oleh

Rekrutmen Penyelenggara Kunci Keberhasilan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024

Oleh: MARSELINA LORENSIA, M.Pd (Ketua Bawaslu Manggarai)

Penetapan waktu pelaksanaan pemilu atau pemilihan merupakan kewenangan KPU dengan dasar pertimbangan utama adalah undang-undang Pemilu/Pemilihan. Sebelum memutuskan waktu pelaksanaan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka pembahasan bersama penyelenggaraan pemilu antara KPU dengan DPR (komisi II), Pemerintah (Menteri Dalam Negeri), Bawaslu dan DKPP. Berdasarkan hasil RDP tanggal 24 Januari 2022, penentuan waktu untuk pemilu 2024 akhirnya menemukan kesepakatan bersama. KPU kemudian mengeluarkan SK KPU nomor 21 tahun 2022 yang menetapkan tanggal 14 Februari tahun 2024 sebagai hari dan tanggal pemungutan suara pada pemilu serentak. Pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah NKRI untuk memilih: presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, anggota DPRD propinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota. 

Pemilu serentak tahun 2024 dilanjutkan dengan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yakni 28 Nopember 2024. Dua hajatan dilakukan sekalian dalam satu tahun. Pelaksanaan pemilu dan pemilihan ditahun yang sama tentunya berdampak pada kerja penyelenggara yang makin kompleks. Irisan tahapan tentunya tidak bisa dihindari. Pemilu dengan 5 kotak dan Pilkada dengan 2 kotak.

Setiap hajatan selalu ada panitia penyelenggara hajatan. Demikian pula dalam hajatan pesta demokrasi baik itu Pemilu maupun Pemilihan.

Dalam Pemilu dan Pemilihan kita mengenal 3 lembaga penyelenggara yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. KPU dan Bawaslu serta jajarannya yang berbentuk permanen dengan masa tugas 5 tahun dan yang berbentuk adhock hanya pada berlangsungnya tahapannya saja. Di penyelenggara KPU yang berbentuk permanen adalah KPU di tingkat Pusat sebanyak 7 orang, KPU propinsi sebanyak 5/7orang, dan KPU kabupaten/Kota sebanyak 5 orang dan penyelenggara Bawaslu adalah Bawaslu di tingkat pusat 5 orang, Bawaslu Propinsi 5/7 orang, Bawaslu Kabupaten/kota sebanyak 3/5 orang. Badan permanen ini direkrut oleh tim seleksi untuk masa tugas 5 tahun. Sedangkan penyelenggara adhock untuk KPU adalah PPK untuk tingkat kecamatan sebanyak 5 orang, PPS untuk tingkat desa 3 orang dan KPPS untuk tingkat TPS sebanyak 7 orang. Dibawaslu ada Panwas kecamatan sebanyak 3 orang, Panwas kelurahan/desa sebanyak 1 orang dan pengawas TPS juga 1 orang.

Bicara tentang kualitas pelaksanaan pemilu/pilkada erat kaitannya dengan kualitas SDM penyelenggara Pemilu/Pilkada. Maka sukses tidaknya penyelenggaraan Pemilu/pemilihan salah satu penentunya adalah penyelenggara. Menjalankan amanat yang digariskan dalam undang-undang itulah kewajiban penyelenggara pemilu.

Menjadi seorang penyelenggara bukanlah soal yang gampang. Selain syarat penyelenggara ada banyak prinsip penyelenggara yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara pemilu ataupun pemilihan sebagai pedoman dalam berperilaku.

DKPP mengkategorikan secara umum prinsip itu dalam 2 yakni integritas dan profesionalitas. Integritas menyangkut jujur, adil, mandiri dan professional. Profesionalitas menyangkut berkepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, professional, efektif efisien dan kepentingan umum. Jujur berarti niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu. Mandiri adalah bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan atau putusan yang diambil. Adil artinya menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya. Selain prinsip tersebut kepatuhan pada sumpah dan janji adalah hal mutlak.

Maka bisa dibayangkan bahwa dengan pekerjaan yang berat ditambah pula dengan tanggung jawab yang besar juga syarat yang kompleks maka perekrutan penyelenggara pemilu sangat penting untuk mendapat perhatian bagi Bawaslu dan KPU.

Bicara tentang pengalaman menjadi penyelenggara Pemilu menurut pandangan penulis maka penulis boleh mengatakan bahwa penyelenggara adalah profesi yang disamping membutuhkan kemampuan fisik juga membutuhkan kemampuan psikis. Pekerjaan yang tidak terikat oleh waktu karena salah satu syarat bekerja penuh waktu tentunya membuat semua waktu kita terambil oleh kerja penyelenggaraan khususnya ketika tahapan sedang berjalan. Bahkan kalau kita lebih-lebihkan penyelenggara itu mimpinyapun tentang tahapan.

Bicara soal kemampuan fisik selain kita harus sehat secara jasmani, pikir kita juga harus sehat. Kemampuan berpikir erat kaitan dengan kemampuan mempelajari suatu hal. Kemampuan memahami regulasi penyelenggaran sangat penting bagi seorang penyelenggara. Mempelajari hal-hal terkait teknis penyelenggaraan dilakukan dalam waktu yang singkat karena regulasi sering kali datang ketika tahapan akan dimulai mengharuskan kita punya kemampuan berpikir yang mumpuni. Membaca, memaknai dan mendalami kemudian mengaplikasikan dan pada akhirnya menilai sesuatu yang baru pelajari bukanlah hal yang mudah. Penyelenggara pemilu tidak boleh alergi dengan belajar karena setiap waktu adalah belajar. Belajar ini bukan hanya khusus untuk penyelenggara yang terkategori baru namun yang sudah lebih berpengalaman dengan tahapan harus tetap belajar karena regulasi lalu adaptif dengan perubahan. Belum lagi ketika ada tahapan yang beriirisan maka makin banyak yang dipelajari. Jadi pengetahuan tentang penyelenggaraan menjadi mutlak untuk seorang penyelenggara pemilu.

Lalu Bagaimanakah proses perekrutan?

Salah satu bagian dalam tahapan persiapan yag dilakukan oleh penyelenggara di tingkat kabupaten adalah merekrut jajaran ditingkat bawah. Pada jajaran pengawas, berdasarkan amanat undang-undang perekrutan pengawas tingkat kecamatan dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/kota sedangkan pengawas tingkat kelurahan/desa dan pengawas TPS dilakukan oleh pengawas kecamatan. Untuk perekrutan ini, Bawaslu mengeluarkan keputusan tentang petunjuk Teknis (juknis) perekrutan yang menjadi aturan teknis dalam proses perekrutan pengawas adhock. Perekrutan dilaksanakan sebelum tahapan yang menjadi kewenangannya dimulai.

Baca Juga :   Realitas dan Harapan

Manggarai adalah kabupaten dengan 12 kecamatan dan 171 kelurahan/desa dan pada pemilu kemarin terdapat 920 TPS dan Pilada tahun 2020 terdapat 696 TPS. Kondisi geografis dibeberapa wilayah kabupaten Manggarai cukup ekstrem karena bukit dan lembah yang memisahkan satu desa dengan desa lain. Belum lagi akses transportasi yang sulit dimana masih ditemukan jalan desa yang rusak parah menyulitkan kendaraan baik roda 2 dan roda 4 untuk melaluinya. Kondisi medan yang parah tentunya menyulitkan akses. Belum lagi masih banyak desa yang belum memiliki akses internet sedangkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat dibagi melalui media komunikasi.

Mencari dan menemukan penyelenggara yang berkualitas adalah harapan kita semua. Namun dalam proses perekrutan ada banyak kendala yang dihadapi. Jika kita melihat antrian para pelamar ketika ada pembukaan lowongan kerja maka hal tersebut jarang kita temui ketika kita membuka pendaftaran untuk penyelenggara pemilu lebih khusus penyelenggara pemilu adhock ditingkat bawah yakni di desa dan TPS. Salah satu kendala tersebut terkait keterpenuhan syarat oleh pelamar. Syarat berpendidikan minimal SMA dan berusia 25 tahun merupakan syarat yang sangat sulit dipenuhi oleh beberapa desa. Usia 25 tahun dengan pendidikan SMA di suatu wilayah biasanya sudah memiliki pekerjaan tetap. Tidak ada yang bersedia untuk meninggalkan pekerjaan untuk menjadi penyelenggara dengan durasi waktu kerja yang pendek. Jadi ketersediaan SDM di wilayah desa tidak mencukupi kebutuhan ini. Belum lagi dalam range waktu 2 minggu jumlah pelamar minimal 2 kali jumlah kebutuhan. Berdasarkan pengalaman perekrutan selama ini, masih ada desa yang pelamarnya tidak ada bahkan pendaftaran sudah diperpanjang sampai 2 kali.

Ketika penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati, menemukan penyelenggara yang memenuhi syarat menjadi tantangan besar. Sebagian besar masyarakat memilih bergabung menjadi relawan dari pasangan calon. Masyarakat lebih tertarik menjadi relawan ketimbang menjadi penyelenggara, hal ini mungkin disebabkan karena pemilihan bupati lebih berkenaan langsung dengan masyarakat diwilayah kabupaten sehingga pilihan menjadi relawan menjadi prioritas masyarakat.

Setiap kali proses rekrutmen, perpanjangan pendaftaran merupakan tradisi wajib. Walaupun sudah diperpanjang tetap saja orang yang melamar masih kurang. Penyebarluasan pengumuman bahkan disampaikan disemua mimbar yang ada di desa dan ditempelkan dibeberapa tempat terbuka namun tetap saja tidak menggerakkan hati masyarakat untuk melamar. Pengumuman di tempat ibadah juga menjadi salah satu alternative yang lebih baik karena setiap Jumat/Minggu masyarakat pasti berkumpul. Keenggaan untuk bergabung sibuk merupakan alasan yang paling sering ditemukan. Waktu kerja yang panjang dan tak kenal waktu ketika menjadi penyelenggara ditambah lagi beban psikologis pekerjaan menjadi alasan dominan masyarakat enggan bergabung.

Kondisi yang digambarkan merupakan tantangan bagi KPU dan Bawaslu Kabupaten/kota yang bertugas membentuk penyelenggar adhock. Pelaksanaan pemilu dan pemilihan pada tahun yang sama tentunya berdampak pada syarat penyelenggara yang makin komplit. Berdasarkan pengalaman pemilu tahun 2019 yang beririsan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Bupati pada beberapa wilayah termasuk di Manggarai (pemilihan Gubernur) juga pelaksanaan pemilihan Bupati pada tahun 2020, maka salah satu syarat yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah keterlibatan dalam pelamar penyelenggara baik dalam pelaksanaan pemilu maupun dalam pelaksaan pemilihan kepala daerah.

Di KPU mencari penyelenggara mungkin tidak begitu sulit karena syarat usia 17 tahun di setiap wilayah masih bisa dipenuhi. Namun untuk jajaran Bawaslu syarat usia 25 tahun menjadi polemik yang selalu ada di setap masa rekrutmen. Namun kebijakan membuka peluang bagi pelamar pada daerah terdekat dalam satu wilayah misalnya untuk tes Panwas kelurahan/desa boleh dari kelurahan/desa terdekat adalah solusi yang membantu.

Pelaksanaan program Sekolah Kader Pengawas Pemilu juga merupakan salah satu solusi dimana setiap orang yang berusia 20-30 tahun diberikan kesempatan untuk menjadi kader pengawas. Dalam program ini para kader diberikan berbagai macam materi seputar demokrasi, kepartaian dan penyelenggaran pemilu dengan para narasumber yang merupakan para ahli di bidangnya masing. Sudah tentu para kader yang dihasilkan adalah kader yang berkualitas. Jika dilihat dari usia para kader, program ini tentunya membantu menciptakan solusi baru dari masalah rekrutmen penyelenggara.

Para alumni sekolah kader selain dibentuk menjadi agen pengawasan di masyarakat juga diarahkan untuk terlibat menjadi penyelenggara khusus yang usianya 25 tahun ke atas. Program ini sudah berjalan sejak 2019 dan sudah menciptakan cukup banyak alumni.

Kehadiran para alumni sekiranya dapat memberi angin segar bagi proses perekrutan. Harapan kita semua adalah penyelenggaraan pemilu/pemilihan di tahun 2024 berjalan dengan baik karena para penyelenggara yang professional, berkualitas dan bermartabat.