Manggarai Timur, SwaraNTT.net- Proses Final Hand Over (FHO) proyek peningkatan jalan Paka–Ntaur–Pupung senilai Rp16,34 miliar kembali menuai sorotan publik.
Sejumlah pihak menuding adanya dugaan permainan kotor yang melibatkan kontraktor pelaksana, PT Indoraya Jaya Perkasa, dalam pelaksanaan dan penyelesaian proyek tersebut.
Sorotan muncul setelah hasil pekerjaan di lapangan dinilai jauh dari standar kualitas yang seharusnya.
Di lapangan, badan jalan yang baru saja dikerjakan tahun lalu kini sudah retak dan terkelupas di berbagai titik. Lapisan aspal tampak tergerus air, sebagian bahkan ambrol hingga menyulitkan kendaraan melintas.
Padahal proyek ini menelan biaya fantastis dari kas daerah, dan diharapkan menjadi jalur vital yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di Kecamatan Rana Mese dan sekitarnya.
“Kami juga bingung, kenapa Dinas PUPR Matim bisa FHO proyek dengan kualitas buruk seperti ini? Harusnya mereka minta pertanggungjawaban kontraktor pelaksana, bukan malah diserahkan begitu saja,” tegas salah satu pengguna jalan yang enggan di mediakan namanya.
Ia menuding langkah PUPR tersebut menunjukkan adanya indikasi kongkalikong antara pihak kontraktor dan pejabat di dinas terkait.
“Ini patut diduga ada permainan antara PPK dengan PT Indoraya. Mereka kerja proyek ini seolah ladang bisnis pribadi. Uang negara habis, tapi kualitas nol besar,” ujarnya dengan nada geram.
Dugaan itu bukan tanpa dasar. Menurut sumber internal PUPR Matim yang memahami proses pelaksanaan proyek, sejak tahap awal pengerjaan sudah banyak kejanggalan yang terjadi.
Salah satunya, proses trial hotmix disebut tidak dilakukan sesuai prosedur, sementara hasil uji laboratorium diduga dimanipulasi agar proyek tetap lolos administrasi.
“Ada indikasi kuat laporan teknis disusun hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kalau uji teknis dimanipulasi, sejak awal kualitas jalan pasti gagal,” ungkap sumber terpercaya itu, sembari meminta namanya dirahasiakan demi keamanan.
Ironisnya, kata sumber terpercaya itu lebih lanjut, bahwa meski proyek tersebut kini rusak parah dan sedang disorot tajam publik, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur justru kembali mempercayakan proyek besar lain kepada kontraktor yang sama.
PT Indoraya Jaya Perkasa saat ini tengah mengerjakan proyek peningkatan jalan Raong–Woko Ledu–Wirung di Kecamatan Elar Selatan dengan nilai kontrak mencapai Rp27,26 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) 2024.
“Kalau kontraktor yang pekerjaannya bermasalah malah diberi proyek lebih besar, wajar kalau rakyat curiga. Ada apa di balik semua ini?” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan ini juga menimbulkan dugaan bahwa PT Indoraya telah menjadi “anak emas” dalam tender-tender proyek di Manggarai Timur.
Sumber itu menilai keputusan Pemda tidak hanya janggal, tetapi juga sarat aroma permainan dan penyalahgunaan wewenang.
“Seharusnya kontraktor bermasalah dievaluasi, bahkan masuk daftar hitam. Tapi di Matim, justru diberi panggung baru. Ini bukan sekadar salah kelola, tapi indikasi kuat pembiaran sistematis,” tegas sumber yang tak lain juga berasal dari kalangan rekanan itu.
Sikap Dinas PUPR yang buru-buru melakukan FHO proyek tanpa memperhatikan kondisi riil lapangan kian memperkuat dugaan bahwa ada persekongkolan antara oknum pejabat dan pelaksana proyek.
