Dari tiga subtema yang ditawarkan, mayoritas bupati dan wali kota memilih subtema “Penguatan Keragaman Ekspresi Budaya dan Interaksi Budaya Inklusif.”
Penilaian dikaitkan dengan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Dewan Juri menyoroti inovasi yang dilakukan serta sejauh mana dampaknya bagi masyarakat lokal, nasional, hingga global,” tandas Yusuf.
Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat telah diselenggarakan sejak HPN 2016 di Lombok, NTB.
Dari sekitar 50 bupati dan wali kota yang pernah menerima penghargaan ini, di antaranya Bupati Temangung, Dedi Mulyadi (kini Gubernur Jawa Barat), Abdullah Azwar Anas (mantan Menteri PANRB), serta Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya).
Namun, ada pula penerima penghargaan yang kemudian dianulir karena tersangkut kasus hukum.
Pada tahun ke-10 penyelenggaraan, PWI Pusat menambahkan kategori rintisan “Wartawan dan Komunitas.”
Kategori ini menitikberatkan pada kinerja jurnalistik dan aktivitas seni budaya yang digeluti minimal 10 tahun serta berdampak nasional hingga internasional.
Dewan Juri menetapkan tiga wartawan senior sebagai penerima penghargaan kategori ini, yakni Rahmi Hidayati (Tangerang Selatan), mantan wartawan Bisnis Indonesia yang kini berkiprah sebagai Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia dan turut mendorong kebaya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, Seno Joko Suyono (Jakarta/Bekasi), mantan wartawan Tempo dengan komunitas Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF), serta Henri Nurcahyo (Surabaya), penggerak komunitas Panji dengan jejaring Asia dan internasional, yang turut memperjuangkan Panji sebagai warisan budaya tak benda dunia UNESCO.***
