“Tugas kita sangat mulia. Kita mulai memutus rantai kemiskinan dari pendidikan. Semoga Sekolah Rakyat menjadi cahaya dan harapan baru bagi anak-anak yang membutuhkan,” kata Menteri Dody.
Secara nasional, Sekolah Rakyat Tahap II akan dibangun di 104 lokasi pada 102 kabupaten/kota di 32 provinsi dengan total anggaran sebesar Rp26,24 triliun yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026. Pembangunan dilaksanakan secara multi years contract (MYC) untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II telah dirancang dengan standar teknis yang komprehensif.
“Seluruh Sekolah Rakyat Tahap II dibangun dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses. Kita optimis akhir Januari 2026 seluruh pondasi sudah selesai dibangun,” ujar Dirjen Bisma.
Setiap Sekolah Rakyat Tahap II direncanakan berdiri di atas lahan minimal 5 hektare dan dilengkapi fasilitas pendidikan terpadu, antara lain ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama siswa dan guru, dapur dan kantin, rumah ibadah, unit kesehatan sekolah, sarana olahraga, serta ruang terbuka hijau pendukung pembelajaran.
Kementerian PU akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II bersama kementerian dan lembaga terkait. Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, tepat mutu, dan tepat waktu, sehingga Sekolah Rakyat dapat segera dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemutus rantai kemiskinan di berbagai daerah.
