oleh

Terbitnya perwal 85/2018 dan Hilangnya Sensitifitas Pemerintah Kota Yogyakarta

-DAERAH-976 views

YOGYAKARTA, SwaraNTT.net ~ Pemerintah kota Yogyakarta melalui peraturan walikota no 85/2018 telah mencabut sebagian kebijakan moratorium pembangunan hotel terutama jenis hotel bintang 4 dan 5 dan jenis penginapan berbentuk guest house.

Terbitnya perwal ini meskipun alasan pemkot telah mempertimbangkan beberapa aspek kajian namun bila dirasakan dengan nurani yang jernih masih terasa mengabaikan aspirasi masyarakat serta menegaskan bahwa pemerintah kota berdiri lebih condong kepada kepentingan investor.

Beberapa hal yang seharusnya perlu di pertimbangkan oleh pemerintah kota sebelum mencabut moratorium pendirian hotel sbb :
1. Pada saat moratorium masih diberlakukan saja masih ada investor yang melanggar aturan dengan sengaja menabrak/mengakali aturan pemkot sehingga menurunkan marwah/wibawa pemerintah kota, sebagai contoh kasus @home premiere di jl Timoho dan hotel Grand Senyum di jl Diponegoro
2. Masih banyaknya masyarakat yang mengeluh dan mengadukan ke DPRD Kota Yogyakarta maupun ke lembaga Ombudsman mengenai dampak pembangunan hotel/hunian bertingkat yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan hidup, mirisnya keluhan dan aspirasi masyarakat tersebut selalu _”mentok”_ pada jawaban pemkot yang normatif dan tidak solutif
3. Belum adanya bukti empirik sumbangsih hotel kepada peningkatan signifikan atas PAD yang salah satunya disebabkan pemerintah kota belum menyiapkan sistem yang integral atas potensi PAD dari pajak hotel
4. Pemerintah kota Yogyakarta tidak pernah melibatkan DPRD kota Yogyakarta dalam penyiapan kebijakan pencabutan moratorium ini padahal kedudukan DPRD kota Yogyakarta sebagai salah satu unsur pemerintah daerah tidak boleh dinafikan begitu saja.

Baca Juga :   Satu Orang Pekerja Tambang Pasir Di Manggarai Tewas Tertimbun Longsor

Atas dasar poin poin tersebut kami mendesak pemerintah kota Yogyakarta untuk menarik kembali perwal 85/2018 dan melakukan evaluasi dengan melibatkan komponen komponen masyarakat termasuk DPRD kota Yogyakarta

Yogyakarta, 3 Januari 2019
Ttd
*Nasrul Khoiri*
Ketua Komisi B DPRD kota Yogyakarta
Anggota Badan Anggaran
Ketua Fraksi PKS

*Antonius Fokki Ardiyanto S.IP*
Anggota Bapemperda n Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta

Komentar

News Feed