oleh

Tidak Pernah Dapat Bantuan Dari Pemerintah, Pemilih Tolak Untuk Dicoklit

Manggarai, SwaraNTT.net – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) persiapan Pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2020.

Kegiatan yang melibatkan 171 Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Manggarai ini berlangsung di Aula Efata Ruteng, 16 hingga 17 Juli 2020.

Baca Juga : Dugaan Korupsi Dana Desa Goloworok, FDS : Itu Tidak Benar!

Saat sesi dialog, PKD Desa Mata Air Kecamatan Reok, Muhamad Gufran mengungkapkan bahwa ditemukan sejumlah hal dalam proses pencoklitan yang berlangsung sejak 15 Juli lalu yakni pengawas desa menemukan pemilih yang tidak mau untuk dilakukan coklit.

“Saat Coklit hari pertama 15 Juli lalu, di desa Mata Air kecamatan Reok kami temukan ada warga pemilih yang tidak mau dicoklit dengan berbagai alasan,” katanya.

Gufron menjelaskan, setelah ditelusuri ternyata alasannya pemilih tersebut karena selama ini pihaknya tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah.

“Mereka menilai PPDP dan PKD adalah petugas pendata bantuan sosial (Bansos), makanya ditolak!,” tegasnya.

Gufron menambahkan pemilih merasa kecewa karena sudah sering didata tapi tidak mendapatkan Bansos.

Baca Juga : Kepala Sekolah SDK St.Yosefa Labuan Bajo, Membuka MOS Tahun Pelajaran 2020/2021

Hal senada juga disampaikan PKD Desa Hilihintir Kecamatan Satarmese Barat, Flori Harjo yang mengungkapkan bahwa pemilih tidak mau dicoklit karena tidak mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Baca Juga :   Pelatihan Program TJPS, Marsel Ndaru : Ini Program Gubernur!

“Didesa hililintir ada pemilih yang tidak mau dicoklit karena kecewa tidak menerima BLT selama Covid-19,” tuturnya.

Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu Manggarai Herybertus Harun mengajak PKD se-Kabupaten Manggarai intens sosialisasi dan membangun komunikasi dengan masyarakat dalam hal ini ketua RT/ RW atau warga yang bersangkutan.

Dikatakannya, kita mesti jelaskan kepada warga yang bersangkutan akan pentingnya coklit yg akan berpengaruh pada hak pilih nanti.

“Kita sebagai pengawas dalam rangka advokasi perlu memberikan penjelasan detail pentingnya coklit yang berpengaruh pada hak pilih,” ujarnya.

Langkah lain kata Hery, dalam menjaga hak pilih warga yakni segera buka posko pengaduan dan arahkan warga untuk buat laporan pengaduan bahwa mereka tidak mau dicoklit dengan cara didatangi PPDP.

Hery menambahkan agar kita melibatkan stakeholder lain dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif dengan menggandeng tokoh masyarakat sebab dinilai sangat membantu kerja penyelenggara baik PKD serta PPDP untuk mensosialisasikan dengan masif kepada masyarakat soal pentingnya dicoklit. (*)

Sumber : Release Humas Bawaslu Manggarai

Editor : VN