oleh

Mahasiswa Asal Sumba Barat Demo Tolak Putusan Gubernur Soal Tapal Batas SB-SBD

-DAERAH-3.554 views

KUPANG, SwaraNTT.NET – Mahasiswa asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD NTT menolak keputusan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat per 20 Juni 2019 tentang penyelesaian tapal batas antara Sumba Barat (SB) dan Sumba Barat Daya (SBD), Selasa, 2 Juli 2019.

Menurut Andre Kadobo, salah satu mahasiswa asal Sumba Barat, keputusan Gubernur NTT  tersebut dinilai sepihak karena pada tanggal 20 Juni 2019 Gubernur NTT menetapkan tapal batas kedua wilayah antara Desa Karang Indah Kecamatan Kodi Blaghar Kabupaten SBD dengan desa Wetana Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada tanggal 27 februari 2019, Gubernur  Viktor mengundang kedua kepala Daerah antara Bupati SBD dengan Bupati SB untuk menandatangani hasil kesepakatan tentang penetapan tapal batas kedua wilayah yang bermasalah itu.

Didalam Berita acara yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Bupati SBD dengan Bupati SB, bahwa Desa Karang Indah (batas kali pola pare) masuk dalam wilayah administrasi kabupaten Sumba Barat.

Namun, saat Gubernur NTT melakukan peninjauan lokasi di desa karang indah tersebut, Gubernur NTT mengambil sikap dan memutuskan bahwa Desa Karang Indah tetap berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sikap sepihak Gubernur NTT menuai protes oleh warga Desa Wetana, karena Gubernur tidak konsisten dengan apa yang disampaikan pada Gubernur lakukan Kunjungan kerja ke PT.Mitra Niaga beberapa bulan lalu, dimana gubernur NTT mengatakan bahwa Desa Karang Indah itu akan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang ucapkan oleh Gubernur Viktor.

Saat Gubernur menetapkan tapal batas kedua wilayah yang bermasalah tersebut, tokoh masyarakat yang hadir di lokasi tempat menetapkan tapal batas hanya dihadiri oleh masyarakat kodi (masyarakat desa karang indah), sementara tokoh masyarakat Desa Wetana berada di Los satu PT.Mitra Niaga sejauh 2 KM dari lokasi tapal batas. Gubernur juga tidak memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat desa Wetana untuk menyampaikan pendapat saat berada di kantor Desa Karang Indah, Gubernur hanya memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat desa karang indah untuk menyampaikan pendapat tentang penetapan tata batas wilayah kedua daerah itu. Sehingga masyarakat desa Wetana menilai Gubernur NTT tidak bersikap adil dan keputusannya sepihak serta tidak konsisten dengan apa yang disampaikan pada saat melakukan kunker di PT.Mitra Niaga pada tanggal 11 januari 2019.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat yang diwakili oleh Wakil Bupati (wabub) Sumba Barat Marthen Ngailu Toni, SP lakukan koordinasi di Kementerian Dalam Negeri terkait proses penyelesaian batas wilayah administrasi antara Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya (segmen selatan) bertempat di ruang rapat Direktorat jenderal Bina Administrasi Kewilayahan lantai 5, Gedung H Kemendagri. Rabu, (26/06/2019).

Wabup Toni didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Tata Pemerintah, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Sub Bagian Humas dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat bertemu dengan Plt. Direktur Topomini dan Batas Daerah, Heru Santoso, S. Si, M. Si dan Kepala Sub Bidang Batas Antara Daerah Wilayah III, Drs. Wardani, M. Ap.

Wabup Toni pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya ditugaskan oleh Bupati Sumba Barat dan membawa nama masyarakat Sumba Barat. Ia pun menyampaikan bahwa banyak hal yang mengganjal di hati masyarakat Sumba Barat terkait keputusan batas wilayah antara Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 20 Juni 2019 bertempat di Kantor Desa Karang Indah yang menurutnya tidak adil karena hanya mendengar pendapat dari Tokoh Masyarakat di Desa Karang Indah sementara Tokoh Masyarakat di Desa Weetana Kecamatan Laboya Barat tidak diberi kesempatan sama sekali.

Baca Juga :   Meneropong Geliat Perkembangan Perekonomian Kawasan Manggarai Raya Melalui Ekonomi Desa

Selanjutnya Wabup Toni, mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua Bupati dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat serta perwakilan tokoh masyarakat dari masing-masing Kabupaten bertempat di Rumah Sakit Redambolo, tanggal 27 Februari 2019.

“Selanjutnya dilakukan penandatanganan peta batas daerah dengan titik koordinat yang dibuat oleh Kemendagri atas usul Pemerintah Provinsi dimana Kali Polapare merupakan batas daerah Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya (segmen selatan). Peta tersebut telah ditandatangani oleh kedua Bupati dihadapan Gubernur NTT serta disaksikan oleh seluruh Bupati se NTT bertempat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 10 Juni 2019″, jelasnya.

Selanjutnya  Ia menjelaskan, peta batas daerah tersebut diserahkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan Pengelola Perbatasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat pada tanggal 19/06 yang disaksikan oleh Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu, SH bertempat di ruang rapat Bupati Sumba Barat, tambah Wabub Toni.

“Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan masyarakat Sumba Barat, khususnya masyarakat di Desa Weetana Kecamatan Laboya Barat merasa keberatan atas langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam penentuan titik batas pada tanggal 20/06 tersebut”, tegas Wabup Toni.

Sementara Kepala Bagian Tata Pemerintahan Vitalis Maja, S.Ip, mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa karena pada tanggal 20/06 yang lalu seharusnya Pemerintah Provinsi menegaskan dan kemudian akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terkait titik batas yang telah disepakati antara kedua Pemerintah Kabupaten tersebut, namun malah sebaliknya yang terjadi. “Ada apa sebenarnya?”, tandas Vitalis.

Kemudian menjawab pernyataan yang diutarakan oleh Wabup Toni, Heru Santoso selaku Plt. Direktur Topomini dan Batas Wilayah mengatakan bahwa Kemendagri akan tetap menyelesaikan batas daerah di seluruh Indonesia termasuk di pulau Sumba. Ia pun menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Sumba Barat segera berkoodinasi kembali dengan Pemerintah Provinsi agar dapat diambil keputusan yang seadil-adilnya.

Sementara Wardani selaku Kasubid dan juga yang memfasilitasi langsung proses penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya mengatakan bahwa ia akan segera menelusuri dan menganalisa kembali titik koordinat.

“Saya tidak memungkiri bahwa masyarakat yang berada di Desa Karang Indah adalah orang Kodi, tetapi tanah yang ditempati sesuai peta, masuk kedalam wilayah Sumba Barat. Oleh karenanya kita akan sama-sama mencari solusi”, ujarnya.

 

Laporan: MPH

 

Komentar

News Feed