Bupati Hery, Musrenbang Bukan Saja Menyampaikan Keberhasilan Tetapi Juga Persoalan

Kepala Bapeda Kabupaten Manggarai Hilarius Jonta dalam pernyataan persnya mengatakan bahwa Musrenbang kali ini berbeda dengan konsep sebelumnya. Kali ini kata Dia bersifat inklusif yaitu dengan melibatkan kelompok yang selama ini termarginalkan diantaranya kelompok Difable, ODGJ, Kelompok Perempuan, Kelompok Lansia dan Kelompok Anak Muda.

Lima kelompok ini lanjut Dia dilibatkan sejak Musrenbang tingkat Desa.

“Musrenbang kali ini beda dengan sebelumnya, sebab melibatkan lima kelompok marginal, ada kelompok difable, ODGJ, kelompok Perempuan, kelompok Lansia dan kelompok anak Muda, Mereka sudah dilibatkan sejak musrenbang tingkat Desa” ungkpanya.

Sementara itu Bupati Manggarai Hery Nabit dalam sambuatannya menyampaikan bahwa, sebagai titik awal strategis untuk kemajuan pembangunan daerah yang adil dan merata, serta memenuhi kebutuhan Masyarakat adalah Musrenbang. Musrenbang juga kata Dia merupakan moment penting dimana kelompok-kelompok yang selama ini dilupakan, bisa terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

“Musrenbang sebagai titik awal yang strategis untuk terlibatnya segenap komponen Masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Tuntutan akan kemajuan dan pembangunan daerah dan terutama percepatan pembangunan daerah semakin gencar disuarakan oleh seluruh komponen masyarakat,” katanya.

Mengingat pentingnya pembangunan yang berkualitas yang bisa memenuhi kebutuhan Masyarakat maka, pemerintah Kabupaten Manggarai lanjut Bupati Hery akan terus berusaha merencanakan pembangunan yang berkualitas, yang tentunya tetap dalam bingkai NKRI yang mengedepankan harmonisasi dalam sistem perencanaan pembangunan dan sinergitas antara lembaga.

Musrenbang lanjut Politisi PDI Perjuangan ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan dan prioritas, untuk menyepakati program dan kegiatan pagu indikator dan target kinerja serta alokasi dan penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan ditingkat provinsi.