oleh

Tantangan Ekonomi Miracle di Indonesia

-OPINI-730 views

Oleh:  Aji Setiawan (Alumnus Jurusan Teknik Manajemen Industri, Fakultas Tekologi Industri, Universitas Islam Indonesia Jogjakarta

Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah China dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G-20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960an dibawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBNyang ada dengan berbagai cara, dari mengadakan renegosiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan FiskalIndonesia yang masih rapuh. Selama 2 dekade Indonesia membangkitan kembali ekonomi, ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan Industri dan perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu The East Asia Miracle pada tahun 1990an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial dan pertahanan-keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam.

Alhasil, ekonomi Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang terindustrialisasi seperti Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Meski Indonesia berhasil mencapai stabilitas polsoshankam dan industri manufaktur dan pengolahan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata keberadaan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, kereta api, dan bandara yang ada di Indonesia tidak mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan pasar yang ada dan perlahan, hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di antara Pulau Jawa dan Pulau di luar Jawa akibat minimnya pembangunan infrastruktur transportasi di luar pulau Jawa, mengakibatkan terjadi maraknya urbanisasi massal warga luar Pulau Jawa yang menuju Pulau Jawa memunculkan kesimpulan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya diperuntukkan untuk Pulau Jawa sendiri. Tidak hanya itu saja, pengelolaan fiskal APBN yang mulai menunjukkan perimbangan neraca yang tidak sehat dan penegakan regulasi dan pengawasan kegiatan sektor finansial yang lemah karena minimnya kecakapan instansi untuk mengatur kegiatan sektor jasa keuangan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan pinjaman tidak bergerak (non-performing loan) yang tidak terkendali, hal ini tidak lepas juga dari peran regulator finansial yang gagal untuk menegakkan peraturan untuk memberikan pertanggungjawaban sosial perusahaan berupa edukasi keuangan kepada rakyat.

Baca Juga: “Mbecik”: Sebagai Bentuk Kritik Sosial (Kah?)

Hal tersebut mencapai titik klimaksnya ketika Krisis Moneter 1998 merebak keberbagai negara di Asia, ketika jaring pengaman sistem keuangan gagal menahan epidemi krisis moneter tersebut masuk ke Indonesia, maka merebaklah krisis tersebut kesemua sektor perekonomian dan menjangkiti industri keuangan Indonesia yang akhirnya menjadi awal kejatuhan ekonomi dan segala pencapaian yang Indonesia raih yang diawali dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal yang berakhir dengan berbagai kerusuhan yang menuntut mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia, membuat Indonesia mau tidak mau harus meminta IMF untuk mengajukan pinjaman untuk melakukan normalisasi ekonomi Indonesia yang sudah sakit akibat harus menanggung biaya yang sangat berat akibat kegagalan jaringan sistem pengamanan keuangan Indonesia saat itu untuk mendeteksi adanya kejatuhan sistem keuangan secara sistemik dan mengantisipasi terjadinya peningkatan beban yang luar biasa, hal ini tidak lepas dari ketidakmampuan rezim Soeharto yang tidak mampu menciptakan ekonomi yang berpondasi kuat untuk mengantisipasi dan menghadapi bahaya ekonomi, ditambah lagi dengan kurang cakapnya pejabat dan sistem yang terkait untuk mengantisipasi adanya krisis moneter tersebut.

Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.

Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi di mana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui “perubahan besar” desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.

Keputusan tersebut memberikan US$10 miliar tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 miliar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 miliar ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami ‘ruang fiskal’ yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.

Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.

Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 – Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.

Baca Juga: Problematika Pekerja Migran NTT

Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.

Menilik negara Jepang, pasca pasca Restorasi Meiji , tercipta pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, yaitu 10% pada tahun 1960-an, 5% pada tahun 1970-an, dan 4 % pada tahun 1980-an. Pertumbuhan perekonomian Jepang yang mampu menobatkan Jepang sebagai negara dengan produktivitas nomor dua didunia memengaruhi geopolitik Amerika Serikat terhadap Jepang. perdagangan, enterpreunership, perkembangan tekhnologi, modal, dan manajemen.

Baca Juga :   Santri di Persimpangan Jaman Digital

Hal itu menyebabkan perlunya peran startegis dari Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang yang menyokong Jepang dalam meraih economic miracle yaitu dengan menggalakkan sektor industri baja, kimia, mesin, dan shipbuilding (Takada 1999,14). Industrialisasi inipun meningkat pada tahun 1950 sebesar 70% sehingga pemotongan jumlah bantuan dari Amerika Serikat pada Jepang akibat dari perang dingin di daratan Korea tidak menyebabkan perekonomian Jepang melemah.

Pada tahun ini pula liberalisasi perdagangan semakin digiatkan oleh pemerintah Jepang dengan merubah sistem kuota impor yang pada awalnya sangat ketat menjadi lebih fleksibel dengan sistem an Automatical Approve (AA), dan semakin meningkatkan ekspor Jepang. “The ratio of liberalized import lines rose from 34 % in 1959 to 93% in 1966” (Utsubo 2007,17).

Ekonomi dan Industri Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah China. Istilah Ekonomi Anak Macan secara kolektif mengacu pada ekonomi Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand, empat negara yang mendominasi Asia.

Kawasan Asia Timur telah menjadi kawasan dengan ekonomi kuat setidaknya dalam seperempat abad terakhir. Sebutan ‘East Asian Miracle’ pun menempel di kawasan tersebut. Namun demikian, Asia Timur masih perlu ‘merapikan’ kebijakannya, seiring tak ada jaminan kesuksesan di masa depan.

Bank Dunia dalam laporannya bertajuk ‘A Resurgent East Asia, Navigating a Changing World’ menilai bahwa model pembangunan Asia Timur, yang terdiri dari kombinasi pertumbuhan berorientasi ke luar, pengembangan modal manusia, dan tata kelola ekonomi sudah cukup baik, tetapi masih perlu penyesuaian.

Menurut laporan tersebut, kawasan Asia Timur harus bisa beradaptasi dengan sejumlah tantangan seperti perkembangan teknologi, perlambatan ekspansi perdagangan, dan beberapa perubahan terkait kondisi negara. Dengan mengambil kebijakan yang tepat, negara di kawasan Asia Timur berpeluang menaikkan statusnya menjadi negara berpengasilan tinggi dalam satu atau dua generasi ke depan. Negara berkembang Asia Timur telah menjadi kawasan paling sukses selama seperempat abad terakhir.

Melihat ke belakang hingga setengah abad yang lalu, lanjutnya, sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Timur hanyalah negara yang mengandalkan pertanian untuk menggerakkan perekonomian sambil berjuang menghadapi sisa-sisa konflik dan membentuk rencana ekonomi.

Namun, Bank Dunia mencatat, saat ini kawasan Asia Timur telah berhasil menjadi mesin pendorong perekonomian global dengan kemunculan negara-negara berpendapatan menengah. Negara berkembang Asia Timur bahkan terpantau berkontribusi hampir sepertiga dari PDB dunia. Hal itu terlihat sejak 2000, ketika China muncul sebagai kekuatan ekonomi berpendapatan menengah yang kini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia.

Baca Juga: Koruptor dan Binatang Reptil

Selain itu, lima ekonomi besar dari Asean seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam juga berhasil membantu kenaikan pendapatan di kawasan Asia Timur, sehingga tingkat kemiskinan dapat ditekan. Bank Dunia mencatat terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan perdagangan a.l matangnya rantai penawaran global dan regional karena perubahan teknologi, perubahan komposisi produk domestik bruto (PDB), dan berkurangnya liberalisasi atau meningkatnya proteksionisme seperti perang dagang. Perdagangan jasa dapat menjadi mesin yang kuat untuk pertumbuhan produktivitas, termasuk dampaknya dalam value chain dan keterkaitannya dengan perubahan teknologi.

Bank Dunia mencatat, reformasi sektor jasa di negara berpendapatan menengah dan rendah seperti mengurangi restriksi terhadap masuknya perusahaan asing dan melonggarkan aturan mengenai kepemilikan serta operasional perusahaan asing dapat menggenjot tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing di suatu negara.

Selain itu, alasan melemahnya tingkat perdagangan menurut Bank Dunia juga disebabkan oleh negara-negara di kawasan Asia Timur yang tidak banyak yang bergabung dalam pakta perdagangan bebas. Kurangnya kontribusi kawasan [Asia Timur] dalam pakta perdagangan bebas mempengaruhi pertumbuhan produktivitas karena mengurangi tekanan untuk memperpanjang rantai penawaran. Sudhir Shetty, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, menilai kombinasi kebijakan yang dilakukan negara-negara di kawasan ini memang berhasil membawa pertumbuhan dalam laju cepat dan berkelanjutan.

Baca Juga: Lubang Hitam Kebudayaan Kita

Namun, melanjutkan usaha dari pencapaian tersebut terbukti menantang, mengingat cepatnya perubahan di dunia dan di kawasan [Asia Timur]. Pembuat kebijakan perlu mengadaptasikan elemen pengembangan tradisional Asia Timur menjadi lebih efektif untuk menghadapi tantangan tersebut.  Bank Dunia menyimpulkan, untuk menghadapi tantangan ke depannya, setiap negara di kawasan Asia Timur harus mampu meningkatkan kompetitivitas, membangun tenaga ahli, bergerak menuju inklusivitas, dan memperkuat institusi kenegaraan.

Dalam buku “The East Asian Miracle”, yang diterbitkan World Bank pada tahun 1993, ditegaskan bahwa Indonesia adalah termasuk salah satu negara “the making of a miracle” dalam pembangunan ekonomi, dilihat dari pengembangan industri manufaktur.  Sejak terbitan buku tersebut, sampai saat ini (Oktober), tidak terdengar lagi pujian yang sama dalam berbagai publikasi pada tingkat dunia, karena perangkap sebutan “the miracle” adalah kinerja industri manufaktur non-migas yang kurang menggembirakan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, kinerja industri manufaktur non-migas tidak mengalami peningkatan peran terhadap PDB (produk domestik bruto), dilihat dari nilai tambah yang diciptaan industri manufaktur non-migas tersebut.

Negara yang disebut “miracle” dalam pembangunan ekonomi bila tidak mampu negara tersebut membangun industri manufaktur, khususnya non-migas,  sebagai tumpuan sumber pertumbuhan ekonomi utama, penyerapan tenaga kerja, dan juga pemberi sumbangan terhadap ekspor.

Industri merupakan salah satu pelumas penggerak perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia. Perkembangan industri mempengaruhi nilai tambah pendapatan negara, perluasan lapangan kerja, penggerak investasi dan pendorong ekspor. Kementerian Perindustrian mencatat terdapat tujuh sektor unggulan manufaktur di tahun depan. Yakni logam dasar, makanan-minuman, alat angkutan, mesin dan perlengkapan, kimia, farmasi, serta elektronik.

Bukan tanpa alasan, sektor manufaktur menjadi andalan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Merujuk data BPS, sektor ini masih mencatatkan pertumbuhan yang lumayan tinggi. Misalnya, pertumbuhan industri logam dasar yang sebesar 10,6%, makanan dan minuman 9,49%, mesin dan perlengkapan 6,35%.

Atas dasar itu, ke depan, pemerintah bakal fokus menggenjot industri manufaktur tertutama sektor otomotif, elektronik, dan makanan minuman karena akan menjadi produk yang banyak dikembangkan di Asean.

Baca Juga: Mengembangkan Sistem Pembelajaran HOTS 

Kemenperin menargetkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia bisa mencapai Rp 400 triliun-Rp 500 triliun di tahun depan. Jumlah tersebut hampir melonjak dua kali lipat dibandingkan target tahun ini. Sumbangan terbesar dari investasi yang masuk berasal dari sektor manufaktur. Setali tiga uang, pergerakan ekonomi digital yang semakin positif.

Beberapa platform digital bakal melambung tinggi popularitasnya. Seperti healthtech mungkin mulai populer, sedangkan tekfin tetap menjadi primadona. Cuma, infrastruktur data telekomunikasi sebagai penopang industri digital dihadapkan tantangan ketidakpastian aturan main. Deregulasi ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menuai pro dan kontra, terutama mengenai kewajiban berbagi jaringan. Berbagai jaringan dapat memicu iklim persaingan usaha tidak sehat dan bisa menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha telekomunikasi.

Besar harapan, Kabinet Jokowi saat ini akan memberi perhatian besar terhadap industri manufaktur non-migas, sehingga dalam sepuluh tahun ke depan tidak mengulangi kegagalan seperti yang Indonesia alami dalam sepuluh tahun terakhir. Terutama industri baja, kimia, mesin, minyak sawit, karet, meubel, fashion, food dan shipbuilding.

News Feed