oleh

Tolak Pembangunan Sarpras di Pulau Rinca, FORMAPP Lakukan Aksi Damai di Kantor DPRD Mabar

-DAERAH-1.108 views

Manggarai Barat, SwaraNTT.Net – Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Mabar), NTT, melakukan aksi damai menolak pembangunan sarana dan prasarana Wisata Alam oleh Kementerian PUPR di kawasan Loh Buaya Pulau Rinca, Kamis (06/8/2020)

Aksi massa yang berjumlah kurang lebih ratusan peserta tersebut bergerak dari titik star Patung Komodo kota Labuan Bajo menuju Kantor DPRD Manggarai Barat, menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua, serta spanduk yang yang terbentang pada setiap kendaraan, bertuliskan penolakan Pembangunan Sarpras atau Geopark di Pulau Rinca.

Sebelum menuju kantor DPRD Mabar, massa aksi yang dipimpin oleh  Aloysius Suhartim Karya, sebagai Ketua FORMAPP melakukan orasi di depan kantor Badan Otoritas Pariwisata Mabar. Massa menuntut kantor BOPLF dibubarkan karena dianggap sebagai biang kerok pengerusakan pariwasata di Labuan Bajo.

Baca Juga: Warga Lemarang Reok Barat Keluhkan Jembatan Wae Kuli 2 Belum Dibangun Pemerintah

“Kehadiran BOP sejak 2018 itu menciptakan begitu banyak kisruh dan persoalan sosial yang mengakibatkan citra bisnis pariwisata flores rusak,” Katanya.

Dalam orasinya, Aloysius, juga menyinggung soal wisata halal yang pernah dicanangkaan oleh direktur BOP Syahna Fatina.

“BOP hadir sebagai pemecah belah dan pengganggu toleransi  diatas bumi Labuan Bajo Manggarai Barat. Syahna itu adalah aktor dibalik itu semua,” tambahnya.

Badan Otorita Pariwisata yang dipimpin oleh Syahna Fatina, juga dianggap sebagai bukti kongkrit dari kolonialisasi masyarakat Flores.

“Kita harus berhati-hati saudara, BOP telah mengkapling-kapling aset Pemerintah kedepannya, apa yang disampaikan Syahna Fatina berbahaya dan ini adalah penipuan,” Tegas Aloysius.

Lebih lanjut, Aloysius menyampaikan, Presiden Jokowidodo juga tidak murni berjuang untuk kepentingan masyarakat Flores, namun hanya untuk kepentingan nafsu kapitalis asing. Sehingga masyarakat Flores, hanya dijadikaan sebagai budak oleh kaum kapitalis yang hadir di Manggarai Barat.

Baca Juga: Aksi Demo FP2N di Kantor BPN Mabar, Minta SHM Nikolaus Naput Dibatalkan

Setelah menyampaikan orasi di depan kantor BOPLF massa langsung bergerak menuju kantor DPRD Mabar, dengan pengkawalan ketat dari pihak keamanan Polres Manggarai Barat.

Di kantor DPRD, massa diterima secara baik dan semua peserta aksi diperbolehkan masuk  untuk melakukan audiens di ruangan Sidang kantor DPRD.

Aloysius Suhartim Karya, Ketua FORMAPP di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan beberapa point tuntutan aksi dihadapan Ketua DPRD Mabar Edistasius Endi, beserta anggota DPRD yang hadir.

Dia menyampaikan bahwa yang hadir di dalam ruang sidang tersebut adalah garda terdepan, yang bekerja memajukan sektor pariwisata di Labuan Bajo.

Pertama, pembangunan sarpras berupa bagunan Geopark di kawasan Loh Buaya ini sudah sangat jelas bertentangan dengan hakikat keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi sebagaimana yang telah diamatkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 306 tahun 1992 tentang pembentukan Taman Nasional Komodo. Dalam SK ini secara eksplisit ditegaskan bahwa Taman Nasional Komodo adalah kawasan konservasi alami yang utuh dari satwa Komodo dan ekosistem lainnya baik di darat maupun di laut.

Kedua, model pembangunan Sarpras Geopark dengan cara betonisasi ini sudah sangat jelas akan menghancurkan bentang alam kawasan Loh Buaya. Model pembangunan seperti ini jelas bertentangan dengan model pembangunan dalam kawasan Taman Nasional yang tidak boleh mengubah bentang alam setempat, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Permen LHK P.13/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2020 tentang Pembangunan Sarana dan Prasaranan Wisata Alam di Kawasan Hutan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 2010 tentang Penguasahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Ketiga, pembangunan sumur bor sebagai bagian dari Sarpras ini juga akan sangat membawa dampak buruk bagi matinya sumber-sumber air yang selama ini menjadi sumber penghidupan satwa dan tumbuhan yang menghuni kawasan Loh Buaya dan sekitarnya.

Baca Juga :   Akibat Longsor, Jalur Pagal - Benteng Jawa Hampir Putus

Keempat, pembangunan seperti itu sangat mencederai desain besar pembangunan pariwsata serta sangat merugikan kami sebagai para pelaku wisata dan masyarakat Manggarai Barat, sebab berpotensi besar akan merusak pariwisata berbasis alam (nature based tourism) sebagai jualan utama pariwisata Labuan Bajo-Flores di mata dunia internasional.

Kelima, selain sangat tidak pro lingkungan hidup, kami menolak pembangunan Sarpras ini karena hanya untuk melayani kepentingan investor yang hendak berinvestasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Karena itu, bersamaan dengan penolakan Sarpras ini, kami juga menolak penghancuran ruang hidup Komodo oleh invasi bisnis pariwisata seperti PT Sagara Komodo Lestari di Pulau Rinca, PT Wildlife Ecotourism di Pulau Padar dan Komodo, PT Synergindo di Pulau Tatawa, PT Flobamor di Pulau Komodo dan Padar dan alih fungsi Pulau Muang dan Bero.

Dalam Audiens tersebut, Aloysius juga membacakan pernyataan sikap penolakan FORMAPP Mabar.

Pertama, kami menuntut pemerintah untuk segera menghentikan rencana pembangunan Sarpras-Geopark di Kawasan Loh Buaya Pulau Rinca.

Kedua, kami juga menuntut Pemerintah untuk membuka informasi seluas-luasnya terkait dengan pembanguna sarana dan prasarana di Pulau Rinca dengan segera melakukan konsultasi publik terlebih dahulu.

Ketiga, kami mengutuk keras setiap usaha untuk mengalihfungsikan dan memprivatisasi kawasan Taman Nasional Komodo menjadi kawasan investasi. Karena itu kami mendesak pemerintah untuk mencabut izin PT yang hendak berinvestasi dalam kawasan Taman Nasional Komodo.

Keempat, kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya konservasi di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan di Flores pada umumnya sebagai bentuk investasi jangka panjang merawat alam yang menjadi magnet pariwisata Flores.

Kelima, kami mendesak Pemerintah untuk mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan konservasi dan pariwisata di NTT,” Jelasnnya.

Berdasarkan tuntutan tersebut, Ketua DPRD Manggarai Barat,Edistasius Endi bersepakat dengan Massa aksi yang hadir, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020, semua fraksi anggota DPRD Mabar beserta utusan dari FORMAPP akan berangkat ke Jakarta untuk menemui Kementrian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan DPR RI, bertujuan untuk menyampaikan penolakan itu.

Baca Juga: Musda Partai Golkar Mabar, Rofinus Rahmat Terpilih Menjadi Ketua DPD

Lebih lanjut, Edi Endi menjelaskan dihadapan FORMAPP Mabar, bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, Pihaknya sudah pernah mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan perihal Penolakan Pembangunan Sarpras atau Geopark di Pulau Rinca yang direncanakan itu.

Dan pada tanggal 21 Februari 2020, lanjut Edi Endi sudah mengirimkan surat yang kedua, dengan perihal yang sama, tetapi lagi-lagi kewenangan berada di Pemerintah Pusat.

“Kami sudah dua kali mengirimkan surat penolakan, tetapi itu semua kewenanganya ada di pemerintah pusat, kalau Negara ini mendelegasikan ke 30 orang di daerah, mungkin hari ini juga kami sudah tanda tangan surat penolakan pembangunan Sarpras atau Geopark di Pulau Rinca,” Tegas Edi Endi.

Baca Juga: Telan Anggaran Miliar Rupiah, Proyek Irigasi Wae Denger Terkesan Mubazir

Blasius Janu, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari partai Hanura, juga dengan tegas  menyampaikan bahwa dirinya menolak pembangunan yang akan dilaksanakan itu.

“Di tempat ini saya sampaikan, saya menolak pembangunan Sarpras atau Geopark di Pulau Rinca, dengan catatan demo jangan berhenti, bila perlu semua nelayan tutup akses disana dan nanti kita akan kirim perwakilan adik-adik ini dari FORMAPP untuk bersama-sama menyampaikan penolakan ke Pemerintah Pusat di Jakarta,”  katanya.

 

Laporan : Volta

News Feed