Bupati Hery Nabit juga menjawab tuntutan massa aksi, terkait kelangkaan pupuk, menurutnya proses distribusi pupuk setiap tahun selalu berbeda -beda, hal ini menjadi kendala.
“Tahun sebelumnya melalui distributor setiap kampung-kampung dan menggunakan Kartu Tani dan tidak berjalan dengan baik dan tahun ini menggunakan metode lain lagi itu tergantung pemerintah pusat,” ucap bupati Hery Nabit.
Sedangkan terkait UU Perampasan Aset, bupati Hery Nabit menyebutkan akan mengusulkan hal ini ke DPR RI pusat di Jakarta.
Dalam dialog singkat dengan perwakilan massa, bupati Manggarai Herybertus Nabit menekankan sikap terbuka terhadap kritik serta komitmen kuat untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi Aliansi Cipayung Manggarai.
