Manggarai, SwaraNTT.Net – Layanan kesehatan primer terutama di puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan di masyarakat memiliki peran penting. Untuk itu, kapasitas dan kompetensi tenaga kesehatan harus mampu menunjang demi kualitas pelayanan kesehatan terutama layanan kesehatan jiwa.
Bupati Manggarai, Herybertus Nabit, secara resmi membuka kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi layanan kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai,
Pelatihan tersebut, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2) Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Kesehatan, berlangsung di Aula Efata Ruteng, pada Selasa (28/9/2021).
Kegiatan ini diikuti oleh dokter dan Perawat Pengelola Program Kesehatan Jiwa dari 25 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai.
Kepada awak media, Bupati Hery Nabit menjelaskan pemerintah telah membangun sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di kabupaten Manggarai.
“Isu ODGJ merupakan isu lama yang ditinggalakan. Harus ada kebijakan yang efektif untuk menangani ODGJ, dimana selama ini belum ada penanganan,” jelas Bupati manggarai Hery Nabit
Penanganan ODGJ menurut Bupati Hery Nabit, bukan hanya penanganan masalah kesehatan, untuk itu penanganannya harus terintegrasi dengan baik.
“Penanganan masalah ODGJ bukan hanya masalah kesehatan, masih ada masalah lain diluar kesehatan misalnya; masalah ekonomi dan masalah sosial,” kata Hery Nabit
Terkait dengan pelatihan layanan kesehatan jiwa untuk para tenaga kesehatan, Bupati Hery Nabit menjelaskan Nakes di setiap Puskesmas dan Nakes di RSUD dr. Ben Mboi Ruteng nantinya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan jiwa untuk ODGJ.
Dirinya juga merincikan, total ODGJ yang ada di Kabupaten Manggarai, berjumlah 503 orang yang tersebar di 25 Puskesmas.
“Yang terbanyak itu ada di tiga Puskesmas diantaranya; Puskesmas Ponggeok, Puskesmas Bea Mese dan Puskesmas Cancar. Diluar tiga puskesmas ini juga ada tetapi jumlahnya bervariasi dan lebih kecil,” beber Bupati Hery Nabit
Terkait dengan penanganan aspek non kesehatan, Bupati Hery Nabit, menjelaskan penanganan aspek non kesehatan nantinya urusan dinas Sosial walaupun anggarannya saat ini masih terbatas.
