oleh

Warga Desa Wetana Sumba Barat Tolak Dana Bantuan 100 Miliar

Sumba Barat, Swarantt.net – Menanggapi protes warga Desa Wetana dengan Desa Gaura terkait keputusan Gubernur NTT tentang, penetapan titik tapal batas daerah Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya yang tidak berdasarkan hasil kesepakatan bersama, pemerintah Kabupaten Sumba Barat melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Wetana dengan Desa Gaura berlangsung di kantor Desa Wetana pada Sabtu (13/07/2019) lalu.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ng.Toni dengan Masyarakat Desa Wetana dan Desa Gaura. Wakil Bupati menyampaikan dan membahas hasil pertemuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat dengan Kementerian Dalam Negeri, terkait tapal batas administrasi antara Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya (wilayah segmen selatan).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ng.Toni menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat, telah berjanji akan menyalurkan bantuan sebesar Rp100 Miliar untuk Desa Wetana dan Desa Gaura. Bantuan ini diberikan pasca keluarnya putusan penetapan tapal batas antara Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.

Hasil penelusuran media ini, dana sebesar Rp100 Miliar yang akan disalurkan di Desa Gaura dengan Desa Wetana itu dipertanyakan oleh warga, pasalnya tidak dijelaskan dari mana sumber dana tersebut, karena hanya disampaikan sebagai kompensasi Pemerintah Provinsi untuk Desa Gaura dan Desa Wetana.

Terhadap hal ini masyarakat Desa Gaura dan Desa Wetana menolak uang Rp100 Miliard sebagai Kompensasi yang akan disalurkan oleh Gubernur NTT kepada dua Desa di Laboya Barat. Karena menurut mereka Kompensasi dalam artian merupakan ganti rugi, tetapi sisi lain mereka dirugikan dengan keputusan Gubernur Viktor Laiskodat yang menetapkan tapal batas kedua kabupaten secara sepihak.

Beberapa poin yang disampaiakan warga setempat diantaranya :
1. Agar keputusan Gubernur ditinjau ulang.
2. Menetapkan sungai pola pare sebagai tapal batas kedua daerah yaitu kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya.
3. Menolak kompensasi uang Rp. 100 miliar yang pernah ditawarkan oleh gubernur NTT kepada masyarakat Wetana pada tanggal 20 Juni 2019 agar Desa Karang Indah di lepas dari Kabupaten Sumba Barat dan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pernyataan sikap Warga Desa Wetana yang menolak bantuan Rp. 100 miliar dan Keputusan Gubernur soal penetapan tapal batas

Tokoh muda Sumba Barat Melkianus Pote Hadi kepada media ini mengatakan Wakil Bupati memberitahu dirinya melalui pesan WhatsUp bahwa Sabtu, (13/07/ 2019) di desa Wetana Kecamatan Laboya Barat ada pertemuan terkait tapal batas antara Kabupaten Sumba Barat dan SBD, sekaligus membahas rencana bantuan Rp. 100 Milyar dari Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat.

Baca Juga :   Proyek Pompanisasi Di Wae Kuli Reok Barat Terlantar, Petani Minta Segera Difungsikan

Menurut penjelasan wakil bupati kata Dia, bantuan ini kata Dia untuk desa Wetana dan Gaura yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan dan pemberdayaan ekonomi rakyat, rumah layak huni, air bersih, sekolah, kesehatan serta infrastruktur jalan dan irigasi. Sekaligus meninjau rumah yg telah dibangun Pemda Sumba Barat tahun 2018 untuk warga translok desa Wetana.

Kebijakan ini dipertanyakan oleh Melky, apakah anggaran 100 miliar ini ada dalam APBD, atau uang pribadi VBL. Jangan sampai karena kepentingan pribadi rakyat menjadi korban. Penetapan tapal batas antara dua kabupaten itu merupakan kesalahan besar, lalu pura-pura membohongi rakyat dengan bantuan yang sumbernya tidak jelas.

“Saya mempertanyakan 100 miliar dari mana? kira-kira uang 100 miliar itu su ada di APBD ko? Apakah uang pribadi VBL atau uang Gubernur? Bahasa wakil bupati sumba barat disini di perhalus sebagai bantuan, ternyata saya konfirmasi warga laboya barat bahwa 100 miliar itu adalah kompensasi terkait tapal batas yang sementara ini masih menjadi polemik, 100 miliar di peruntukkan untuk 2 desa” kata Melky.

Intinya lanjut Melky jika benar uang Rp 100 miliar itu untuk membantu 2 Desa tidak dipersoalkan dan aman-aman saja.
Tetapi jangan juga uang bantuan ini disebut sebagai kompensasi. Karena menurut Melky bantuan dengan kompensasi tujuannya berbeda.
Semestinya juga kata Dia pendekatan Wakil Bupati harus fokus pada tapal batas bukan pada uang Rp. 100 miliar itu.

Selain itu pula Melki menyampaikan Keputusan Gubenur NTT melanggar UU, permendagri no 16 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten di sumba bahwa batas wilayah sesuai UU adalah batas Kali POLA PARE, kemudian jika suatu saat nanti ada korban nyawa antara 2 wilayah perbatasan ini akibat konflik horisontal ini, kepala daereh harus bertanggung jawab seperti Bupati dan Gubernur. Kami mohon pemerintah pusat dalam hal ini kemendagri dapat meninjau ulang keputusan Gubernur terkait tapal batas wilayah dan menetapkan kembali sesuai UU No 16 tahun 2007 itu.[Silve]

Laporan : MPH

Komentar

News Feed