JAKARTA, SwaraNTT.net – Pemerintah menetapkan alokasi anggaran sebesar Rp223,5 triliun atau setara 47,5 persen dari total anggaran pendidikan yang bersumber dari belanja pemerintah pusat, dengan total mencapai Rp470,4 triliun.
Kebijakan tersebut tercantum dalam Rincian Anggaran Pendidikan pada Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.
Dalam lampiran Perpres tersebut, pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp470,4 triliun yang didistribusikan kepada 23 kementerian dan lembaga.
Dari keseluruhan alokasi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi penerima anggaran pendidikan terbesar. Lembaga yang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu memperoleh anggaran sebesar Rp223,5 triliun.
Besaran anggaran yang dialokasikan kepada BGN jauh melampaui alokasi untuk kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp56,6 triliun, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar Rp61,8 triliun, serta Kementerian Agama yang menerima Rp75,6 triliun.
Alokasi besar untuk BGN ini tidak lepas dari perannya dalam menyelenggarakan program Makanan Bergizi (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Anggaran untuk program MBG sendiri dialokasikan total sebesar Rp335 triliun pada tahun 2025, meningkat hampir lima kali lipat dari pagu APBN 2025 yang sebesar Rp71 triliun.
Meskipun demikian, realisasi anggaran MBG sepanjang tahun lalu masih di bawah target penyerapan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa penyerapan anggaran MBG hanya mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu, menyisakan anggaran senilai Rp19,5 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, menjelaskan bahwa sebagian besar realisasi anggaran tersebut telah diterima langsung oleh masyarakat.
“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun,” terang Tommy dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Catatan Mureks menunjukkan, hingga 7 Januari 2026, program MBG telah menjangkau 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program ini juga melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) serta 789.319 pekerja di seluruh Indonesia.
