“Namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan menghormati nilai – nilai budaya dan membuka ruang partisipasi masyarakat,” ucap Gubernur NTT.
Menurut dia, sangat penting dalam pelaksanaan proyek ini kedepannya untuk duduk secara bersama-sama agar dapat melihat apa yang salah dan kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki.
“Untuk itu, daripada terus berhadap-hadapan, kami (Pemprov NTT) memutuskan untuk duduk bersama, melihat apa yang salah dan kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki,” kata Gubernur NTT.
Sebagai langkah konkret Pemerintah, lanjutnya, pihaknya membentuk Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial yang melibatkan unsur pemerintah, LSM, Keuskupan, dan para pengembang
“Tim ini bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi,” tegasnya.
Diketahui sistem kelistrikan di Kepulauan Flores telah mengalami peningkatan kehandalan yang cukup signifikan pasca beroperasinya PLTP Ulumbu (Manggarai) sejak tahun 2012 dengan kapasitas terpasang 10 MW dan PLTP Sokoria (Ende) dengan kapasitas terpasang 8 MW yang beroperasi sejak Maret 2022. PT. PLN juga telah mengembangkan proyek interkoneksi kelistrikan di pulau Flores (Maumere-Labuan Bajo) sejak Juli 2020.
