oleh

Kapolri Soroti Tagar Percuma Lapor Polisi, Jajaran Diminta Evaluasi dan Perbaiki Diri

YOGYAKARTA, SwaraNTT.Net –  Akhir-akhir ini muncul banyak sekali fenomena yang muncul di media sosial yang tentunya ini juga menjadi bagian yang harus kita cermati.

Demikian disampaikan  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi analisis dan evaluasi Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri di Yogyakarta, yang disiarkan pada kanal YouTube Divisi Humas Polri, pada Jumat (17/12).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons sejumlah tagar kritik terhadap Korps Bhayangkara yang viral di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Ia lantas meminta agar fungsi pengawasan dapat dijalankan dengan lebih kuat lagi.

Jenderal bintang empat itu, menyinggung bahwa muncul fenomena #PercumaLaporPolisi hingga #1Hari1Oknum yang merupakan bentuk dari penilaian masyarakat terhadap organisasinya.

Kemudian, ia juga menyinggung fenomena publik terkait penanganan kasus yang tak dilakukan kepolisian apabila tidak viral di media sosial.

Dalam hal ini, hal tersebut tertuang menjadi sebuah tagar #ViralForJustice. Ia pun meminta agar jajaran pengawasan di kepolisian dapat menangkap fenomena tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi.

“Muncul fenomena No Viral No Justice. Jadi kalau tidak diviralkan, maka hukum tidak berjalan,” ucapnya.

Listyo menjelaskan bahwa fenomena tersebut membuat warganet membagikan perbandingan penanganan kasus-kasus yang telah diviralkan berbeda dengan yang dilaporkan dalam kondisi biasa.

“Mereka melihat bahwa yang diviralkan kecenderungannya akan selesai dengan cepat. Ini tentunya adalah fenomena yang harus kemudian kita evaluasi kenapa ini bisa terjadi,” tambah dia.

Mantan Kabareskrim Polri itu meminta agar jajaran anak buahnya dapat menerima semua persepsi-persepsi yang muncul di publik terkait dengan kinerja kepolisian.

Dia menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan waktu bagi organisasi untuk memperbaiki diri, berbenah dan memberikan yang lebih baik.

Baca Juga :   Pangdam XII/Tpr : Menjaga Perdamaian Dunia Kehormatan dan Tugas Mulia Prajurit TNI

“Untuk memenuhi harapan masyarakat,” cetusnya.

Sebagai informasi, sejumlah kontroversi terkait kinerja Polri kerap muncul sepanjang 2021 ini. Meski, hasil survei Indikator Politik memaparkan bahwa kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meningkat menjadi 80,2 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak delapan tahun terakhir.

Kasus yang belakangan mencuat ialah saat cerita seorang mahasiswi, Novia Widyasari yang meninggal bunuh diri karena dipaksa aborsi oleh Bripda Randy Bagus Hari Sasongko viral di media sosial.

Kemudian, sempat mencuat juga anggota Polsek Pulogadung, Aipda Rudi Panjaitan yang menolak laporan warga korban pencurian. Kasus-kasus tersebut sudah diusut secara internal oleh Korps Bhayangkara.

Disatu sisi, ungkap Sigit, kehadiran Polri dalam operasi kemanusiaan diapresiasi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang melayani dan mengayomi masih ada.

“Ini menjadi bagian tugas jajaran untuk mengevaluasi, di sisi mana yang masih kurang terkait perjalanan organisasi Polri, baik secara perilaku individu sehingga kemudian diperbaiki,” kata Sigit.

Sigit menambahkan Polri bisa menjadi baik manakala peran dari Itwasum dimaksimalkan di setiap lini sehingga seluruh kegiatan organisasi Polri berjalan di rel yang benar sesuai tujuan organisasi. [Koko]

News Feed