oleh

Lima Sikap MY Esti Wijayati terkait SKB 3 Menteri

Jakarta, SwaraNTT.Net – MY Esti Wijayati Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan 5 point penting terkait pemberlakuan SKB 3 menteri. Isi dari SKB 3 menteri tersebut yaitu Pemda maupun sekolah negeri tidak diperbolehkan, mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.

Demikian release yang diterima SwaraNTT.Net melalui pesan WhatsApp Rabu (17/02/2021) sore.

Adapun point yang disampaikan oleh Anggota Dewan dari PDI Perjuangan ini diantaranya :

Pertama, pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah semestinya harus sejalan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Oleh karena itu saya mengapresiasi tinggi atas keberadaan SKB 3 Menteri tersebut, karena telah memenuhi kriteria di atas, dan sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Kedua, pernyataan SKB 3 Menteri pada diktum pertama sudah sangat jelas, yakni Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah-sekolah negeri yang bukan berbasis kekhususan agama berhak memilih antara seragam dan atribut: a) tanpa kekhususan agama tertentu, atau
b) dengan kekhususan agama tertentu.
Hal ini menunjukkan bahwasanya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan diberikan keleluasaan dalam hal penggunaan seragam dan atribut sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing tanpa adanya pemaksaan dari pihak sekolah. Seyogyanya agar SKB 3 menteri ini dilaksanakan oleh seluruh sekolah negeri yang bukan berbasis kekhususan agama di Indonesia dari tingkat dasar hingga menengah.

Ketiga, agar para kepala daerah (bupati/walikota) dan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dari pusat hingga daerah segera menindaklanjuti SKB 3 menteri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga penyelenggaraan pendidikan kita berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya tindakan diskriminatif berbasis agama dan kepercayaan terhadap peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Terlebih dalam tata kelola pemerintahan kita, kedudukan para kepala daerah (bupati/walikota) merupakan pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga tidak seyogyanya membuat kebijakan yang berbeda dengan pemerintah pusat.

Baca Juga :   Presiden Jokowi Resmikan Pengoperasian Palapa Ring

Keempat, saya menghimbau kepada ormas-ormas keagamaan agar lebih teliti dan cermat dalam mengambil kesimpulan terhadap SKB 3 Menteri ini agar tidak keliru memahami setiap diktum yang termaktub di dalamnya. Ormas-ormas keagamaan sebagai pihak yang memiliki umat maupun jemaat yang jumlahnya besar, tentu penyikapan yang didasarkan pada tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara agar dikedepankan sehingga proses berbangsa dan bernegara semakin menyejukkan bagi kita bersama.

Kelima, adapun bagi pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap SKB 3 Menteri ini agar melakukan pembacaan ulang terhadap seluruh isi di dalamnya.

Pendidikan di tanah air lanjut Dia tidak akan maju apabila masih ada tindakan-tindakan diskriminatif, intoleran berbasis agama/kepercayaan di sekolah-sekolah. Terlebih riset dari PPIM UIN Jakarta 2018 lalu dinyatakan bahwasanya 21% dari 2237 guru di madrasah/sekolah di tingkat TK/RA hingga SMA/MA yang menyatakan “tidak setuju bahwa tetangga yang berbeda agama boleh mengadakan acara keagamaan di kediaman mereka”.

Lebih lanjut, Dia menjelaskan para guru tersebut secara eksplisit memiliki opini intoleransi 6,03% (sangat intoleran), 50,87% (intoleran), dan hanya 40,59% (toleran), 2,50% (sangat toleran). Artinya hanya 43,09% dari 2237 guru yang memiliki sikap toleran di negeri ini.

News Feed