejak tahun 2000, PBB meluncurkan Milenium Development Goals (MDGs Tujuan Pembangunan Milenium) yang berakhir 2015.

Karena sejumlah tujuan MDGs belum tercapai, PBB mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs). Ada tujuh dari 17  target SDGs untuk menjaga lingkungan.

Ketujuh target itu adalah air bersih dan sanitasi, akses pada energi yang terjangkau, pembangunan berkelanjutan, konsumsi dan produksi berkelanjutan, mencegah dampak perubahan iklim, menjaga sumber daya laut, dan menjaga ekosistem darat.

Jika MDGs menekankan empat konsep berkelanjutan yakni  planet, people, dan profit (PPP)–,  SDGs menambah dua prinsip lagi, sehingga menjadi 5P. Dua prinsip tambahan itu ialah peace dan partnership.

Baca Juga: WALHI; NTT Butuh Pangan Bukan Tambang Minerba

Sebagai negara yang mendukung SDGs,  Indonesia juga concern menjaga lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Tapi, ini tidak serta-merta menghentikan energi fosil dan penambangan. Karena ketergantungan peradaban manusia terhadap energi fosil masih terlalu besar. Selama energi fosil masih dibutuhkan, selama itu pula penambangan masih dilakukan.

Baca Juga :   Strategi "CERMMAT" Untuk Mendukung SDM Unggul, Indonesia Maju

Sebagaimana komitmen negara lain,  Indonesia juga concern mengurangi emisi karbon dengan mulai mengembangkan energi terbarukan. Biofuel dengan bahan baku kelapa sawit kini menjadi proyek pemerintah Indonesia yang dikembangkan secara sistematis.

Setelah sukses dengan Biofuel 20 (B-20), kini pemerintah mengembangkan B-30. B-20 artinya 20%  Fatty Acid Methyl Ester (FAME), yakni energi dari crude palm oil (CPO), dicampur dengan solar. Tetap saja masih membutuhkan solar yang adalah energi fosil.

Indonesia berkomitmen untuk terus mengurangi energi fosil dan beralih ke energi terbarukan (renewable energy). Selain sawit, biofuel juga berasal dari tanaman lain seperti jarak.

Masuk dalam energi terbarukan adalah energi tenaga air (PLTA), tenaga angin, tenaga gelombang laut, dan energi panas bumi atau geothermal. Disebut energi terbarukan karena energi ini tidak habis dan bisa terus diperbarui. Sawit bisa terus ditanami. Energi terbarukan adalah energi ramah lingkungan.

Pertamina baru saja mengumumkan keberhasilan dalam mengembangkan Diesel-100  (D-100). D-100 adalah sawit yang sudah dibersihkan dari getah dan bau. Selanjutnya, esktrak sawit ini menghasilkan Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO) dan kini sudah mencapai  100% energi nabati dengan bahan baku sawit.

Kapan Indonesia tidak lagi tergantung pada energi fosil? Pemerintah  belum berani menetapkan target. Karena energi fosil bukan hanya untuk pembangkit listrik, melainkan juga untuk transportasi.

Saat ini, Indonesia, sebagaimana negara maju, mengembangkan energi listrik. Pabrik nikel di Morowali yang heboh itu dikembangkan untuk menyediakan battery bagi mobil listrik.

Listrik di Flores masih sangat tergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang menggunakan solar. Di Labuan Bajo sudah dibangun pembangkit listrik tenaga minyak dan gas (PLTMG) tahun 2018. Sejumlah pembangkit listrik panas bumi di Flores masih dibangun.

Untuk bahan bangunan rumah, gedung, dan berbagai infrastruktur, semen masih sangat dibutuhkan. Kebutuhan semen di NTT 1,2 juta setahun. Ke depan, seiring dengan pembangunan, permintaan terhadap semen terus meningkat. Sementara Semen Kupang hanya mampu memasuki 350.000 ton per tahun.

Para geolog dari Undana sudah melakukan studi di Lengko Lolok untuk mengetahui kandungan batu gamping, bahan baku semen, karst, dan KBAK.  Para geolog ini pula yang terlibat dalam pembuatan AMDAL untuk tambang batu gamping dan pabrik semen.

Masa Depan

Kewenangan Pemerintah

Bukan hanya JPIC yang concern dengan masa depan bangsa ini. Rakyat dan pemerintah juga concern dengan masa depan bangsa.

Pemerintah bahkan memiliki tanggung jawab besar terhadap pembangunan sebagaimana amanat UUD.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”

Pemerintah Indonesia, pusat hingga daerah, menjalankan amanat konstitusi. Kewenangan mereka wajib dihormati oleh setiap warga negara, termasuk JPIC.

Pemerintah, secara berjenjang, membuat rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang. Pemerintah, secara berjenjang pula, menetap prioritas dan sektor usaha yang dibangun.

Pemerintah punya otoritas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan di negara ini. Pemerintah tentu membuat kebijakan yang terbaik untuk negara dan rakyatnya.

Objektivitas rencana pembangunan didasarkan pada hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai warga negara Indonesia, saya melihat peran pemerintah terhadap pembangunan kian besar dan hasilnya nyata. Saat ini, ketika negara didera pandemi Covid-19, pemerintah memberikan stimulus untuk kesehatan, bansos bagi yang miskin, dan bantuan kepada dunia usaha, dari UMKM hingga korporasi.

Setiap warga tidak mampu bisa sekolah dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Ada banyak kekurangan. Tapi, kontribusi negara terus meningkat.

Para pemegang kartu BPJS Kesehatan dari golongan PBI (penerima bantuan iuran), misalnya, kini mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Pemegang kartu PBI adalah penduduk miskin yang tidak bayar iuran.

Infrastruktur jalan raya, bandara, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi semakin baik. Demikian pula dengan pasokan air bersih.

NTT ditetapkan sebagai provinsi pariwisata. Pariwisata menjadi leading sector. Ini tidak berarti sektor lain tidak dikembangkan. Pertanian, peternakan, perikanan, jasa perdagangan, jasa perhotelan, jasa restoran, dan jasa transportasi, jasa properti, jasa kontruksi, dan pertambangan juga dikembangkan untuk menunjang pariwisata.

Pertambangan ada klasifikasinya,  yakni pertambangan golongan A, B, dan C. Batu gamping bukanlah pertambangan strategis (golongan  A) seperti batubara dan bukan pula pertambangan vital (golongan B) seperti emas tembaga, dan mangan, melainkan pertambangan rakyat (golongan C).

Terminologi bahan galian golongan C telah diubah menjadi batuan berdasarkan UU No 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga istilah bahan galian C sudah diganti menjadi batuan.

Meski golongan C atau kategori batuan,  penambangan pasti merusak lingkungan. Oleh karena itu, negara sudah membuat regulasi, mulai dari proses awal, penyusunan AMDAL, kegiatan penambangan, pengolahan, hingga reklamasi pasca tambang.

Kegiatan penambangan dan pabrik pengolahan barang tambang juga wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan, tunduk pada ketentuan green industry, pembangunan berkelanjutan, dan lingkungan sosial.

Setinggi-tingginya concern JPIC terhadap pembangunan, organisasi ini bukanlah aktor pembangunan. Aktor pembangunan adalah rakyat dan pelaku usaha.

Setinggi-tingginya concern JPIC terhadap pembangunan, organisasi ini bukankah perencana pembangunan, regulator, dan pengawas yang berwenang melakukan assessment.

JPIC tetaplah sebuah organisasi yang punya misi suci untuk memberikan moral suasion atau himbauan moral, bukan aktor atau pelaku pembangunan. Bukan pula perencana pembangunan ekonomi,  regulator, dan pengawas pembangunan yang memiliki otoritas untuk memberikan penalti dan reward kepada masyarakat dan pelaku usaha.

JPIC berkewajiban untuk  memberikan warning dan imbauan moral kepada penyelenggara negara dan masyarakat agar pembangunan benar-benar demi rakyat dan untuk rakyat.

JPIC silakan saja ikut mengawasi, tapi organisasi ini tak punya otoritas untuk memberikan keputusan yang mengikat bagi penyelenggara negara dan masyarakat.  JPIC silahkan saja melakukan advokasi.

Tapi, ketika objektivitas diabaikan, JPIC berubah menjadi provokator bahkan agitator. Dan ini sungguh mengerikan. Ya, benar-benar mengerikan.

Penulis tinggal di Ruteng

News Feed