Labuan Bajo, SwaraNTT.Net – Eksistensi Polri sebagai penegak hukum di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT di mata pemilik Hotel dan resort yang bangun Vila di sempadan Pantai ibarat seperti harimau ompong.
Pasalnya di mata Polri sejumlah para pemilik hotel dan resort secara terbuka membangun vila di Sempadan Pantai Labuan Bajo tetapi tidak pernah ditindak seperti masyarakat kecil yang terpaksa mencuri karena desakan ekonomi yang dalam kurung waktu 12 jam sudah diringkus.
Fakta ini kemudian disoroti oleh LSM Lembaga Pemerhati Pengkaji Demokrasi Masyarakat NTT yang Polri mesti menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Kami ini melakukan aksi damai untuk kepentingan Negara kenapa harus dibubarkan? Sementara para pemilik Hotel dan resort di Labuan Bajo bertahun-tahun bangun Vila di Sempadan Pantai yang secara UU di larang tapi dibiarkan” Teriak Ketua LPPDM saat menggelar aksi damai pada Sabtu (12/4/2025 ).
Dikatakan Marsel Ahang, Privatisasi pembangunan Vila di sempadan Pantai Labuan Bajo telah merampas hak Masyarakat Manggarai Barat untuk mencari nafkah.
