oleh

Untuk Meretas Angka Kemiskinan, Wabup Heri Ngabut: RPJMD yang Dibuat Harus Mengikuti Komitmen Politik Pemimpin

-DAERAH-747 views

Manggarai, SwaraNTT.Net – Butuh komitmen dari kita semua, mulai niat, sebuah tekad untuk bisa melahirkan kontrak politik atasan sebaik-baiknya, setepat-tepatnya dengan hitungan-hitungan akademis, dengan pendekatan-pendekatan teknokrat.

Demikian disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Manggarai, Heribertus Ngabut, SH,  saat menghadiri sekaligus membuka acara kegiatan Forum Konsultasi Publik, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, berlangsung di Aula kantor Bapedalitbangda, pada Rabu (7/04/2021).

Ia menjelaskan, kontrak politik yang dibangun tidak melalui kajian, selalu melahirkan sebuah RPJMD jauh dari impian

“Bikin target itu harus melalui sebuah perencanaan, melihat seperti apa input kita dan prosesnya,” tegasnya.

Menurutnya, RPJMD yang dibuat harus mengikuti komitmen politik pemimpin, untuk itu harus merespon kemauan politik pemimpin melalui dokumen RPJMD.

“Kerja itu pertarungan akademik, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Satu tugas kita, siapa bikin apa,” jelas Wabup Heri Ngabut

Ia berharap melalui RPJMD ini, dapat meretas kimiskinan yang terjadi di kabupaten Manggarai, dan kita bangun pada sebuah impian Manggarai yang maju, adil dan berdaya saing.

“Bukan soal maju angkanya, angka boleh maju, tetapi itu soal yang obyektif. Angka boleh maju, terbaca. Apakah orang-orang itu sudah siap disitu?,” tegasnya.

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Manggarai, Ir. Dugis T. M. Natalia, dalam laporannya menjelaskan, kegiatan penyusunan rancangan RPJMD ini telah diawali dengan penyusunan rancangan teknokrat.

Baca Juga :   ABLC 19 Kembali Bagikan 547 Paket Sembako Kepada Masyarakat di Bali

Menurutnya penyusunan RPJMD ini, disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati  dan wakil Bupati, mulai dari tujuan sampai pada sasarannya.

“Dokumen RPJMD ini terdiri dari 9 bab, yang dimulai dengan gambaran umum sampai dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah. Sesuai dengan regulasi yang ada ketika rancangan ini sudah dijalankan, diikuti dengan konsultasi publik dengan tujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan masukan awal,” jelas Plt Natalia.

Terkait dengan waktu proses penyelesaian dokumen RPJMD, Plt Natalia menjelaskan, sesuai dengan regulasi, sampai dengan penetapan perda, enam bulan setelah pelantikan Bupati dan wakil Bupati, sehingga sampai bulan Agustus. Tetapi diharapkan penyelesaian dokumen ini ditargetkan pada bulan Mei 2021.

“Sejak kemarin sudah dilaksanakan kegiatan bersama tim dari kampus UGM untuk pengisian target-target capaian kinerja lima tahun kedepan, dilihat dari capaian kinerja sejak tahun 2016-2020,” tutupnya. [Gusty]

News Feed