Disebutkan Soe, pembangunan rumah rumah gendang dikategorikan dalam urusan pemerintahan pilihan yang tidak bersifat wajib atau prioritas dalam penganggarannya.
Fraksi Partai NasDem Manggarai ini malah menyayangkan sikap pemerintah melalui bupati dan Ketua TAPD yang telah membenturkan Panitia Khusus Banggar dengan masyarakat atas sikap panitia khusus Banggar yang memangkas anggaran pembangunan rumah gendang.
“Kami Panitia Khusus Banggar seolah-olah menjadi orang yang tidak berbudaya dan berupaya untuk menghentikan kelestarian budaya Manggarai demi kepentingan politik dan mengabaikan kebutuhan masyarakat adat,” ungkap Soe saat membacakan pendapat akhir RAPBD tahun 2025.
Fraksi NasDem Manggarai melalui Ketuanya mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai ngotot atas pembangunan rumah gendang.
“Kami dari Fraksi Restorasi Partai NasDem akhirnya akan balik mempertanyakan sikap pemerintah yang tetap ngotot atas pembangunan rumah gendang. Apakah ini demi kepentingan politik atau kepentingan masyarakat Manggarai?,” timpalnya.
