oleh

Jelang Coklit, Panwascam Se- Kabupaten Manggarai Gelar Rakernis

-Info PILKADA-1.122 views

MANGGARAI, SwaraNTT.Net – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manggarai menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) persiapan Pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) dalam tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2020.

Rakernis Pengawasan dibuka oleh Ketua Bawaslu Manggarai Marselina Lorensia didampingi Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Herybertus Harun, Kordiv HP3S Fortunatus Hamsah Manah, Kordinator Sekretariat Yoseph Jehadin serta peserta kegiatan Kordiv PHL Panwascam se Kabupaten Manggarai.

Baca Juga: Ketua Bawaslu NTT Sambangi Kantor Bawaslu Manggarai di Ruteng, Ada Apa?

Rakernis berlangsung di ruang rapat Sekretariat Kantor Bawaslu Manggarai selasa(14/07/2020).

Marselina Lorensia saat membuka kegiatan ini mengatakan Bawaslu Manggarai melihat tahapan Pemutakhiran Data Pemilih merupakan tahapan yang sangat penting pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

“Berdasarkan kelender pengawasan, Pemutakhiran Data pemilih sudah dimulai saat pembentukan PPDP. Tahapan ini merupakan tahapan yang penting di mata Bawaslu Manggarai. Bagaimana kita jajajaran pengawas dari tingkat Kabupaten sampai pengawas Kelurahan/Desa bisa melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih” Jelas Marselina.

Marselina menambahkan Pengawas Kecamatan dan Desa harus betul-betul memastikan dan melakukan pengawasan data pemilih yang maksimal. Dikatakan agar Panwascam dan PKD dapat mengawasi tahapan pencoklitan dengan mengikuti prosedur, tata cara dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Ikuti betul tata cara dan prosedur pencocokan dan penelitian yang diatur oleh KPU dan dijalankan oleh PPDP, kita tidak boleh keluar dari aturan tersebut dalam mengawasi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kordiv Pengawasan Humas dan Hubal Bawaslu Manggarai Herybertus Harun mengatakan ada empat syarat atau prinsip mutlak dalam tahapan Coklit yakni data akurat, mutakhir, komprehensif dan transparan.

“Kegiatan pencocokan dan penelitian atau Coklit segera dilakukan, karena itu kita harus pahami dengan prinsip dasar dari tahapan itu,” Ujarnya.

Dikatakan saat melakukan pengawasan pelaksanaan Coklit yang di lakukan seluruh pengawas harus menuangkan hasil pengawasan dalam Form A pengawasan.

“Awasi apa yang ditemukan dilapangan terkait pelanggaran pencoklitan oleh PPDP, kemudian dituangkan dalam Fom A,” katanya.

Lebih lanjut jelasnya ada beberapa kerawanan dalam tahapan Coklit yakni antara lain pemilih yang memenuhi syarat tidak terdapat dalam Form A KWK, pemilih yang tidak memenuhi syarat namanya terdapat dalam Form A KWK, PPDP memberi kepada orang lain dalam mencoklit, dan beberapa lainnya.

Baca Juga :   Baliho Hery-Hery Dirusak Orang Tidak Dikenal

Selain itu kata Hery, kepada Panwascam juga diminta untuk melakukan pemetaan terhadap daerah yang menjadi kerawanan seperti tempat pengungsian, perbatasan,pemilih disabilitas, pemilih di Lapas, pemilih yang umur 17 tahun dan akan 17 tahun pada hari pemungutan suara, pemilih di rumah sakit, dan pemilih di panti.

Penwascam juga diminta untuk segera membangun kordinasi dengan stakeholder lain, sehingga Pengawasan partisipatif bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu Panwascam dan PKD juga diminta untuk melakukan pengawasan protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid19.

“Segera bangun kordinasi dengan stakeholder agar Pengawasan partisipatif dapat berjalan, awasi juga protokol Covid19 karena sudah diatur dalam PKPU 6/2020” ujarnya.

Sementara itu, Kordiv HP3S Fortunatus Hamsah Manah memaparkan jenis dugaaan pelanggaran administrasi dan pidana yang berpotensi terjadi pada saat proses Pemutakhiran Data Pemilih. Khusus penanganan pelanggaran Pemilihan diatur dalam Perbawaslu nomor 14 tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran Pemilihan gubernur dan wakil gubernur,bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Dikatakan Manah, dalam tahapan Coklit banyak potensi pelanggaran yang berpotensi terjadi baik itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang akan dilakukan oleh penyelenggara teknis baik itu PPK, PPS maupun PPDP.

 

Laporan: Chandra

News Feed