Masyarakat Manggarai, kata bupati Hery Nabit, masih mampu untuk membangun pagar yang telah dirobohkan oleh massa aksi, meskipun dalam situasi sedang sulit.
“Persoalan perusakan pagar harus tetap diselidiki dan harus ada yang bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku,” tegasnya lagi.
Pihaknya juga menyebutkan, Pemkab Manggarai akan membangun kembali pagar yang telah dirusak yang dibiayai menggunakan APBD, yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh seluruh orang Manggarai.
“Ingat, Kantor Bupati Manggarai adalah milik seluruh orang Manggarai, bukan milik Bupati atau siapapun individu di Manggarai,” terangnya.
Istilah “uang recehan” ungkap bupati Hery Nabit, justru sangat menyinggung perasaan orang Manggarai.
Kalaupun uang recehan tersbut ada, lanjutnya pihak Pemda bersama tokoh masyarakat di Manggarai akan menyerahkannya ke sejumlah orang termasuk sejumlah Lembaga yang diketahuinya otak dibalik aksi penolakan pembangunan proyek Geothermal di Poco Leok.
“Kalau “Uang recehan” tersebut ada, maka Pemkab dan tokoh-tokoh adat dan masyarakat Manggarai akan langsung serahkan ke orang-orang dan lembaga yang diketahui mendukung penolakan ini. Toh, Lembaga-lembaga dan orang-orangnya ini sudah tidak asing lagi bagi kami (Pemerintah),”pungkasnya.
