oleh

Marsel Ahang: SP3 Kasus Pembangunan Embung Wae Kebong Cacat Prosedural dan Cacat Hukum

-DAERAH-2.309 views

MANGGARAI, SwaraNTT.Net Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Manggarai (LPPDM)  melakukan aksi unjuk rasa tepatnya di depan kantor Polres Manggarai, Selasa (26/11/2019).

Aksi ini dilakukan karena sebelumnya pihak Polres Manggarai mengeluarkan surat perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) kasus pembangunan embung  Wae Kebong tepatnya di hutan lindung, RTK 18, kecamatan Cibal.

Dalam aksinya, Ketua LPPDM Marsel Ahang,  mendesak  pihak Polres Manggarai mencabut kembali surat pemberhentian penyidikan Kasus pembangunan Embung Wae Kebong yang dinilainya cacat prosedural dan cacat hukum.

“Harus ditetapkan sebagai tersangka juga mantan Kapolres Manggarai saudara Marsel Sarimin Kerong dan mantan Kasat reskrim saudara Aldo Febrianto karena telah melacuri lembaga Polres Manggarai dalam memperdagangkan kasus proyek embung tersebut sehingga terjadi SP3. Patut dinilai bahwa kasus embung tersebut terjadi konspirasi jahat antara Bupati Manggarai bersama mantan Kapolres Manggarai AKBP Marsel Sarimin,” Jelas Marsel Ahang dalam orasinya.

Setelah bernegosiasi dengan pihak Polres Manggarai, massa aksi dari LPPDM diberi kesempatan untuk masuk ke dalam kantor Polres Manggarai.

Pada saat negosiasi dengan Kabag Ops, AKBP Mateus di ruangan pertemuan tepatnya di lantai dua (2) Polres Manggarai, Marsel Ahang minta penjelasan terkait dasar SP3 kasus pembangunan Embung Wae Kebong tersebut.

Melalui Brigpol Wilfridus Pagau, anggota penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) menjelaskan,  kasus ini bermula pada tahun 2017 pihaknya melakukan penyelidikan ada pekerjaan proyek pembangunan Embung di Wae Kebong kecamatan Cibal.

Baca Juga :   Mantan Kades dan Pjs Kades Goloworok Diduga Korupsi Dana Desa

Setelah mengumpulkan bukti-bukti lanjut Brigpol Wilfridus Pagau, lalu berkordinasi dengan ahli biro hukum dari kementerian Lingkungan Hidup.

“Dari hasil interogasi kita, kami merasa perlu untuk dilakukan penyidikan dengan menggunakan pasal 94 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pengerusakan hutan dan Kita telah menetapkan tiga orang tersangka waktu itu termasuk Silvanus Hadir,” Jelas anggota penyidik Tipidter Polres Manggarai.

Lebih lanjut, Brigpol Wilfridus, menjelaskan, pada tanggal 24 Mei 2017 ada P19 atau pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi kepada PT. Selera.

“Saat itu Kami mengalami kendala karena direktur PT. Selera mengalami sakit Hipertensi dan Stroke yang kemudian karena kita mengalami kendala waktu dan karena ini undang-undang khusus kita hanya diberi waktu 60 hari sejak dimulainya penyidikan. Kendalanya disitu karena yang bersangkutan masih sakit. Kalau nanti mungkin beliau sudah sehat atau bagaimana minta petunjuk dari pimpinan” Jelas Penyidik Tipidter, Brigpol Wilfridus.

 

Nathan

 

Komentar

News Feed